TRP
Maja dan Wirasaba Perlu Dikaji Ulang
25 September 2015 \\ \\ 832

JAKARTA — Kementerian Perhubungan mendorong para investor membangun bandara yang sudah ada dalam tatanan kebandarudaraan nasional yang disusun pemerintah. Jika investor membangun bandara lain di luar yang sudah ada dalam tatanan, hal itu dinilai akan mengganggu ruang udara atau pergerakan di udara dari bandara-bandara yang sudah ada.

"Tatanan Kebandarudaraan Nasional (TKN) itu sudah memperhitungkan semua kondisi, baik di sisi udara maupun di sisi darat. Akses dan juga cuaca di lokasi yang akan dijadikan bandar udara," kata Direktur Kebandarudaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus Santoso, di Jakarta, Kamis (17/9).

Saat ini, di dalam TKN sudah ada 3 bandara yang akan dibangun, terutama untuk menunjang Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sudah sangat padat. Ketiga bandara itu adalah bandara di Panimbang, Kerawang, dan Kertajati. "Ketiganya sudah layak, baik untuk keselamatan udara maupun untuk aksesibilitas darat," kata Agus.

Direktur Navigasi Ditjen Perhubungan Udara Novie Riyanto menjelaskan keberadaan Bandara Maja akan bersinggungan dengan ruang udara atau areal terbang dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug. Jika Lion Air Group tetap ingin membangun bandara di Maja, kendala itu harus diperhitungkan matang-matang.

Presiden Direktur Lion Air Grup Edward Sirait mengakui, Lion Air Grup berencana membangun bandara di Maja. Namun, Kemenhub meminta dilakukan pengkajian ruang udara.

Menurut penasihat teknis Lion Grup Risman Nuryadin, rencana pembangunan bandara di Maja terkendala sebagian kecil ruang udara dari STPI Curug. Oleh karena itu, diperlukan keputusan pemerintah, apakah pemerintah memandang perlu pembangunan bandara baru untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas udara dengan membuka landasan baru di Maja atau cukup di Bandara Soekarno- Hatta.

Dari Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng), dilaporkan, Kemenhub menolak pengajuan izin komersialisasi Lapangan Udara (Lanud) Wirasaba, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Benturan navigasi lalu lintas udara dan jarak yang terlalu dekat dengan Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap menjadi alasan penolakan itu.

Penjabat (Pj) Bupati Purbalingga, Budi Wibowo, Kamis, mengatakan, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menyarankan pemerintah Provinsi Jateng mengoptimalkan Bandara Tunggul Wulung di Cilacap untuk transportasi masyarakat Jateng di bagian barat-selatan.

Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, penolakan komersialisasi Lanud Wirasaba terbentur aturan navigasi lalu lintas udara dengan Bandara Tunggul Wulung.

Di Semarang, pengelola Bandara Ahmad Yani membenahi ruang publik yang dipenuhi area komersial. Pembenahan dilakukan untuk memenuhi hak penumpang atas kenyamanan. (ARN/UTI/UTI/GRE/FER)

Sumber: Kompas | 18 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.