TRP
Proyek Tol Diyakini Berjalan
28 September 2015 \\ \\ 1170

Jalan Bebas Hambatan di Luar Jawa Miliki Peran Strategis

JAKARTA — Pemerintah meyakini berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan tol, dapat berjalan lancar. Kemungkinan hambatan berupa pembebasan lahan dan pembiayaan akan segera diatasi dan diselesaikan. Dengan demikian, infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang terdapat proyek tersebut.

"Kami dengan Kementerian BUMN selalu koordinasi, rapat dua minggu sekali. Kemarin, rapat untuk percepatan pengadaan lahan Tol Trans-Sumatera karena masih ada beberapa lahan belum bebas. Namun, sampai saat ini, tidak ada masalah," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Tol Trans-Sumatera yang direncanakan menyusuri pantai timur Sumatera terdiri dari 24 ruas, mulai Bakaheuni, Lampung hingga Banda Aceh sepanjang 2.048 kilometer. Berdasarkan data PUPR menyebutkan, estimasi biaya pembebasan tanah sekitar Rp 22,53 triliun, biaya konstruksi Rp 144 triliun, dan biaya investasi sebesar Rp 273 triliun.

Untuk tahap awal, terdapat 5 ruas yang akan dikerjakan, yakni Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang dikerjakan pemerintah dan swasta. Empat ruas berikutnya, yakni Medan-Binjai (16,72 km), Pekanbaru-Kandis-Dumai (135 km), Palembang-Indralaya (22 km), dan Bakauheni-Terbanggi Besar (138 km) dilakukan dengan mekanisme penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero).

Pada 2015, PT Hutama Karya (Persero) mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,6 triliun. "Saya kemarin melihat Medan-Binjai. Saat ini, tidak ada masalah untuk 4 ruas yang menjadi penugasan pada Hutama Karya," kata Basuki.

Menurut Basuki, proyek lain yang menjadi perhatian untuk percepatan adalah tol Trans-Jawa ruas Batang-Semarang (75 km). Di ruas itu, pemegang konsesi, yakni PT Marga Setiapuritama, tidak lagi memperpanjang jaminan pengusahaan jalan tol (PPJT) sebesar 1 persen dari nilai investasi. "Kami akan menyurati sekali lagi dengan batas waktu karena sampai saat ini belum datang," katanya.

Menurut Basuki, jika pemegang konsesi tidak memenuhi panggilan yang terakhir, ia akan melakukan lelang ulang terhadap ruas itu. Proses lelang perlu waktu paling cepat 43 hari.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan, pembangunan ruas tol di luar Jawa, seperti Trans- Sumatera, Balikpapan-Samarinda di Kalimantan, dan ke depan ruas Manado-Bitung memiliki peran strategis secara ekonomi.

"Jika secara ekonomis dan finansial memenuhi, pembangunan tol diserahkan kepada swasta. Namun, kalau secara ekonomis masuk, tetapi secara finansial tidak, pemerintah harus ikut. Misalnya, ikut membangun sebagian ruasnya," kata Taufik.

Antisipasi pertumbuhan

Menurut Taufik, meski belum layak secara finansial, jalan tol, seperti jalan Trans-Kalimantan atau Tol Balikpapan-Samarinda (99,6 km), harus dibangun untuk mendukung kawasan ekonomi dan mengantisipasi ledakan pertumbuhan pengguna jalan terjadi.

Sebagai contoh, ledakan pengguna jalan di pantai utara Jawa. Pemerintah terlambat mengantisipasinya sehingga menimbulkan biaya tinggi di sektor logistik. Ke depan, hal itu dipastikan tidak terulang kembali. "Kalau menunggu pertumbuhan pengguna jalan, jalan di Papua tidak akan pernah dibangun," kata Taufik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati berharap, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah mengikuti desain pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. "Selama ini, infrastruktur dibangun mendekati orang atau di tempat berkumpulnya orang. Seharusnya, pemerintah mendesain dulu pusat pertumbuhan ekonomi yang ingin dibangun, kemudian nanti, baru orang masuk," katanya.

Pusat pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri yang ingin dibangun, lanjut Enny, perlu dihubungkan dengan rantai pasok dan sistem distribusi sehingga efisien. Aliran barang yang masuk dan keluar tidak melalui proses yang panjang, seperti yang dilakukan Thailand dan Malaysia. (NAD)

Sumber: Kompas | 28 September 2015

Berikan komentar.