TRP
Kaji Ulang Reklamasi Pulau G
25 September 2015 \\ \\ 888

Kepentingan Warga Harus Diutamakan

JAKARTA — Kementerian Koordinator Kemaritiman meminta pengembang dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kajian ilmiah rencana reklamasi Pulau G di Jakarta Utara. Kajian ilmiah itu perlu dijelaskan kepada publik sehingga publik tahu detail perencanaan dan bisa mengawasi proyek reklamasi.

Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim Kemenko Kemaritiman Nani Hendiarti, Jumat (18/9), mengungkapkan, baik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Pemprov DKI Jakarta, diminta mengoordinasikan rencana reklamasi. Peruntukan pulau harus jelas dan sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Apabila pulau akan dibuat obyek wisata edukatif konservasi, izin dikeluarkan oleh KKP.

Namun, jika peruntukan lahan akan digunakan sebagai lokasi bisnis, izin dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Soal dua payung hukum itu pun hingga saat ini masih diperdebatkan.

"Selama ini masih menjadi polemik dan perdebatan. Karena itu, harus dikaji dulu secara mendalam sebelum proyek dimulai," ujar Nani di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat.

Menurut Nani, salah satu kajian yang harus dilihat adalah peruntukan pulau dan dampak pembangunan terhadap pulaupulau di sekitar Kepulauan Seribu. Dalam rencana pembangunan, upaya konservasi alam harus menjadi hal yang dikedepankan. Apalagi, banyak nelayan dan masyarakat kecil yang terdampak proyek reklamasi tersebut.

Pemprov DKI Jakarta harus menggelar rapat dengar pendapat dengan warga. Hal ini untuk menjelaskan duduk perkara pembangunan reklamasi.

Chaidir Anwar Makarim, Guru Besar Teknik Sipil Untar, menambahkan, proyek reklamasi lazim dilakukan di kota-kota besar dunia, seperti New York, Amerika Serikat, dan London, Inggris, ketika daratan penuh. Namun, proyek reklamasi itu harus menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga. Proyek reklamasi seharusnya tidak hanya menjadi ambisi bisnis para pemodal besar. Selain itu, pemerintah harus mengkaji secara ilmiah dampak yang ditimbulkan proyek itu.

"Pembangunannya pun harus terintegrasi dan memperhatikan dampak lingkungan, seperti listrik tenaga surya, sistem pengolahan limbahnya bagaimana, sistem transportasi juga harus terhubung dengan baik. Unsur ekologi dan konservasi harus diperhitungkan," kata Chaidir.

Dampak reklamasi

Terkait dampak reklamasi yang selama ini dikemukakan sejumlah pihak, pengembang Pulau G, satu dari 17 pulau yang akan dibangun, membantah telah memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Sebab, sejauh ini belum ada proses pembangunan yang dilakukan untuk pulau buatan seluas 160 hektar itu.

Pramono, Assistant Vice President Public Relation and General Affairs PT Muara Wisesa Samudra (MWS), dalam pertemuan dengan wartawan dan perwakilan warga Muara Angke, Kamis (17/9), menyampaikan, pihaknya sama sekali belum memulai pembangunan. Namun, pihaknya heran mengapa yang selalu menjadi perhatian adalah Pulau G.

"Sampai saat ini kami belum membangun pulau reklamasi. Untuk izin, baik itu analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin reklamasi semuanya telah keluar. Kami juga telah berkoordinasi, melakukan sosialisasi, dan memberi bantuan kepada warga sekitar," ujarnya, di Baywalk Mall Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

PT MWS, lanjut Pramono, telah memiliki izin amdal sejak Juli 2013. Dengan demikian, kajian untuk dampak lingkungan telah diterima pemerintah dan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pengembang juga telah mendapatkan izin pembangunan reklamasi berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014.

Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk Justini Omas menambahkan, pihaknya baru akan memulai pembangunan pulau pada akhir 2015. Saat ini pihaknya sedang menunggu datangnya kapal dari rekanan yang akan melakukan pengerukan dan pembuatan pulau.

"Setahu saya izin-izin utamanya telah selesai. Kami harapkan pulau ini akan selesai dalam tiga tahun, yaitu sekitar akhir 2018. Total biaya untuk membangun pulau sekitar 160 hektar itu Rp 4,9 triliun," kata Justini.

Pulau terancam hilang

Sebanyak 23 pulau di Kepulauan Seribu terancam hilang karena abrasi. Pulau-pulau seluas 0,5-3 hektar itu kini kondisinya semakin susut karena terkena pengikisan air laut.

Wakil Bupati Kepulauan Seribu M Anwar mengatakan, jika tidak ada tindakan rehabilitasi atau penanganan lebih lanjut, pulau-pulau itu akan hilang. Pulau-pulau yang terancam hilang itu, antara lain Pulau Karang Bongkok, Pulau Payung Kecil, Pulau Kelor, Pulau Damar Kecil, Pulau Tikus, Pulau Jawa, Pulau Kecipir, Pulau Gundul, Pulau Macan Kecil, Pulau Semut, Pulau Tanah Kudus, Pulau Kudus Benteng, Pulau Belanda, dan Pulau Gosong Pandan.

"Pulau yang hilang karena abrasi pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Ada enam pulau yang sudah hilang," katanya, Senin (14/9).

Keenam pulau yang sudah hilang tersebut adalah Pulau Ubi Besar (2,7 hektar), Pulau Ubi Kecil (0,3 hektar), Pulau Salak/Nyamuk (2,3 hektar), Pulau Nyamuk Besar (2,5 hektar), Pulau Dakun (0,6 hektar), dan Pulau Anyer Kecil (0,55 hektar). Pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni.

Anwar menuturkan, sebelumnya Pulau Ubi Besar berpenghuni sekitar tahun 1945. Namun, karena abrasi, warga dipindahkan ke Pulau Untung Jawa secara bertahap pada 1949-1955.

Sempat muncul isu enam pulau itu hilang karena pasirnya diambil dan digunakan untuk pembangunan Bandara Soekarno-Hatta. "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu. Di dalamnya diatur tentang pelarangan pengambilan pasir, kerikil, dan karang di Kepulauan Seribu," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, potensi hilangnya pulau di Kepulauan Seribu tidak terkait dengan rencana reklamasi pantai utara Jakarta. (FRO/JAL/DEA)

Sumber: Kompas | 19 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.