TRP
Pengaturan Menjadi Keniscayaan
25 September 2015 \\ \\ 375

Seiring kian banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ojek berbasis aplikasi dalam jaringan, pemerintah perlu menyusun regulasi. Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang, pengemudi, serta menciptakan peluang usaha yang adil dan menyejahterakan.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi "Menelaah Aspek Hukum, Sosial, dan Ekonomi Fenomena Gojek: Modernisasi Transportasi Vs Tradisi" yang diselenggarakan Centre for Legislacy, Empowerment, Advocacy, and Research, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kamis (17/9).

Hadir dalam diskusi Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen SW Tangkudung, dosen Fakultas Hukum UI Ditha Wiradiputra, ketua ojek pangkalan UI Mulyadi, dan sejumlah perwakilan pengemudi ojek dari perusahaan Go-Jek.

Ditha Wiradiputra mengatakan, tanpa regulasi akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Promo Rp 10.000 jarak jauh atau dekat untuk ojek berbasis aplikasi seperti Go-Jek berpotensi mematikan peluang usaha ojek pangkalan (konvensional). Apalagi, promo itu tanpa batas waktu.

"Persaingan usaha itu diperlukan. Namun, kalau penentuan harga ojek aplikasi sudah mematikan pendapatan ojek konvensional, persaingan usaha itu tidak sehat," ujarnya.

Mereka yang terbukti melanggar Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diancam hukuman denda Rp 1 miliar-Rp 25 miliar.

Menurut Ditha, pemerintah perlu menyusun regulasi yang menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang, pengemudi ojek, serta menciptakan peluang usaha yang adil dan menyejahterakan.

"Tidak mungkin mengubah undang-undang secara keseluruhan. Karena itu, penyusunan regulasi itu bisa mulai dilakukan pemerintah daerah," ujarnya.

Ellen SW Tangkudung mengatakan, banyaknya warga di Jabodetabek yang menggunakan ojek untuk bepergian menunjukkan minimnya ketersediaan angkutan umum yang aman dan nyaman. "Warga lebih senang naik ojek karena cepat bisa menembus kemacetan dan jauh lebih praktis daripada bus umum," ujarnya.

Karena keberadaan ojek dibutuhkan masyarakat, menurut Ellen, pemerintah perlu menyusun aturan. Regulasi yang mengatur mobilisasi ojek bisa dibuat untuk periode waktu tertentu (sebagai jembatan) sambil pemerintah menyiapkan angkutan umum yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Hardini Indarti (45), pengemudi Go-Jek, mengatakan, teknologi sudah membantunya mendapatkan penghasilan. "Karena suami saya di-PHK, saya butuh penghasilan tambahan," kata lulusan Fakultas Dastra UI itu. Dengan menjadi Go-Jek, ibu dua anak itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mulyadi, ketua ojek pangkalan UI, mengatakan, diperlukan etika dalam melayani penumpang. "Asal pengemudi ojek aplikasi beretika dan santun terhadap pengemudi ojek pangkalan, kekerasan tidak akan terjadi," ujarnya.

Makin sengit

Belum lagi polemik jasa tranportasi berbasis aplikasi ini mereda, datang lagi satu pemain baru di sektor ini, yakni Blu-Jek. Kamis (17/9), Blu-Jek resmi beroperasi. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir sudah beroperasi dua layanan sejenis, yakni Go-Jek dan Grabbike.

Baginda Harahap dari Marketing Commercial Blu-Jek mengatakan, dengan memilih lokasi penjemputan dan lokasi yang dituju, pengguna langsung mendapatkan layana?n Blu-Jek.

Baginda mengatakan, tarif yang dipatok dalam menggunakan jasa antaran Blu-Jek adalah Rp 20.000 per 5 kilometer pertama dan Rp 4.000 setiap kilometer berikutnya.

Pihaknya tidak khawatir dengan pertentangan dari ojek pangkalan yang selama ini bermunculan. Sebab, mereka sudah menyosialisasikan langsung kepada 3.600 pangkalan ojek tradisional se-Jadetabek sehingga sebagian besar pengojek Blu-Jek adalah ojek pangkalan.?

"Bisa dibilang lebih dari 90 persen, semuanya dari ojek pangkalan. Selain itu, ada juga pengojek perempuan yang jumlahnya 50 orang. Mereka ada yang mahasiswi. Sementara untuk umur tidak ada batasan. Walaupun sudah 60 tahun, semangat kerjanya tinggi, kami tetap terima," tutur Baginda.

Ke depan, tambah Baginda, akan dibuka lagi pendaftaran gelombang kedua pada Oktober.

Adapun sistem bagi hasil Blu-Jek, yaitu 80 persen buat pengojek dan 20 persen buat manajemen. Sebagai tambahan, bonus Rp 50.000 akan didapatkan pengojek jika berhasil mengantarkan lima penumpang per hari.

Selain itu, pihaknya juga menawarkan jasa antar dokumen dan jasa antar makanan. Meski saat ini sistem pembayarannya masih konvensional atau bayar di tempat, tak lama lagi akan diterapkan sistem e-cash melalui Bank Mandiri.

Baginda menjelaskan, ?Blu-Jek berasal dari kata blusukan. Warga Jakarta terbiasa blusukan untuk menghindari kemacetan, mencari jalan alternatif agar cepat sampai tujuan. Ojek membantu transportasi mereka dalam blusukan ini. Kata blu juga menggambarkan identitas warna yang digunakan, yaitu blue, biru.

Litbang Kompas mencatat, perkembangan pangsa pasar layanan ojek dengan dukungan teknologi informasi sudah populer di antara masyarakat Jakarta. Terbukti 76 persen responden mengetahui keberadaan jasa ojek itu meski baru 20 persen dari kelompok itu yang pernah memanfaatkannya. (B03/DNA)

Sumber: Kompas | 19 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.