TRP
Terobosan Penyediaan Lahan
25 September 2015 \\ \\ 455

Kementerian PUPR dan REI Perlu Tentukan Lokasi Perumahan

JAKARTA — Pemerintah sepakat membuat terobosan dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan satu juta rumah. Perizinan lahan yang direncanakan untuk dibangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan dipermudah.

Hal itu terungkap di dalam Forum Diskusi Kompas yang diselenggarakan bersama Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI), Rabu (17/9), di Jakarta. Di dalam acara itu, hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Musyidan Baldan, Ketua Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Lahan menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam penyediaan rumah sederhana tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebutuhan hunian terus bertambah dan pasokan lahan tetap. Akibatnya, harga tanah melambung tinggi. Padahal, dari 1 juta unit rumah yang ditargetkan, 603.516 unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seiring dengan itu, masalah perizinan yang berbelit juga dikemukakan.

"Kita akan mempermudah penyediaan lahan. Ketika Kementerian PUPR mengatakan di sini mau dibangun rumah, kita akan siapkan. Kalau tata ruang belum sesuai, bisa kita geser sedikit dan ubah tata ruangnya, asalkan yang penting itu layak untuk kawasan permukiman. Tinggal Kementerian PUPR dan REI menghitung berapa lahan yang dibutuhkan," kata Ferry.

Menurut Ferry, dasar penyediaan tanah untuk hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pihaknya juga sudah menyiapkan perizinan yang lebih cepat, mulai inventarisasi, pengukuran, musyawarah, penentuan harga ganti rugi, sampai pembayaran.

Ferry mengusulkan, rumah yang dibangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk pembebasan tanah, harga tanah dibeli sesuai dengan harga pasar.

Dari penghitungan, kekurangan rumah berdasarkan konsep hunian sekitar 7,6 juta unit dan berdasarkan konsep kepemilikan mencapai 13,5 juta unit. Jumlah itu masih ditambah dengan rumah tidak layak huni yang mencapai 3,5 juta unit.

Menurut Basuki, Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan REI untuk menentukan wilayah yang akan dibangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengklaim, saat ini, rumah yang sedang dibangun, baik rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ataupun rumah komersial, mencapai 493.552 unit.

Eddy Hussy mengatakan, meskipun kebutuhan rumah di Indonesia sangat besar, kemampuan masyarakat untuk menyerap harus diperhitungkan. "Jangan sampai pasokan banyak, tetapi tidak ada yang menyerap," katanya.

Menurut Eddy, REI menunjukkan komitmen dengan menargetkan membangun 247.725 unit yang terdiri dari rumah dan rumah susun tahun 2015. Hingga Juni lalu, pengembang REI sedang membangun 114.836 unit.

Pengamat perumahan Institut Teknologi Bandung Tjuk Kuswartoyo mengingatkan, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah jangan hanya memperhitungkan biaya konstruksi sehingga harga rumah terjangkau, tetapi letak rumah jauh dari kota atau tempat bekerja. Akibatnya, biaya hidup menjadi mahal. "Rumah bukan komoditas, melainkan memiliki fungsi sosial," katanya.

Sediakan lahan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan lahan sebanyak 21 bidang seluas 381 hektar untuk mendukung program sejuta rumah bagi masyarakat miskin. Lahan itu tersebar di 10 kota. Nilai perolehannya, Rp 1,43 triliun.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Kamis, menyatakan, lahan itu adalah aset eks BPPN yang telah dikuasai negara. Penggunaan lahan itu dapat ditetapkan untuk kementerian dan lembaga negara atau dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk membangun rumah murah atau rumah susun sewa.

Dari data Kemenkeu, lokasi lahan itu berada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan beberapa wilayah di Jawa Timur dan Sumatera. (LKT/NAD/LAS)

Sumber: Kompas | 17 September 2015

Berikan komentar.