TRP
Menanti Keberpihakan
25 September 2015 \\ \\ 374

Program pembangunan sejuta rumah pada tahun 2015 yang dicanangkan pemerintah sejak April bak oase di tengah gersangnya perumahan rakyat. Dilansir, setidaknya 15 juta keluarga di Tanah Air hingga kini belum bisa memiliki rumah, dan 3,5 juta keluarga hidup di rumah tak layak huni.

Memasuki pertengahan September 2015, pemerintah mengklaim program sejuta rumah yang sedang dan sudah dibangun sebanyak 493.552 unit, meliputi 357.906 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta 135.646 unit rumah untuk masyarakat yang tidak berpenghasilan rendah. Dengan demikian, masih ada 513.533 unit yang harus dibangun tahun ini, meliputi 252.695 rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan 260.838 unit rumah masyarakat tak berpenghasilan rendah.

Target sejuta rumah ini terkesan ambisius mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, pembangunan rumah oleh pengembang hanya tercapai 200.000-250.000 unit per tahun. Pembangunan rumah umumnya dipasok oleh pengembang swasta, pemda, ataupun Perum Perumnas.

Dalam Forum Diskusi Kompas-Real Estat Indonesia "Bersama Mewujudkan Program Satu Juta Rumah" terungkap, komitmen pengembang untuk mewujudkan pembangunan sejuta rumah. Akan tetapi, aliran masalah pun mencuat seiring target perumahan rakyat itu.

Persoalan terbesar yang muncul mencakup sisi suplai dan permintaan. Mahalnya harga lahan dan biaya perizinan menjadi persoalan klasik yang membuat rumah murah sulit terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Tingginya biaya produksi membuat lokasi pembangunan rumah murah kian jauh dari pusat kota dan lokasi kerja, serta minim infrastruktur penunjang. Celakanya, lokasi itu pun kerap tidak didukung transportasi massal.

Rumah yang jauh dari pusat kota dan lokasi kerja jelas mengakibatkan biaya besar transportasi. Beban ongkos transportasi mencapai 25-30 persen dari pendapatan bulanan atau jauh di atas standar Bank Dunia, yakni 10 persen dari pendapatan.

Kendala lahan dan infrastruktur dasar itu bak simalakama. Ketika infrastruktur mulai dibangun, harga lahan otomatis terkerek naik. Masalah perizinan juga menjadi momok yang membuat biaya produksi rumah tinggi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, mengakui setidaknya ada 44 perizinan yang harus ditempuh untuk pembangunan perumahan.

Target ambisius bukan mustahil untuk dicapai jika ada terobosan kebijakan dan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Di atas kertas, kemudahan penyediaan lahan, pengaturan tata ruang yang berpihak pada perumahan rakyat, dan pemangkasan izin telah menjadi komitmen pemerintah pusat. Pertanyaannya, sejauh mana keberpihakan itu digenapi oleh segenap pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah?

Keseriusan pengembang untuk menyediakan perumahan rakyat yang layak juga dinantikan. Kebutuhan pasar yang sangat besar terbukti menjadi penopang bisnis perumahan di tengah perekonomian yang lesu. Tidaklah berlebihan jika pemenuhan rumah rakyat mendapat tempat prioritas. Membangun rumah rakyat ibarat membangun kehidupan. Dari rumah, segala aktivitas keluarga diawali.

Pakar Perumahan dari Institut Teknologi Bandung Tjuk Kuswartojo mengingatkan, rumah rakyat tidak bisa dipandang sebagai komoditas. Ada rantai kehidupan yang harus disiapkan, meliputi fasilitas umum, sosial, hingga aksesibilitas.

Optimisme pemerintah untuk mencapai target pembangunan satu juta rumah tahun ini memang masih harus dibuktikan. Tak sekadar membangun fisik rumah, tetapi juga sarana kehidupan yang memanusiakan. (BM LUKITA GRAHADYARINI)

Sumber: Kompas | 18 September 2015 | PERUMAHAN RAKYAT

Artikel Terkait.
Berikan komentar.