TRP
Disiapkan Perda Kabut Asap
25 September 2015 \\ \\ 383

Tim Satgas Menduga Ada Kesengajaan dalam Kebakaran Lahan

JAMBI — DPRD Provinsi Jambi menyiapkan peraturan daerah mengenai antisipasi bencana kabut asap akibat kebakaran lahan. Aturan ini akan memungkinkan pencabutan izin usaha pada kalangan korporasi yang arealnya terbakar.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, yang membidangi masalah lingkungan hidup, Popriyanto, mengatakan, upaya penyusunan peraturan daerah (perda) ini didasari bencana kabut asap yang berulang terjadi di wilayah Jambi. Tahun ini, kebakaran makin luas dan merugikan jutaan warga yang terpapar kabut asap. Kebakaran lahan di Jambi bahkan sudah lebih dari 40.000 hektar.

"Atas dasar itulah, kami berinisiatif membuat aturan yang akan bermuara pada penindakan terhadap para pemegang izin kelola yang lahannya terbakar," ujar Popri, Rabu (16/9).

Selama ini, kata Popri, sangat minim penanganan hukum atas peristiwa kebakaran lahan di Jambi. Karena tidak ada sanksi yang memberikan efek jera kepada para pelaku, kalangan perusahaan diduga menjadi lalai dalam mengamankan wilayahnya dari ancaman kebakaran lahan.

Pihaknya menargetkan perda ini sudah akan disahkan sebelum akhir tahun ini. Dengan demikian bisa langsung digunakan untuk mengevaluasi kalangan korporasi yang lahannya terbakar.

Kesengajaan

Dalam dialog Satgas Penanggulangan Bencana Asap Provinsi Jambi dan kalangan lembaga swadaya masyarakat di Jambi, Kepala Penerangan Satgas Mayor Imam Syafei mengatakan, pihaknya juga mendapati unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran lahan di sejumlah lokasi.

Terkait itu, Coordination Officer United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia di Provinsi Jambi Adhi Ardian mengatakan, keberadaan satgas diharapkan mampu memberi rekomendasi kepada pemerintah mengenai izin-izin usaha perkebunan, tanaman industri, ataupun izin HPH yang perlu dicabut, karena tidak bertanggung jawab mengamankan wilayah dari kebakaran lahan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi juga mendapati kelemahan di tingkat pemerintah daerah dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Kepala Perwakilan BPKP Jambi Edi Mulia mengatakan, hasil evaluasi sistem kewaspadaan dini terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan pada empat daerah di Jambi, tahun 2014, menunjukkan minim sekali upaya kegiatan dan anggaran yang difokuskan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

"Saya khawatir sekarang kita heboh sampai Oktober nanti. Habis itu lupa. Baru tahun depan ingat lagi," katanya.

Anton Wijaya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat, Rabu (16/9), di Pontianak, menuturkan, upaya jangka pendek tetap perlu dilakukan yang bersifat respons darurat. Pemadaman api saat ada kebakaran melalui udara dan darat tetap dilakukan. Namun, itu bukanlah upaya yang utama, karena dari pengalaman selama ini tak efektif," katanya.

Untuk mendukung upaya jangka pendek, pemangku kebijakan harus membenahi peralatan pemadam, mulai dari mobil pemadam hingga pipa yang digunakan petugas pemadam. Setiap tahun, petugas mengeluhkan minimnya fasilitas yang berdampak pada kurang optimalnya upaya penanggulangan.

Upaya jangka panjang, pemerintah jauh-jauh hari sebelum bencana terjadi mengupayakan langkah pencegahan. Caranya, membina masyarakat dalam mencegah kebakaran lahan.

Hal ini tidak bisa dilakukan hanya dalam beberapa bulan sebelum kebakaran. Selama ini yang terjadi pemangku kebijakan ada yang membentuk masyarakat sadar api. Namun, hanya saat kebakaran terjadi baru dibentuk dan dilatih.

"Setelah kebakaran hilang, kelompok itu pun bubar. Cara berpikirnya hanya bersifat proyek. Pembinaannya tidak berkesinambungan. Padahal, perlu tetap dibina dalam jangka panjang," kata Anton.

Kebijakan yang bersifat jangka panjang juga perlu dilakukan dengan meninjau ulang izin investasi perkebunan khususnya yang berada di lahan gambut. Apalagi, banyak temuan titik panas berada di lahan konsesi. Jika ada yang memang tidak bisa ditoleransi lagi izinnya segera dicabut.

Selain itu, perbaiki koordinasi antarpemangku kebijakan. Upaya penanggulangan kabut asap dan kebakaran lahan masih dilaksanakan masing-masing baik BPBD, Mangga Agni, Kepolisian, maupun TNI.

Personel disiagakan

Di Kalimantan Selatan, sebanyak 1.800 personel dari berbagai instansi yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan kebakaran lahan dan hutan disiagakan.

"Seluruh kekuatan diharapkan dapat bersinergi untuk mempercepat penanggulangan kebakaran lahan dan hutan karena status bencana asap sudah siaga darurat," kata Ketua Satgas Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan Kolonel (Inf) Muhammad Abduh Ras di Banjarmasin, Rabu (16/9).

Tempat terpisah, Selasa dan Rabu kemarin, sebanyak 1.009 pasukan TNI tiba di Pekanbaru untuk membantu proses pemadaman di daerah rawan kebakaran di sejumlah daerah di Riau. Pasukan TNI itu langsung dikirim ke berbagai lokasi, terutama di Indragiri Hulu dan Pelalawan, yang sampai saat ini tidak memungkinkan dilakukan pemadaman lewat udara. (ITA/DKA/ESA/JUM/PRA/CHE/SAH/RAZ)

Sumber: Kompas | 18 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.