TRP
Realisasikan Lahan Pertanian
28 September 2015 \\ \\ 478

Percepat Program 9 Juta Hektar Lahan

PANDEGLANG — Kalangan petani mendesak pemerintah segera merealisasikan alokasi lahan seluas 9 juta hektar yang tercantum dalam Nawacita. Lahan untuk digarap petani itu sudah dinantikan hampir satu tahun sejak Joko Widodo dilantik sebagai presiden.

Demikian aspirasi yang mengemuka pada Peringatan Hari Tani Nasional 2015 di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (27/9). Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, masa untuk merealisasikan harapan petani itu sudah terlalu lama.

"Masalah lain, saya mendengar banyak lahan berada di Kalimantan dan Papua. Bukan lahan di luar Jawa yang diharapkan sehingga petani harus dipindahkan," ujarnya. Transmigrasi dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru karena lahan perlu dibuka. Maka, lahan gambut dan hutan tropis berisiko rusak.

Menurut Henry, reformasi agraria bukan seperti itu. Reformasi agraria bertujuan mencukupi kebutuhan pangan rakyat, kedaulatan pangan pun terwujud. "Indonesia tidak hanya menjadi pengimpor kebutuhan pangan. Reformasi itu membenahi pertanian sehingga adil untuk semua," ujarnya.

Henry mengatakan, program 9 juta hektar lahan untuk pertanian sangat lambat direalisasikan. Jika program sudah diwujudkan, menurut Henry, lahan jangan diserahkan kepada petani secara pribadi. Lahan sebaiknya dikelola koperasi atau badan usaha milik desa. "Kalau pribadi, ada kemungkinan lahan dijual. Jadi, harus berupa hak komunal atau kolektif. Nawacita perlu dipercepat," katanya.

Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Muhammad Nuruddin juga mendesak pemerintah agar segera melaksanakan program lahan 9 juta hektar untuk pertanian. Alasannya, lima tahun terakhir sekitar 5 juta petani meninggalkan lahannya, pindah ke kota. Persoalan itu ditambah perubahan iklim diperkirakan menimbulkan krisis pangan. "Krisis bisa terjadi pada tahun 2040," ujarnya.

Menurut Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia Agusdin Pulungan, pemerintah harus memenuhi kebutuhan petani. "Kita harus yakin bahwa petani mampu mencukupi kebutuhan bangsa sendiri. Indonesia harus berhenti mengimpor beras," ucapnya.

Ancaman serius

Di Jawa Tengah, berbagai kalangan juga mendesak pemerintah lebih memperhatikan pertanian dan nasib petani. Hari Tani semestinya menjadi momentum pemerintah untuk lebih banyak berpihak pada petani. Selain menghadapi ancaman serius soal kekeringan yang ekstrem, petani juga menghadapi perampasan hak atas lahan mereka terkait dengan ancaman ekologis atas nama pembangunan.

Kekeringan ekstrem saat ini, kata aktivis lingkungan hidup dari Wahana Lingkungan Hidup Jateng, Rumiyati, paling tidak menyebabkan sebagian besar petani di 16 kabupaten di Jateng tidak dapat menanam padi. "Sebagai gambaran, di Kabupaten Blora saja, dari 256 desa, ternyata 158 desa telah dilanda kekeringan demikian parah sehingga penduduknya, sebagian besar petani, kesulitan mendapatkan air," ujar Rumiyati di Semarang.

Hal tersebut, katanya, semakin memiskinkan petani. Meningkatnya kemiskinan akibat turunnya kualitas dan kuantitas keluarga petani yang sejahtera menjadi potret buram di tengah pembangunan infrastruktur.

Aktivis Greenpeace Indonesia, Desriko Melayu Putra, menyoroti ancaman ekologis yang dihadapi petani dan nelayan di Jateng. Ancaman ini datangnya justru dari kebijakan pemerintah. Seperti kasus proyek Pusat Listrik Tenaga Uap di Batang, misalnya, akan dapat meminggirkan nasib petani dan nelayan kecil.

Sementara itu, di Yogyakarta, Guru Besar Entomologi Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Adma Jaya (UAJ) Yogyakarta Andi Trisyono mengatakan, titik awal keberhasilan swasembada pangan berawal dari benih. Indonesia berhasil meningkatkan produktivitas panen padi dari 3,293 ton per hektar pada 1980 menjadi 5,135 ton per hektar pada 2014. Produksi beras mencapai 40,1 juta ton per tahun, melebihi kebutuhan per tahun 30 juta ton.

Meskipun begitu, Indonesia belum mampu mengejar hasil yang diperoleh Uruguay. Uruguay kini dikenal sukses mengembangkan sistem pertanian padi dan merupakan pengekspor beras ketujuh, dengan luas lahan 180 hektar dan produktivitas sekitar 8 ton per hektar.

Menurut Andi, Indonesia masih kalah dengan Uruguay dikarenakan perbedaan sistem budidaya dan pencarian varietas baru. "Varietas baru yang tahan terhadap berbagai cekaman harus dikembangkan untuk mengantisipasi berbagai dampak perubahan iklim, misalnya naiknya suhu, banjir, kekeringan, dan meningkatnya salinitas air karena air laut yang semakin naik," katanya dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-50 UAJ Yogyakarta, Minggu. (WHO/BAY/SIG/WER)

Sumber: Kompas | 28 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.