TRP
Lapter Bawean Diuji Coba
25 September 2015 \\ \\ 445

Tidak Jelas, Arah Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Kota Batam

BAWEAN — Lapangan Terbang atau Lapter Bawean di Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ditargetkan beroperasi paling lambat pada akhir Desember 2015 atau awal Januari 2016.

Landasan pacu itu telah diuji coba untuk mendarat dan lepas landas pesawat Beechcraft King Air GT 200 yang ditumpangi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang sekaligus mengecek kondisi lapangan tersebut, Rabu (23/9).

Pengoperasian Lapter Bawean bisa dilakukan secepatnya jika fasilitas bandara dilengkapi pemasangan pagar, kelengkapan alat navigasi, dan lampu pendaratan di landasan pacu. Pemagaran ini untuk menghindari masuknya ternak sapi atau kambing yang bisa mengganggu aktivitas penerbangan.

Jonan meminta landasan pacu yang ada sekarang diperpanjang dari 930 meter menjadi minimal 1.300 meter. Dengan demikian, bisa digunakan pesawat jenis ATR dengan 60 tempat duduk.

Landasan pacu sekarang hanya bisa didarati oleh pesawat dengan maksimal 12-16 kursi, harga tiketnya bisa mencapai Rp 500.000 atau lebih. Jika diperluas, pesawat yang masuk lebih besar sehingga bisa menampung hingga 60 kursi. Harga tiket juga bisa ditekan menjadi Rp 200.000 per kursi.

Jika landasan pacu tidak diperluas, Lapter Bawean akan sulit berkembang dan tidak bisa diharapkan mendongkrak potensi wisata dan perekonomian Bawean. Jika Pemkab Gresik bisa menyediakan lahan dalam waktu dekat, perluasan landasan pacu dilaksanakan segera.

"Kalau runway bisa diperluas dalam penerbangan perintis reguler Juanda-Bawean, bisa dioperasikan pesawat ATR dengan kapasitas penumpang lebih banyak. Nanti yang berkunjung ke Bawean makin banyak. Ada kesempatan membuka penginapan atau layanan taksi," katanya.

Diperhalus

Kapten Iwan Kurniawan, pilot yang menerbangkan pesawat King Air GT 200, menyampaikan, landasan pacu sekarang ini perlu diperhalus permukaannya yang masih banyak kerikil. Panjang landasan 930 meter lebar 23 meter itu cukup untuk jenis pesawat Cesna 172 Caravan dengan 12 kursi, jenis twin otter dengan 18 kursi atau Cassa 212 Aviocar dengan 20 kursi.

Landasan diperpanjang menjadi 1.300 meter-1.500 meter agar bisa digunakan untuk jenis pesawat ATR dengan 60 kursi. Perluasan landasan pacu itu sedikitnya membutuhkan lahan 400 meter x 60 meter atau sekitar 24.000 meter persegi.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan, Pemkab Gresik siap menyediakan lahan. Selama ini, Pemkab Gresik sudah membebaskan 68 hektar lahan untuk kepentingan pembangunan Lapter Bawean melalui dana APBD Kabupaten Gresik. "Lahan itu pun dihibahkan ke pusat untuk Bandara Bawean," katanya.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid menyatakan, lapangan terbang Bawean diharapkan menjadi solusi agar Bawean tidak lagi terisolasi. Proyek itu dimulai sejak 2005 dan hampir rampung pada tahun ini.

"Masalah transportasi semoga tidak lagi jadi kendala. Selama ini, setiap terjadi gelombang tinggi lebih dari tiga meter praktis jalur Gresik-Bawean lumpuh karena tidak ada kapal penumpang yang berani beroperasi," kata Jazilul.

Jalur pelayaran Gresik-Bawean dilayani dua kapal cepat, Kapal Motor (KM) Express Bahari 8C berbahan aluminium dan KM Natuna Express berbahan fiber. Jarak Gresik-Bawean sejauh 80 mil biasanya ditempuh dalam waktu 3-4 jam. Namun, ketika terjadi ombak tingginya 2 meter saja, kedua kapal tidak berlayar. Sebab, jika dipaksakan dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan penumpang.

Tidak jelas

Setelah enam tahun ditetapkan sebagai Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas, Kota Batam di Kepulauan Riau tetap tidak jelas arah perkembangannya. Kota itu kalah bersaing dengan kota/kabupaten lain di Indonesia sebagai kawasan ekonomi dan industri.

Menurut anggota DPD dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja, Kamis (24/9), di Batam, Batam resmi menjadi kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas (KPPB) sejak 2009. Namun, sampai sekarang masih banyak warga yang tidak mengerti makna KPPB.

Meski ditargetkan menjadi kawasan industri, faktanya Batam kalah bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Dalam sejumlah penelitian, Batam tidak pernah masuk lima besar daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia.

Batam juga tidak mempunyai pelabuhan yang layak untuk bersaing di Selat Malaka. Pelabuhan utama Batam berkapasitas maksimal 600 TEUs. "Tidak ada apa- apanya dibandingkan dengan Pelabuhan Singapura dan Johor Bahru," katanya.

Dengan kapasitas sekecil itu, Batam tidak bisa memanfaatkan keunggulan Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di Bumi. "Padahal, banyak berharap status KPPB bisa memacu perekonomian Batam," katanya.

Haripinto mendesak pemerintah segera mengevaluasi Batam. Pembenahan ulang Batam semakin mendesak di tengah kelesuan perekonomian seperti sekarang. "Bukan hanya Batam, tetapi juga Bintan dan Karimun yang sama- sama berstatus KPPB. Memang KPPB di Bintan dan Karimun dibatasi di area tertentu. Sementara Batam berlaku untuk satu pulau," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, peraturan di Indonesia tetap berlaku di Bintan, Batam, dan Karimun (BBK). Peraturan seperti Standar Nasional Indonesia, wajib transaksi dalam rupiah, dan wajib kuota impor tetap berlaku kecuali dinyatakan lain untuk BBK. "Selama masih wilayah Indonesia, berlaku peraturan Indonesia." (ACI/RAZ)

Sumber: Kompas | 25 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.