TRP
Indonesia Siap Jawab Pertanyaan Global
25 September 2015 \\ \\ 371

JAKARTA — Indonesia siap menjawab pertanyaan global seputar kebakaran lahan yang terjadi dua dekade. Meskipun kedodoran, Indonesia merasa punya jawaban yang cukup untuk menjelaskan.

"Jelas dipertanyakan," kata Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Senin (14/9) di Jakarta. Saat itu, ia ditanya wartawan seputar kasus kebakaran hutan dan lahan dikaitkan dengan negosiasi seputar perubahan iklim di Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim di Paris, Perancis, Desember 2015.

Emisi terbesar Indonesia sejauh ini bersumber dari alih fungsi hutan dan lahan. Satu di antaranya kebakaran lahan.

"Itu bukan kejadian lumrah, tetapi di mana-mana kebakaran. Yang penting usahanya apa. Kalau hitung-hitungan di tempat lain lebih parah," kata Rachmat didampingi Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja seusai memaparkan kontribusi nasional yang diniatkan Indonesia (INDC) kepada sejumlah duta besar dan pengusaha.

Delegasi Indonesia akan memaparkan respons mengantisipasi dan mencegah kebakaran lahan sudah maksimal.

Sarwono menambahkan, rencana Indonesia dalam pencegahan/penanganan kebakaran hutan dan lahan tercantum dalam dokumen petunjuk/pendukung INDC. Itu memuat penegakan hukum, pencegahan, dan alternatif ekonomi bagi petani kecil.

Ia menekankan agar pencegahan menjadi fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan. "Kalau sudah kebakaran di gambut, susah," kata mantan Menteri Lingkungan Hidup itu.

Sarwono mengatakan, kerusakan gambut akibat kekeliruan kebijakan masa lalu yang menganggap gambut bisa dieksploitasi. Namun, sejak tahun 2011, pemerintah menerbitkan kebijakan moratorium penundaan pemberian izin baru di lahan gambut.

Area gambut rusak menjadi kawasan restorasi ekosistem. "Kalau telanjur di kawasan gambut, wajib mengendalikan agar tak terjadi kebakaran," katanya.

Menurut pakar hukum lingkungan internasional Universitas Hasanuddin Makassar, Laode Muhammad Syarif, dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap hingga negara tetangga, Presiden Soeharto, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono pernah meminta maaf. "Dalam hukum internasional, permintaan maaf dianggap penerimaan atas kesalahan. Kalau negara lain membawa ke Mahkamah Internasional, pasti kalah karena tiga kali meminta maaf," katanya.

Terkait keberatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan sebutan "Adat Communities" dalam INDC, Rachmat Witoelar mengatakan, istilah indigenous people tidak relevan dengan Indonesia.

"Forum internasional akan melihat istilah adat communities tanpa makna. Ini fatal, masyarakat adat seharusnya diakui dan dilindungi," kata Abdon Nababan dari AMAN. (ICH/B09)

Sumber: Kompas | 15 September 2015

Berikan komentar.