TRP
Keputusan Gubernur Kembali Digugat
25 September 2015 \\ \\ 386

JAKARTA — Untuk kali kedua, reklamasi di Teluk Jakarta digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kali ini, kelompok nelayan yang didampingi sejumlah lembaga hukum menggugat Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Beberapa perwakilan nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang didampingi empat lembaga bantuan hukum dan dua organisasi lingkungan mendaftarkan gugatan mereka ke PTUN Jakarta di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (15/9).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah KNTI Jakarta Muhammad Taher mengatakan, selama Pulau G dibangun, nelayan tradisional di pesisir Jakarta kesulitan menangkap ikan di Teluk Jakarta. Sebab, areal tangkapan yang dulu laut kini sudah dangkal karena untuk membuat pulau itu.

Padahal, menurut Taher, ada 16.000 nelayan di Jakarta serta pesisir utara Jawa Barat dan Banten yang bertumpu pada tangkapan ikan di Teluk Jakarta. Sebanyak 8.000 orang di antaranya nelayan Jakarta. "Rajungan dan ikan itu adalah tangkapan utama di Teluk Jakarta," ujarnya.

Lokasi Pulau G terletak di sebelah utara Mal Green Bay Pluit, Jakarta Utara. Pulau itu, menurut Taher, direklamasi dengan menggunakan pasir dari kawasan pesisir Banten dan Kepulauan Seribu.

Sejak Teluk Jakarta direklamasi, ujar Taher, pendapatan nelayan tradisional hanya sekitar Rp 30.000 per hari. Sementara ongkos melaut per hari bisa mencapai Rp 300.000.

Selain itu, pencemaran lingkungan Teluk Jakarta dari 13 sungai di Jakarta tak pernah diatasi Pemprov DKI dengan serius. Sebaliknya, Teluk Jakarta malah direklamasi sehingga perairan teluk makin keruh.

"Tempat nelayan menjaring ikan direbut dan dijadikan daratan. Kami, nelayan, kehilangan mata pencarian," ucapnya.

Tanpa sosialisasi

Marthin Hadiwinata dari Divisi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyampaikan, SK Gubernur DKI No 2238/2014 telah melanggar hak-hak nelayan kecil tradisional dan pelestarian lingkungan hidup pesisir Teluk Jakarta. Penerbitan SK itu juga melanggar prosedur hukum karena tak melalui sosialisasi kepada warga.

Menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil mengisyaratkan adanya proses partisipasi, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan nelayan kecil, dan keterbukaan.

Priadi, perwakilan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, menambahkan, kajian ilmiah terkait reklamasi di Teluk Jakarta itu juga belum pernah ada sehingga belum diketahui dampak lingkungan yang disebabkan reklamasi.

Sebaliknya, reklamasi di Teluk Benoa, Bali, justru sudah ada kajian ilmiahnya dari universitas setempat. Berdasarkan kajian itulah banyak pihak yang menolak reklamasi di Benoa.

"Di Teluk Jakarta, reklamasi telah dilaksanakan, tetapi studinya belum ada. Warga jadi tak mengetahui dampak yang akan terjadi di kemudian hari akibat reklamasi itu," ujarnya.

Menurut Marthin, proyek reklamasi Teluk Jakarta telah direncanakan sejak Orde Baru. Pada 2003, Kementerian Lingkungan Hidup lewat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 menyatakan bahwa proyek reklamasi tak layak. Namun, keputusan tersebut kemudian dicabut melalui proses peradilan karena bertentangan dengan prosedur hukum administrasi.

Pendaftaran gugatan terhadap reklamasi Jakarta ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, pada awal 2015, Jakarta Monitoring Network juga mendaftarkan gugatan serupa. Namun, dalam perjalanannya, gugatan itu tak berlanjut.

Persilakan gugat

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempersilakan siapa saja mengajukan gugatan terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Penyelesaian di pengadilan lebih baik untuk membuktikan argumentasi masing-masing daripada berdebat di forum diskusi atau media massa.

Reklamasi Teluk Jakarta, menurut Basuki, telah dirintis sejak era Presiden Soeharto, yakni pada 1986. Reklamasi ditempuh untuk, antara lain, menambah luas daratan serta mengurangi dampak buruk akibat penurunan muka tanah dan naiknya muka air laut. "Negara-negara dunia, seperti Belanda, Tiongkok, dan Singapura, melakukan reklamasi untuk menambah luas daratan," ujarnya.

Basuki menambahkan, reklamasi dilakukan oleh pengembang pemegang konsesi. Nantinya seluruh lahan hasil reklamasi menjadi hak milik Pemprov DKI, termasuk fasilitas umum dan sosial yang wajib dibangun dan diserahkan oleh pengembang.

Menurut Gubernur, pemerintah juga menyiapkan rencana untuk warga pesisir utara, terutama nelayan yang terdampak langsung pembangunan tanggul laut. Selain menyiapkan tempat tinggal untuk relokasi warga, pemerintah juga bakal menyiapkan lahan budidaya perikanan dengan bantuan pendampingan dan modal usaha. (MDN/MKN)

Sumber: Kompas | 16 September 2015

Berikan komentar.