TRP
Penataan Lingkungan Komprehensif Diperlukan
28 September 2015 \\ \\ 289

JAKARTA — Perbaikan lingkungan untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta dan sekitarnya harus dilakukan secara komprehensif. Program normalisasi Sungai Ciliwung yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan berhasil tanpa diimbangi penataan di kawasan hulu.

Fatchy Muhammad dari Masyarakat Air Indonesia yang juga anggota Forum Praktisi dan Akademisi Pencinta Kampung Kota (FPAPKK) mengatakan, kemampuan resapan air di daerah hulu sudah banyak berkurang. "Pada zaman Pajajaran, kemampuan resapan air mencapai 73-97 persen," katanya di kantor Redaksi Kompas, Jakarta, Jumat (25/9).

Fatchy datang bersama anggota FPAPKK lainnya, seperti tokoh komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Soemardi dan Ivana Lee; pengamat perkotaan Jo Santoso; dan sejarawan JJ Rizal.

Menurut Fatchy, sejak hutan dibabat dan perkebunan teh dibangun, kemampuan resapan air berkurang menjadi 50-70 persen. Kondisi itu kian parah seiring pesatnya pembangunan kota. Kini, kemampuan resapan air hanya 3-27 persen. Akibatnya, masalah banjir jadi sulit teratasi.

Menurut dia, normalisasi Sungai Ciliwung saja tak akan menyelesaikan persoalan. Normalisasi hanya akan mempercepat gerak air saat musim hujan. Sebaliknya, saat musim kemarau, Ibu Kota akan mengalami kekeringan karena tak ada persediaan air.

"Untuk atasi masalah banjir, Pemprov DKI harus meresapkan air sebanyak mungkin ke dalam tanah. Caranya dengan lebih banyak membangun sumur resapan dan tempat parkir air," katanya.

JJ Rizal mengatakan, warga Jakarta sejak dulu hidup menyatu dengan air. Sungai dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan karena memiliki aneka ragam pohon dan binatang. "Pembetonan bukanlah cara merawat sungai. Kita harus membangun sungai dengan cara sealamiah mungkin," ujarnya.

Segera direlokasi

Terkait pembangunan terowongan sodetan Sungai Ciliwung di Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, relokasi warga, terutama yang bermukim di RW 005 Bidara Cina, akan segera dilakukan.

Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, kemarin, mengatakan, pihaknya telah menghubungi Dinas Perumahan DKI agar disiapkan rumah susun sebagai tempat relokasi warga.

"Kami sudah meminta RT setempat mendata jumlah warga yang siap direlokasi," ujarnya.

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III DKI Sayid Ali mengatakan, untuk tahap awal, relokasi diprioritaskan bagi warga yang menguasai bidang lahan. Pendataan sementara, pada area RW 005 itu dihuni 91 keluarga yang bermukim di atas 48 bidang rumah, semuanya berlokasi di RT 006.

Sejumlah warga RW 005 mengaku pasrah dengan rencana relokasi itu. Ketua RW 005 Sudarno mengatakan, kini warga tak memiliki pilihan selain relokasi. "Janji pemerintah semula, kan, ada ganti rugi tanah 25 persen dari nilai jual obyek pajak. Namun, itu sudah ditiadakan. Ini membuat warga tak punya pilihan," ucapnya. (DNA/MDN)

Sumber: Kompas | 26 September 2015

Berikan komentar.