TRP
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Pemanfaatan Lahan Telantar
14 September 2015 \\ \\ 471

JAKARTA — Investasi perkebunan hortikultura, seperti buah, sayur, dan tanaman bunga berskala besar, terkendala ketersediaan lahan yang luas. Oleh karena itu, para pengusaha mendukung kebijakan deregulasi pemerintah yang akan mempermudah pemanfaatan lahan telantar.

Menurut Ketua Komite Tetap Pengembangan Pasar Pertanian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Karen Tambayong, Minggu (13/9) di Jakarta, yang harus diutamakan ialah kepastian hukum dari status lahan tersebut.

Investasi di bidang perkebunan hortikultura berskala besar, seperti pengembangan kebun buah, sayur, dan tanaman bunga, membutuhkan modal besar, termasuk modal investasi pembangunan infrastruktur dalam perkebunan.

Pemerintah harus berani memberikan jaminan kepada investor agar bisa tenang dalam menjalankan usaha. Pasar buah dan sayur di Indonesia sangat besar. Berapa pun produksi buah dan sayur akan bisa masuk ke pasar, termasuk pasar ekspor. Yang penting jaminan kepastian status lahan.

Karen mengatakan, pengusaha sangat menyambut baik apabila pemerintah berniat mempermudah pemanfaatan lahan telantar untuk pengembangan perkebunan buah, sayur, dan bunga oleh masyarakat. Selain itu, pengusaha juga bisa menjalin kerja sama dengan masyarakat.

Karen menilai, usaha perkebunan tanaman sayuran, buah, dan bunga sangat menguntungkan. Pendapatan petani bunga 20 kali lebih banyak daripada petani pangan. Meski tidak sebesar tanaman bunga, usaha perkebunan tanaman sayur dan buah juga lebih menguntungkan daripada tanaman pangan.

Konsistensi pemerintah

Pengusaha buah naga dan jeruk madu di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Wayan, mengatakan, yang diperlukan pelaku usaha ialah tanggung jawab dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan bagi pengembangan industri hortikultura nasional.

Wayan menceritakan, pada awalnya yang membuat dirinya terpanggil masuk dalam bisnis kebun buah ialah adanya pasar yang besar dan janji pemerintah untuk membangun infrastruktur penunjang, seperti gudang pendingin.

Namun, sampai saat ini buah impor masih merajai pasar dalam negeri. Pihaknya setuju harga buah harus murah agar terjangkau dan masyarakat mendapat asupan gizi yang cukup.

"Yang harus dilakukan pemerintah adalah tanggung jawab dan konsistensi dari pemerintah atas program. Jangan cuma seumur jagung," kata Wayan.

Pemerintah juga harus menghargai investasi para pengusaha. "Kalau memang pemerintah mengajak kami untuk investasi di sektor hortikultura dan mau mendukung sarana pascapanen, ya, itu harus diwujudkan," kata Wayan, yang Januari 2016 akan panen 2.500 ton buah naga.

Wayan menyambut baik keinginan pemerintah mempermudah pemanfaatan lahan telantar bagi masyarakat. Namun, yang diperlukan ialah kepastian usaha dan status lahan tersebut.

Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini mengatakan, komoditas buah dan sayur segar tidak tahan lama dan mudah rusak.

Pengembangan fasilitas pendingin menjadi sangat penting agar buah dan sayur bisa bertahan lebih lama. Infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, serta jaringan listrik dan air bersih, juga harus disiapkan.

Pemerintahan Joko Widodo saat ini terus berupaya keras memaksimalkan penyerapan dan penggunaan anggaran untuk berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan tol, pembangkit listrik 35.000 megawatt, dan pelabuhan atau dermaga. (MAS)

Sumber: Kompas | 14 September 2015

Berikan komentar.