TRP
Megaproyek PLTU Terhambat Lahan
28 September 2015 \\ \\ 592

Pembangkit Akan Hasilkan Listrik 35.000 MW

CILACAP — Pembangunan megaproyek pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 5.000 megawatt di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dipastikan molor karena terhambat pembebasan lahan. Masih ada perbedaan pendapat terkait wewenang pembebasan lahan.

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Cilacap Dian Setiabudi, Jumat (25/9), mengatakan, masih ada perbedaan penafsiran soal pembebasan lahan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

BPN mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam aturan ini, pengadaan tanah harus dilakukan pemerintah dan tanah tersebut menjadi milik pemerintah.

"PLTU masuk dalam ranah untuk kepentingan umum jika listrik yang diproduksi dijual kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara). Akan tetapi, jika listrik yang diproduksi untuk keperluan sendiri, bisa saja tidak masuk aturan UU ini," ujarnya.

Selain itu, kata Dian, UU No 2/2012 juga memungkinkan pengadaan tanah dilakukan pemerintah dengan biaya dari swasta. Namun, pada akhirnya, pemerintah juga yang harus mengganti biaya kepada swasta.

"Ini yang masih menjadi polemik. Kalau dulu, pengadaan tanah bisa dilaksanakan oleh swasta langsung dengan keluarnya HGB (hak guna bangunan) murni. Akan tetapi, kini, pemerintah yang membebaskan, nanti permohonannya dari swasta menjadi HGB di atas hak pengelolaan pemerintah," katanya.

Sementara itu, lanjut Dian, Kementerian ESDM berpegang pada UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Aturan ini menyebutkan, pengadaan tanah untuk pembangunan boleh menjadi milik swasta.

Mundur

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan PT Jawa Energi sebagai investor pembangunan PLTU yang berlokasi di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, itu. Pembangunan PLTU dengan nilai investasi sekitar Rp 90 triliun ini merupakan bagian rencana program pembangunan pembangkit listrik berdaya 35.000 MW selama tahun 2015-2020. Salah satu tujuannya untuk mengurangi krisis listrik di Jawa.

Menurut Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu (BPPMT) Cilacap Budi Santosa, pembangunan PLTU membutuhkan lahan seluas 120 hektar (ha). Lahan yang akan digunakan meliputi tanah kokon, yaitu tanah dalam penguasaan TNI AD seluas 67 ha. Sisanya menggunakan tanah masyarakat dan lahan milik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu.

Lokasi yang disiapkan di Pantai Bunton, di sebelah lokasi proyek pembangunan PLTU Jateng Unit II. PLTU tersebut akan dibangun bertahap dengan menggunakan teknologi dari Tiongkok. Tahap pertama 2 x 1.000 MW dan tahap kedua 3 x 1.000 MW.

Pembangunan proyek pembangkit listrik berbahan baku batubara itu menurut rencana selesai dalam waktu tujuh tahun. "Menurut rencana, tahap awal konstruksi dimulai tahun 2015, tetapi kemungkinan mundur," ujar Budi.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudji mengatakan, pada Selasa (22/9) dirinya diundang rapat di Kantor Kementerian ESDM untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, di Jawa Timur, PT Pelabuhan Indonesia III, Pemerintah Kota Surabaya, dan pengembang mulai membangun jalan yang menghubungkan Pelabuhan Teluk Lamong dengan Jalan Lingkar Luar Barat Surabaya. Dengan adanya jalan itu, arus lalu lintas dari dan ke pelabuhan akan semakin lancar karena tersambung dengan Tol Surabaya-Mojokerto dan Tol Surabaya-Gresik.

"Ke depan, angkutan barang di tengah kota bisa berkurang hingga 80 persen jika jalan ini sudah bisa digunakan," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di sela peresmian pembangunan proyek itu, Jumat.

Pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer yang dilengkapi jalan layang ini ditargetkan selesai kurang dari 16 bulan. Saat ini, Pemkot Surabaya merancang jalan lingkar yang terdiri dari jalan tol dan non-tol yang menyatukan seluruh wilayah di Surabaya.

Kemarin, Risma juga meresmikan pembangunan jalan bawah tanah atau underpass yang menghubungkan Jalan Mayjen Sungkono dan Jalan HR Muhammad sebagai pusat kawasan bisnis dan niaga. Jalan bawah tanah sepanjang 473 meter itu dibangun dengan biaya dari para pengembang. (GRE/DEN)

Sumber: Kompas | 26 September 2015

Berikan komentar.