TRP
Hukum Masih Tebang Pilih
25 September 2015 \\ \\ 487

Petinggi dan Korporasi yang Terlibat Pembakaran Diminta Diusut Tuntas

PONTIANAK — Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terlibat dalam perambahan dan pembakaran hutan merupakan kunci mengatasi bencana asap yang sudah setengah abad tidak pernah tuntas. Saat ini, penegakan hukum dirasakan masih retorika dan tebang pilih.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang dihimpun Kompas dalam beberapa pekan ini, lemahnya penegakan hukum itu masih terjadi di semua wilayah yang saat ini terkena bencana asap.

Di Kalimantan Barat, misalnya, kondisi itu terlihat kasatmata. Ribuan lahan yang terbakar terlihat jelas, baik di lahan konsesi perkebunan sawit, di lahan gambut, maupun di lahan gambut yang terkena rembetan kebakaran.

Lahan itu terletak tidak jauh dari Kota Pontianak. Terlihat jelas melalui udara, melalui darat pun tidak sulit dijangkau. Kendaraan berat yang bekerja di wilayah konsesi berjejer sehingga sangat mudah mencari pelaku pembakaran, baik perseorangan maupun skala korporasi. Namun, tidak ada tindak lanjut penegakan hukum.

Anton Wijaya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat, Minggu (13/9), mengeluhkan rendahnya kapasitas penegak hukum, baik kepolisian maupun hakim. ”Penyidik kepolisian mengakui sulit membuktikan siapa pelaku. Ini artinya kapasitas aparat kurang,” ujarnya.

Kalaupun ada yang ditangkap dengan tuduhan membakar lahan, relevansinya tidak jelas. Kepolisian tidak mendalami keterlibatan korporasi.

Di tingkat pengadilan pun sangat minim hakim yang paham kasus lingkungan. Hakim yang kompeten memutus kasus kejahatan lingkungan hanya ada dua orang di Kalbar. ”Akibatnya, putusan tidak sesuai dengan kerugian yang diperbuat pelaku,” kata Anton.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalbar menyatakan, pihaknya setiap tahun sudah menerbitkan maklumat yang berisi imbauan dan larangan membakar hutan serta konsekuensi hukum jika melanggar, termasuk ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar.

Meski demikian, ujar Komisaris Besar Suhadi, Ketua Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Polda Kalbar, pihaknya sulit mencari pelaku. ”Saksi-saksi di lapangan banyak yang tidak mau memberi tahu siapa pelaku pembakaran lahan,” katanya.

Meski demikian, sejak Januari hingga September, Suhadi mengklaim telah menindak 15 pelaku pembakaran lahan. Satu di antaranya sudah selesai disidik, sedangkan lainnya masih dalam proses.

Petinggi dan korporasi

Menyikapi lemahnya penegakan hukum ini, banyak pihak mendesak pemerintah lebih serius menegakkan hukum.

Direktur Walhi Jambi Musri Nauli mendesak kepolisian menyeret para pelaku tanpa tebang pilih. ”Jangan hanya rakyat biasa yang ditangkap. Polisi juga harus berani mengungkap dan menyeret para jenderal dan pejabat yang terlibat,” katanya.

Ada dugaan, oknum petinggi di kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah terlibat dalam kepemilikan lahan di kawasan perkebunan sawit, hutan tanaman industri, ataupun hak pemanfaatan hutan (HPH) yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, dan Tebo. Salah satu petinggi kepolisian di Jambi bahkan disebut-sebut memiliki setengah kepemilikan di HPH wilayah Muaro Jambi, yang saat ini menjadi salah satu sumber kebakaran besar.

Kepala Polda Jambi Brigadir Jenderal (Pol) Lutfi Lubihanto saat dikonfirmasi soal ini menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu. ”Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” ujarnya.

Sejauh ini sudah 25 tersangka yang ditetapkan Polda Jambi dari 11 kasus pembakaran lahan. Namun, yang ditangkap baru pembakar lahan skala kecil, 15-20 hektar. Untuk pembakaran yang melibatkan korporasi, polisi mengaku belum mendapatkan bukti-bukti kuat.

Made Ali, Koordinator Riau Corruption Trial (organisasi penggiat anti korupsi bidang lingkungan), juga mencatat, hukuman yang dijatuhkan kepada aktor besar ataupun aktor kecil sering kali tidak proporsional.

Dia mencontohkan, vonis terhadap MN yang membakar kawasan hutan 0,2 hektar di Rokan Hulu sama beratnya dengan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhadap terdakwa KV dari PT JJP yang membakar 120 hektar. Keduanya dihukum sama, 1 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Harapan baru

Melihat kondisi penegakan hukum yang terjadi, Afdal Mahyudin dari WWF Riau mengkhawatirkan niat Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan tidak akan terwujud apabila aktor besar tak diusut.

Afdal mencontohkan, perambahan Taman Nasional Tesso Nilo pun dilakukan terang-terangan oleh cukong yang bekerja sama dengan sejumlah oknum pejabat daerah, DPRD, polisi, TNI, dan pemodal. Dana APBD bahkan dapat dikeluarkan untuk membuka jalan di kawasan hutan. ”Kebakaran tidak bisa diselesaikan karena ada campur tangan banyak kepentingan,” kata Afdal.

Kendati demikian, di tengah ketidakpastian hukum, belum lama ini Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT KA yang digugat membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan Rp 366 miliar. Putusan MA ini memunculkan harapan baru adanya penegakan hukum yang keras dan tegas bagi pembakar lahan dan hutan.

”Putusan hakim MA untuk menghukum pembakar lahan merupakan keadilan yang luar biasa di tengah darurat asap yang terjadi,” kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kasus PT KA ini dimulai tahun 2012 dan mulai masuk persidangan tahun 2013. PT KA telah melakukan penyiapan lahan di daerah Rawa Tripa yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser dengan cara membakar sehingga menyebabkan pencemaran asap yang mengganggu kesehatan masyarakat. Luas lahan yang dibakar mencapai 1.000 hektar di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat.

Jaksa Agung HM Prasetyo saat ditanya soal ini pun memastikan akan mengubah perspektif penanganan perkara pembakaran hutan. Penyelidikan dan penyidikan tak cukup menyasar kepada pelaku pembakaran, tetapi juga pihak yang memberikan perintah pembakaran. Perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan juga harus dijatuhi hukuman berat. ”Siapa yang mengupah mereka harus ditindak tegas dan dicari,” ujar Prasetyo.

Ia pun mengimbau ada kesamaan sikap semua unsur penegak hukum. Dalam perkara PT NSP di Riau, Prasetyo mencontohkan, jaksa menuntut Rp 1 triliun untuk pemulihan lahan dan Rp 5 miliar denda, tetapi di pengadilan negeri vonis hanya Rp 2 miliar dan dikuatkan pengadilan tinggi. (ITA/SAH/IRE/ZAK/DKA/ESA/JUM/ICH/ONG/IAN)

Sumber: Kompas | 15 September 2015

Berikan komentar.