TRP
Rusun Menjadi Solusi
25 September 2015 \\ \\ 368

Relokasi Jangan Sampai Memutus Jaringan Sosial Warga

JAKARTA — Beban penanggulangan banjir Jakarta kini menghadapi dua masalah sekaligus. Program normalisasi sungai harus berjalan simultan dengan penyediaan hunian relokasi bagi warga yang terkena normalisasi. Masalahnya, lahan di Jakarta semakin terbatas berkejaran dengan target waktu pembangunan.

Menyiasati keterbatasan lahan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI sepakat menggunakan hunian vertikal atau rumah susun sebagai tempat relokasi warga. Area relokasi tetap diupayakan berada di Jakarta. Namun, ini pilihan tak mudah di tengah meroketnya kondisi harga tanah di Ibu Kota.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, penataan bantaran sungai di Jakarta terpaksa memakai konsep relokasi. Hal itu terutama bagi warga yang bermukim di lahan sempadan sungai atau bantaran dan tak memiliki dokumen kepemilikan tanah. Karena itu, tak ada lagi pembayaran ganti rugi bagi warga bantaran yang terkena normalisasi.

Namun, ia mengingatkan agar relokasi jangan sampai memutus jaringan sosial warga. "Itu harus tetap terjaga. Tempat relokasi pun tetap di Jakarta agar aktivitas warga tak terganggu," kata Ferry di Jakarta, pekan lalu.

Direktur Jenderal Penyediaan Rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanudin pun mengakui, persoalan utama setiap kota besar adalah ketersediaan lahan. Hunian rusun adalah jalan keluar agar tak mengorbankan lahan produktif dan juga areal tangkapan air menjadi hunian.

Sejak 2013, Pemerintah Provinsi DKI juga telah menerapkan relokasi untuk menormalisasi waduk di Jakarta dan sebagian ruas sungai di Jakarta. Sejumlah rumah susun sederhana sewa dengan konstruksi lima lantai hingga enam lantai yang sudah dibangun pada 2004-2009, tetapi tak juga dihuni, dimanfaatkan Pemprov DKI untuk relokasi warga Waduk Pluit pada 2013.

Tiga tahun terakhir, Pemprov DKI terus mendorong perusahaan properti memenuhi kewajibannya menyediakan hunian rakyat berupa rumah susun. Jumlahnya lebih dari 10 blok yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, termasuk rusun yang dibangun Pemprov DKI. Juga ditambah rusun dari Kementerian Pekerjaan Umum yang kini dihuni warga relokasi dari Kampung Pulo, yakni Rusun Sederhana Sewa Jatinegara Barat.

Hingga 2017, Pemprov DKI menargetkan pembangunan hingga 50.000 unit. Sebagian besar di antaranya diperuntukkan bagi warga yang akan direlokasi dari bantaran sungai dan pinggir rel. Target itu pun bagian dari penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung pada 2016.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan, tahun ini ada 21.000 unit rusunawa yang akan dibangun di 15 lokasi, di antaranya di Kampung Bandan, Ujung Menteng, Rawa Buaya, dan Waduk Pluit. Satu blok rusunawa terdiri atas 15 lantai dengan luas 1-2 hektar. Luas setiap unit sekitar 30 meter persegi.

Selain berbentuk rusunawa mandiri, Pemprov DKI berencana membangun rusun terpadu dengan pasar. Ada 10 lokasi yang telah direncanakan, yakni di Pasar Sunter, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, Pasar Sindang, Pasar Serdang, Pasar Grogol, Pasar Lontar Kebon Melati, Pasar Jelambar Polri, Pasar Sukapura, dan Pasar Blok G Tanah Abang.

Berkaca pada relokasi warga Kampung Pulo, penggantian unit rusunawa diberikan berdasarkan bidang tanah. "Berdasarkan hasil pemetaan dari Badan Pertanahan Nasional, ada 520 bidang tanah di Kampung Pulo. Kami ganti rusun ekuivalen jumlahnya dengan jumlah bidang tanah," kata Ika.

Jika warga di bantaran sungai memiliki sertifikat, Pemprov DKI Jakarta menawarkan konsep penggantian 1,5 kali. Artinya, luas tanah akan diganti unit rusun sebanyak 1,5 kali.

Maksimalkan lahan

Sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, dalam rapat dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta, Selasa (22/9), meminta agar pemerintah memaksimalkan lahan yang ada dengan membuat setinggi-tingginya rusun. Cara ini dinilai menjawab masalah keterbatasan lahan di tengah mendesaknya kebutuhan akan rusun baru.

"Jangan berpikir mahal untuk membangun rusun bagi rakyat. Papan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi pemerintah selain sandang dan pangan. Manfaatkan keterbatasan lahan dengan membangun rusun setinggi-tingginya," kata Ramly HI Muhammad, anggota Badan Anggaran DPRD DKI.

Sementara itu, sejak Pemprov DKI melaksanakan relokasi warga pada 2013, nyaris tak tampak sosialisasi hidup di rusun untuk warga yang direlokasi. Sejauh ini baru tampak sosialisasi penanganan bencana kebakaran di Rusunawa Jatinegara Barat, tempat relokasi warga Kampung Pulo. (FRO/DNA/MDN/MKN)

Sumber: Kompas | 23 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.