TRP
Jadikan Pencegahan sebagai Solusi
25 September 2015 \\ \\ 362

JAKARTA — Respons terhadap kebakaran lahan sampai ke elite pemerintahan. Kemarin, Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan memberi sorotan khusus terhadap kinerja birokrasi dan penegakan hukum.

Presiden Joko Widodo, Senin (14/9) malam, di sela-sela kunjungan kerja di Doha, Qatar, memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kepala Polri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah kepala daerah agar lebih cepat memobilisasi seluruh kapasitas untuk mengatasi permasalahan. Presiden juga meminta para penanggung jawab kebakaran lahan dikenai tindakan hukum tegas. Salah satunya, pencabutan izin hak pengelolaan hutan.

"Penegakan hukum tegas pa-tut diapresiasi. Namun, men-cegah kebakaran juga mutlak diperlukan," kata pakar kebakaran hutan dan lahan, Bambang Hero Saharjo, yang juga Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), seusai Rapat Satuan Tugas Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan 2015, kemarin, di Jakarta.

Rapat yang dipimpin Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan itu dihadiri sejumlah gubernur. Ia meminta pencabutan dan pembekuan izin konsesi lahan terbakar serta penindakan hingga direksi dan komisaris perusahaan.

Dari Palembang dilaporkan, enam direktur utama perusahaan di Sumatera Selatan akan segera ditangkap. Perusahaan itu diduga lalai atau sengaja membakar lahan. Kepala Kepolisian Daerah Sumsel Inspektur Jenderal Iza Fadri mengatakan, dua dirut akan dibawa ke Polda Sumsel.

"Sesuai perintah Presiden, tak ada lagi kompromi. Tunjukkan pemerintah hadir dan tegas menindak pelanggar aturan," ucapnya. Ia juga menanyakan keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan yang tidak hadir meski diundang. Padahal, Kalsel termasuk provinsi yang mengalami kebakaran lahan.

Saat ini, lebih dari 1.300 prajurit TNI disebar untuk memadamkan api di Sumsel.

Di Kalimantan, kabut asap melumpuhkan penerbangan di Bandara Melalan, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sejak 8 September, bandara perintis itu ditutup.

Operasi hujan buatan yang menjadi andalan pemadaman terhadang minimnya potensi pembentukan awan hujan. Cara lain dengan mengerahkan helikopter kurang efektif karena luasnya lahan yang terbakar serta biaya operasional helikopter yang cukup mahal, sekitar Rp 30 juta sekali operasi.

Efektif mencegah

Sejumlah pihak menyoroti penanganan kebakaran lahan gambut. Pencegahan adalah solusi paling tepat. "Kalau sudah kebakaran di gambut, susah," kata mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, sekat kanal menjadi salah satu opsi pencegahan kebakaran lahan gambut.

"Perlu jutaan sekat kanal di Sumatera, Kalimantan, dan daerah lain," ujar Sutopo. Karena itu, tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah dan pemerintah daerah. Ia usul, sekat kanal wajib bagi perusahaan.

Seperti diberitakan, dana BNPB Rp 15 miliar untuk pembangunan sekat kanal di Riau belum dimanfaatkan. "Dana masih utuh, tergantung pemda mau pakai kapan," katanya.

Untuk jangka pendek, Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB Hariadi Kartodihardjo mengatakan, pemerintah dan pemda perlu aktif melakukan pencegahan di lapangan sejak April atau Mei setiap tahun. Hal itu bisa dilakukan dengan menempatkan personel untuk menjaga titik-titik yang biasa terbakar. "Dinas kehutanan punya daftar perizinan kebun dan lokasi itu," ujarnya.

Sementara itu, seusai menghadap Wapres, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, Wapres mempersilakan Singapura jika hendak turut memadamkan kebakaran lahan. Dalam siaran pers Istana Kepresidenan pekan lalu disebutkan, kerugian akibat kebakaran lahan dan asap mencapai Rp 50 triliun. (ICH/JOG/WHY/NDY/SAH/ONG/DKA/PRA/IRE/ISW/TIA)

Sumber: Kompas | 16 September 2015

Berikan komentar.