TRP
Keroyokan Menyiapkan Warga
25 September 2015 \\ \\ 296

Libatkan Ilmuwan Sosial Budaya sejak Dini untuk Hindari Kekerasan

JAKARTA — Permasalahan terbesar membenahi Sungai Ciliwung bukan semata pekerjaan fisik, melainkan merangkul warga dan menanamkan bahwa normalisasi perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat. Kerja sama pemerintah dan masyarakat dibutuhkan agar normalisasi sungai tidak menjadi proyek fisik yang tak pernah selesai.

Hingga Senin (21/9), perdebatan hangat masih terjadi di tengah masyarakat terkait normalisasi Ciliwung di Jakarta. Sebagian berpendapat proses normalisasi, termasuk menggusur dan merelokasi warga ke rumah susun sederhana sewa, seperti di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, adalah hal tepat. Namun, sebagian lagi beranggapan ada cara yang lebih baik, termasuk tetap mengakomodasi warga tinggal di bantaran, tetapi dengan tata fisik kampung berbeda.

Ahli manajemen aliran sungai Institut Pertanian Bogor, Kukuh Murtilaksono, menyampaikan, masyarakat menjadi aktor utama dalam melestarikan lingkungannya, termasuk sungai. Oleh karena itu, hindari penataan dengan kekerasan dan penggusuran paksa. "Seperti warga yang bermukim di sempadan itu sudah adaptif dengan Sungai Ciliwung. Ibarat menyatu dengan lingkungannya. Karena itu, memang sulit meminta mereka pindah ke rumah susun," kata Kukuh.

Hanya memang, menurut Kukuh, pekerjaan normalisasi itu adalah melebarkan alur sungai yang menyempit, mengeruk yang dangkal, dan menata kesemrawutan di bantaran. Pekerjaan tersebut akan bersentuhan dengan masyarakat yang sudah telanjur bermukim di bantaran.

Selain itu, alur sungai di bagian hilir juga harus dilebarkan ketimbang di hulu. Menurut Kukuh, pelebaran itu untuk menampung aliran air, sebagai tempat parkir air, sebelum ke laut.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjadi menyampaikan, normalisasi sudah diperhitungkan secara matang hingga memperhitungkan kemungkinan aliran air tak lagi bisa meluncur sesuai gravitasi pada 2050 akibat penurunan muka tanah di Jakarta. Sementara debit air dari hulu juga terus meningkat.

Demikian pula untuk konstruksi, kata Mudjadi, disesuaikan dengan kondisi alam. Di bantaran yang dipadati hunian, menggunakan beton untuk memperkuat tebing kali yang minim penghijauan. Beton itu dipasang vertikal supaya tak terlalu banyak warga yang direlokasi.

Sebaliknya, di bantaran yang masih terjaga, seperti kawasan Condet, Jakarta Timur, normalisasi dilakukan secara alamiah. Menurut Kepala Badan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Teuku Iskandar, selaku pelaksana normalisasi, beton hanya digunakan untuk memperkuat tebing di kelokan yang rawan tergerus air.

Sediakan alternatif

Namun, sosiolog Universitas Indonesia, Robertus Robert, menegaskan, relokasi warga untuk tujuan apa pun selalu berakibat pada tercerabutnya warga dari arena kehidupannya. "Pemerintah harus membantu mempersiapkan warga menghadapi relokasi, termasuk menyediakan alternatif," katanya.

Antropolog Universitas Gadjah Mada, Heddy Shri Ahimsa Putra, menyampaikan, selama ini pemerintah abai terhadap kepentingan sosial dan budaya masyarakat dalam pembangunan. Peran ilmuwan sosial budaya pun kerap diabaikan dalam pembangunan.

Seperti halnya disiplin ilmu lain, menurut Heddy, ilmu sosial dan budaya telah lama memiliki kajian terapan untuk pembangunan. Relokasi warga, misalnya, sudah memiliki kajian dan terapannya. Bahkan, pekerjaan itu bisa dilaksanakan dalam waktu terjadwal dan terukur.

Heddy mengungkapkan, nilai lebih dalam penelitian terhadap masyarakat yang terkena proyek pembangunan itu adalah pemerintah bisa memetakan permasalahan utama warga dalam kehidupannya jika dipindah ke tempat lain. Lewat survei sosial terlebih dahulu juga bisa diperoleh data riil penduduk yang akan direlokasi, termasuk pekerjaan warga, komposisi umur, dan pendidikan warga.

"Dari pemetaan masalah bisa ditentukan program guna mengatasi permasalahan utama warga. Potensi konflik di masyarakat saat relokasi berlangsung bisa diminimalkan," ucap Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM ini.

Heddy mengaku, pada 2014, dia baru saja menangani relokasi 1.000 keluarga dari hutan di Bukit Asam, Sumatera Selatan. Dalam dua bulan dan diskusi intensif dengan warga, relokasi bisa berjalan lancar kendati lokasi relokasi warga berjarak lebih dari 5 kilometer dari tempat semula warga bermukim.

Sementara untuk Jakarta, menurut Heddy, bisa dilakukan dengan kerja keroyokan. Sebagai contoh, ada 20.000 keluarga yang harus direlokasi, maka jumlah itu dapat dibagi menjadi 40 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 500 keluarga yang ditangani satu kelompok peneliti. Pekerjaan penelitian bisa dibagi ke perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jakarta dan sekitarnya.

"Tempat tinggal berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Makanya, mereka yang terkena relokasi perlu disiapkan benar menghadapi itu," ujarnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Teuku Iskandar juga menyampaikan, normalisasi hanya bisa terlaksana jika warga yang terkena proyek siap direlokasi dan tempat relokasi tersedia. (BRO/MDN)

Sumber: Kompas | 22 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.