TRP
Pembangunan Infrastruktur yang Manusiawi
28 September 2015 \\ \\ 473

Di tengah kondisi ekonomi saat ini, program pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sudah tepat. Namun, pemerintah diminta tetap menjamin kelangsungan hidup sosial-ekologi dan meminimalisasi kekerasan.

Pembangunan infrastruktur akan membuka seluruh kawasan Indonesia dan memperlancar mobilitas sumber daya pembangunan. Harapan publik akan Indonesia sebagai negara yang produktif, maju, dan modern muncul. Proyek pembangunan berskala besar dipersiapkan di sejumlah wilayah untuk mengurai hambatan yang selama ini menyumbat mobilitas sumber daya.

Publik mengapresiasi proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini. Meski terkesan lamban, pemerintah dinilai serius untuk merealisasikan proyek-proyek itu. Apresiasi ini terekam dalam jajak pendapat Kompas yang menyoroti pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot oleh pemerintahan Jokowi-Kalla. Dua pertiga responden jajak pendapat (70,5 persen) yakin, pemerintah serius membangun infrastruktur nasional.

Optimisme publik sejalan dengan semangat program pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita atau sembilan program prioritas. Pada poin keenam Nawa Cita, pemerintah berupaya membangun infrastruktur untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produktif. Realisasinya, saat ini pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia demi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Dampak pembangunan

Di balik manisnya janji proyek pembangunan infrastruktur, tersembunyi dampak sosial-ekologis yang berlangsung terstruktur, sistemik, dan masif. Dampak itu biasanya terkait dengan ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan hidup yang berada di sepanjang bentangan alam yang menjadi lokasi pembangunan.

Ganti rugi lahan yang dipakai untuk kepentingan pembangunan infrastruktur selama ini acap kali dipakai pemerintah sebagai mekanisme mengurangi beban hidup masyarakat yang terkena dampak proyek. Namun, ganti rugi yang diterima kadang kala tidak sebanding dengan kerugian yang diderita warga.

Dalam beberapa proyek infrastruktur yang dipantau Litbang Kompas di Jawa Barat ditemukan bahwa masalah pembebasan lahan menjadi salah satu persoalan utama pembangunan infrastruktur karena terkait ganti rugi. Selain berlarut-larut, masalah ganti rugi ini juga telah mendatangkan tindakan kekerasan fisik dan psikis terhadap warga yang kritis terhadap proyek-proyek tersebut. Pemerintah selaku pemilik proyek dan pembuat regulasi belum bisa menghentikan praktik-praktik yang menekan warga.

Empat dari sepuluh responden jajak menilai penanganan pemerintah belum memadai dalam menyelesaikan ganti rugi lahan, seperti yang terjadi pada kasus pembebasan lahan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, dan proyek tol Brebes-Cipali.

Sementara dalam penanganan ganti rugi dan relokasi proyek normalisasi Sungai Ciliwung, hampir separuh responden menilai penanganan pemerintah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) sudah memadai. Publik setuju dengan cara Pemprov DKI dalam menangani masalah relokasi warga korban proyek normalisasi Sungai Ciliwung dengan terlebih dulu menyediakan tempat tinggal pengganti.

Betapapun, publik menginginkan pemerintah dapat menyelesaikan dan mengelola kasus yang muncul, bukan malah mengabaikannya. Lebih sepertiga publik jajak pendapat menilai sejauh ini pendekatan pemerintah "cukup manusiawi" dalam menyelesaikan konflik akibat pembebasan lahan. Sementara sepertiga responden lainnya menilai pendekatan pemerintah "sudah manusiawi". Hanya sekitar seperenam bagian publik yang menilai pendekatan pemerintah belum manusiawi.

Persoalan lain yang juga kerap muncul di balik proyek pembangunan infrastruktur adalah korupsi dari para pelaksana pekerjaan. Lebih dari separuh responden yakin bahwa pembangunan infrastruktur selalu diwarnai praktik korupsi. Pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan September 2015 menyebutkan ada 139 kasus korupsi infrastruktur (45 persen) dengan kerugian negara mencapai Rp 832,3 miliar.

Konektivitas wilayah

Pemerintah telah menargetkan pembangunan infrastruktur berupa 24 pelabuhan laut, 15 bandara, jalan tol 1.000 kilometer, jalan antarprovinsi 2.650 kilometer, serta 49 bendungan/waduk. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangkit listrik 35.000 megawatt dan transportasi massal di 23 kota besar, termasuk 3.258 kilometer jalur kereta api di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019, infrastruktur perhubungan menjadi fokus program pemerintah.

Berkenaan dengan itu, publik sepakat pembangunan infrastruktur perhubungan sangat urgen dan mendesak untuk segera dikerjakan. Berkaca dari kondisi infrastruktur yang dihadapi oleh publik, pembangunan infrastruktur transportasi, terutama jalan raya dan jalur rel kereta api, paling dibutuhkan. Separuh bagian responden menilai kondisi jalan raya dan rel kereta yang ada di daerah mereka sudah memadai.

Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera merupakan empat pulau besar di luar Jawa yang selama ini konektivitas internal pulaunya masih terkendala oleh kurangnya infrastruktur transportasi. Ini berdampak pada ketimpangan pembangunan yang sangat besar antara daerah yang berada di kawasan pusat kegiatan ekonomi dan yang berada di luarnya.

Namun, pembangunan infrastruktur di Indonesia timur, seperti jaringan jalan dan rel kereta api di Papua dan Papua Barat, hendaknya memperhatikan adat dan kultur masyarakat setempat. Jangan sampai warga menjadi korban pembangunan infrastruktur dan hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Fokus pemerintah membangun infrastruktur di luar Jawa mendapat dukungan publik. Delapan dari sepuluh responden setuju dengan langkah tersebut. Dua dari tiga responden yakin langkah itu mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah tersebut. Keyakinan itu didasarkan pada penilaian mereka bahwa pembangunan infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hampir semua responden (90,8 persen) setuju bahwa pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Komitmen pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah memang menumbuhkan harapan masyarakat terhadap Indonesia yang lebih maju, lebih produktif, dan modern. Namun, publik berharap agar pemerintah tidak melupakan warga masyarakat yang terkena/terdampak oleh program pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah diharapkan dapat meminimalisasi kekerasan infrastruktur yang kerap tersembunyi di balik gemerlap dan kemegahan pembangunan. (LITBANG KOMPAS)

Sumber: Kompas | 28 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.