TRP
Hentikan Pembuatan Kanal Baru di Lahan Gambut
28 September 2015 \\ \\ 597

JAKARTA — Keberadaan kanal-kanal di lahan gambut untuk kegiatan pertanian merupakan cikal bakal masalah kebakaran lahan di area itu. Kanal membuat air di gambut mengalir dan terbuang ke sungai. Karena itu, pemerintah diminta menjamin tak ada lagi pembuatan kanal baru di lahan gambut, serta membuat lahan yang telanjur berkanal tetap basah.

Hal itu mengemuka dalam Pertemuan Para Ahli Gambut bertema "Solusi Komprehensif Pasca Kebakaran dan Kerusakan Ekosistem Gambut" yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Acara itu dihadiri pakar dari perguruan tinggi dan lembaga masyarakat.

"Kami mencari langkah tepat pembasahan gambut, belajar dari kegagalan masa lalu, bagaimana memperbaiki kesalahan itu," ucap Menteri LHK Siti Nurbaya, Minggu (27/9), di Jakarta. Pembasahan lahan gambut diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk mencegah dampak lebih besar kebakaran lahan.

Direktur Wetlands International Indonesia Nyoman N Suryadiputra menjelaskan, langkah prioritas yang mesti dilakukan pemerintah ialah memastikan tak ada lagi pembuatan kanal untuk mengeringkan gambut. "Total panjang kanal di lahan gambut Indonesia diperkirakan 2 juta kilometer," katanya.

Setiap hektar lahan konsesi untuk pertanian dan perkebunan dibuatkan kanal sepanjang 200 meter. Jika satu konsesi terdiri atas 5.000 ha lahan gambut, panjang saluran 1.000 km. Perkiraan total panjang kanal saat ini 2 juta km, karena 10 juta ha lahan gambut dipakai untuk pengusahaan akasia, perkebunan kelapa sawit, dan pertanian rakyat.

Lahan gambut sama dengan rawa berisi sampah organik berusia ribuan tahun. Sekitar 80-90 persen komponen gambut terdiri atas air. Pada kondisi alami, gambut tergenang air dan sulit terbakar. Namun, sekali air dikuras lewat pembangunan saluran atau kanal, gambut akan kering dan mudah terbakar.

Pemerintah juga perlu mewaspadai data lahan gambut yang berpotensi jadi area perluasan konsesi sehingga jadi tempat pembukaan kanal baru. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2013 merilis 2,5 juta ha lahan gambut terdegradasi menurut kategori tutupan lahan, yakni berisi semak belukar. Perusahaan swasta mengincar peta lahan gambut terdegradasi untuk mendapat konsesi di lokasi itu.

Menurut Nyoman, lahan gambut terdegradasi boleh diusahakan asal tak mengeringkan gambut lewat kanalisasi. Jadi, konsesi hanya pada tanaman yang sesuai untuk lahan gambut seperti sagu dan jelutung. (JOG)

Sumber: Kompas | 28 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.