TRP
Mekanisme Pemberian Hak Pinjam Pakai Tanah Keraton Dinilai Bermasalah
14 September 2015 \\ \\ 551

5 PKL Digugat Rp 1,12 Miliar

YOGYAKARTA — Lima pedagang kaki lima di Yogyakarta digugat seorang pengusaha karena menduduki lahan milik keraton yang dipinjampakaikan kepada pengusaha tersebut. Selain meminta pengosongan lahan, penggugat juga meminta Pengadilan Negeri Yogyakarta menghukum lima PKL itu membayar ganti rugi Rp 1,12 miliar.

Gugatan itu diajukan Eka Aryawan kepada lima PKL yang biasa berjualan di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Kelima PKL itu adalah Agung Budi Santoso, Budiono, Sutinah, Sugiyadi, dan Suwarni. Sehari-hari, mereka membuka usaha duplikat kunci, warung makan, dan bengkel.

"Klien kami mendapatkan hak pinjam pakai lahan seluas 73 meter persegi dari Keraton Yogyakarta pada tahun 2011. Namun, sebagian lahan tersebut ternyata diduduki orang lain. Makanya, kami mengajukan gugatan," kata kuasa hukum Eka Aryawan, Oncen Poerba, Minggu (13/9), di Yogyakarta.

Oncen mengatakan, luas lahan yang diduduki kelima PKL tersebut sekitar 28 meter persegi. Kliennya sudah berupaya menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah mufakat. Namun, tak tercapai kesepakatan sehingga Eka mengajukan gugatan pengosongan tanah ke PN Yogyakarta.

Berdasarkan salinan gugatan yang diperoleh Kompas, Eka juga meminta PN Yogyakarta menghukum kelima PKL membayar ganti rugi sekitar Rp 1,12 miliar. Alasannya, akibat pendudukan lahan oleh lima PKL, Eka mengalami kerugian materiil Rp 30 juta tiap tahun sejak 2011 dan kerugian imateriil Rp 1 miliar.

Menurut Oncen, lahan seluas 73 meter persegi itu akan digunakan untuk pembangunan jalan menuju tempat usaha milik kliennya. Pihaknya sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah. Namun, tak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

"Kalau kelima pedagang itu bisa menunjukkan bukti hak berjualan di lahan itu, kami tak akan mempermasalahkan," katanya.

Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang mendampingi kelima PKL, Rizky Fatahillah, membantah tuduhan bahwa kliennya menduduki lahan yang dipinjampakaikan ke Eka Aryawan. Menurut Rizky, lahan yang dipakai kelima PKL untuk berjualan tidak termasuk ke dalam lahan seluas 73 meter persegi yang dipinjampakaikan kepada Eka Aryawan.

"Pada tahun 2013, kami sudah mengukur batas lahan yang dipinjampakaikan pada Pak Eka. Hasilnya, lahan yang sekarang dimanfaatkan kelima PKL itu di luar lahan yang dipinjampakaikan pada penggugat," katanya.

Sidang kasus ini dijadwalkan dimulai Senin (14/9). Rizky mengatakan, upaya penyelesaian perselisihan itu secara kekeluargaan masih terbuka. Namun, hal itu bergantung kemauan penggugat.

"Dalam sidang, hakim mungkin akan menawarkan perdamaian kepada kedua pihak. Namun, semuanya bergantung pada sikap penggugat," katanya.

Ada masalah

Kasus ini, menurut Rizky, menunjukkan ada masalah dalam mekanisme pemberian hak pinjam pakai tanah milik Keraton Yogyakarta kepada pihak lain. Sebab, dalam kasus itu, pemberian hak pinjam pakai tidak mempertimbangkan kondisi lahan di lapangan dan kepentingan PKL yang memanfaatkan lahan tersebut sejak bertahun-tahun sebelumnya.

"Sebelum hak itu diberikan kepada pihak lain, para PKL tidak pernah didatangi oleh pihak keraton untuk diajak bicara dan dicarikan solusi. Padahal mereka sudah berjualan di sana secara turun-temurun sejak 1960," ujarnya.

Rizky mengatakan, sengketa terkait pemanfaatan tanah milik Keraton Yogyakarta juga terjadi di Pantai Watu Kodok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Watu Kodok, pihak yang mendapat hak pengelolaan lahan dari Keraton Yogyakarta juga meminta pedagang di sana pindah karena lahan di pantai itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

"Jadi sudah ada dua kasus serupa yang didampingi LBH Yogyakarta terkait tanah milik Keraton Yogyakarta," katanya.

Kemarin, lima PKL yang digugat melakukan tapa pepe atau duduk bersila sambil berjemur di Alun-alun Utara Yogyakarta, tak jauh dari Keraton Yogyakarta. Aksi itu untuk meminta Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Bawono X membatalkan surat kekancingan atau surat perjanjian hak pinjam pakai lahan kepada Eka Aryawan. "Sebab, kekancingan itu sudah digunakan secara sewenang-wenang," kata Agung, salah satu PKL.

Anggota Tim Hukum Keraton Yogyakarta, Achiel Suyanto, mengatakan, pihaknya menyayangkan gugatan kepada para PKL itu. Para PKL itu memang tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk berjualan di lahan yang menjadi obyek sengketa. Meski begitu, seharusnya perselisihan kedua pihak diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum.

"Jangan mentang-mentang dia pemegang kekancingan lalu mengusir orang seenaknya, apalagi sampai menggugat Rp 1 miliar segala. Keraton saja tidak pernah mengusir orang, kok," ujar Achiel. Dalam waktu dekat, katanya, Keraton Yogyakarta akan memanggil Eka soal ini.

Saat Keraton Yogyakarta memberikan kekancingan kepada Eka, kata Achiel, sebagian lahan yang kini disengketakan itu sudah dimanfaatkan PKL. "Waktu itu, dia (Eka) sudah berjanji akan menyelesaikan persoalan dengan PKL yang menduduki lahan itu secara kekeluargaan," katanya.

Sultan mengatakan, perselisihan tersebut bukan urusan Keraton Yogyakarta. "Keraton hanya memberi hak mengelola tanah. Jadi, itu urusannya kedua pihak, bukan masalah keraton," katanya. (HRS)

Sumber: Kompas | 14 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.