TRP
Pemerintah Diminta Transparan
14 September 2015 \\ \\ 842

Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan Akan Integrasikan LRT, KRL, dan MRT

JAKARTA — Sejumlah kalangan menilai hasil kajian dan perencanaan tentang pembangunan kereta ringan di wilayah Jabodetabek masih gelap. Mereka meminta pemerintah membuka rencana tersebut kepada publik, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas untuk mengantisipasi risiko negatif pembangunannya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen Tangkudung, Jumat (11/9), menyatakan, informasi terkait pembangunan kereta ringan (light rail transit/ LRT) relatif terbatas. "Saya tahu sebatas dari informasi media massa, tidak lebih detail. Namun, ketika sebuah proyek sudah diresmikan pencanangannya, idealnya sudah ada kajian teknis, desain, berikut analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Soegeng Purnomo menambahkan, pemerintah belum pernah menyampaikan hasil kajian dan desain teknis LRT tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kereta ringan yang akan dibangun terintegrasi dengan moda-moda angkutan massal lainnya.

Meski demikian, Ellen dan Soegeng sepakat bahwa pembangunan angkutan massal berbasis rel sudah sangat mendesak bagi Jabodetabek. Wilayah dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa ini sudah tertinggal bertahun-tahun dalam hal membangun angkutan publik.

Oleh karena itu, inisiatif mempercepat penyelesaian kereta ringan dan segala bentuk infrastruktur transportasi massal merupakan langkah positif.

"Jika dengan penduduk 2 juta jiwa cukup dengan bus medium, 4 juta jiwa dengan bus gandeng, dan 4 juta-5 juta jiwa dengan angkutan berbasis rel. Kini, Jabodetabek sudah lebih dari 10 juta jiwa sehingga moda angkutan massal berbasis rel harus benar-benar kuat," kata Soegeng.

Studi Kementerian Perhubungan dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada proyek Jabodetabek Public Transportasion Policy Implementation Strategy (JAPTraPIS) tahun 2012 mencatat, jumlah perjalanan harian komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) ke Jakarta mencapai 6,9 juta perjalanan per hari. Sementara di dalam DKI Jakarta mencapai 18,7 juta perjalanan per hari.

Sepakati integrasi

Terkait pembangunan LRT, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menggelar rapat di Kementerian Perhubungan, Jumat siang. Mereka sepakat mengintegrasikan LRT dari Bekasi, Depok-Bogor, dan Tangerang dengan kereta di dalam Jakarta, termasuk kereta rel listrik (KRL) dan angkutan massal cepat (MRT).

"Kami serahkan desainnya ke Kementerian Perhubungan agar seluruh kereta saling terintegrasi, baik depo, stasiun, persinyalan, maupun relnya bisa saling mendukung secara fisik, tak menyulitkan penumpang karena harus menyeberang jalur untuk ganti-ganti koridor, termasuk untuk sistem tiket," kata Basuki.

Basuki menambahkan, demi mewujudkan rencana itu, Pemprov DKI Jakarta dan Kemenhub akan membentuk tim teknis pembangunan kereta ringan.

Menurut Basuki, rencana trase jalur kereta ringan DKI sebenarnya sudah ada, termasuk detailnya, di koridor Kelapa Gading- Kebayoran Lama. Namun, pihaknya tengah mengajukan izin ke Kemenhub untuk supervisi. "Saya berharap tak ada lagi debat yang membuat target waktu berantakan. Lewat tim ini kerja sama biar lebih cepat," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati menambahkan, LRT didesain supaya benar-benar padu dengan moda angkutan berbasis rel lain, termasuk depo dan bengkelnya.

Dua lokasi yang bakal dikembangkan untuk depo, yaitu Manggarai dan Kampung Bandan, diupayakan bisa dipakai oleh seluruh moda kereta itu.

Depo MRT

Terkait pembangunan depo MRT, Stadion Lebak Bulus di Jakarta Selatan sudah mulai dibongkar dan diharapkan selesai dalam waktu tiga bulan ke depan. Bekas lokasi stadion akan dipakai untuk bengkel dan tempat parkir kereta MRT.

Kamis (10/9), pekerja membongkar dinding stadion, memotong besi-besi tiang fondasi, melepas lampu lapangan dari menara setinggi 25 meter, dan mengangkut puing-puing bangunan ke dalam truk. Sebagian dinding stadion yang pernah menjadi markas klub sepak bola Persija itu sudah rata dengan tanah. Kursi penonton ditumpuk di lapangan.

Baharudin Colak, pengawas harian pembongkaran Stadion Lebak Bulus dari CV Triadara Dirantona, mengatakan, pembongkaran sudah berlangsung sejak dua pekan lalu. "Berdasarkan kontrak kerja, pembongkaran akan berlangsung selama empat bulan. Tiga bulan untuk pembongkaran, sementara satu bulan sisanya untuk membersihkan," katanya.

Saat ini pembongkaran Stadion Lebak Bulus sudah berjalan sekitar 30 persen. Adapun pembongkaran kolam renang, yang menjadi satu area dengan stadion, sudah berjalan 65 persen.

Srisadewo Fauzi, Project Engineering Pembangunan CP 101 Depo MRT, menambahkan, secara keseluruhan depo MRT akan dibangun di atas lahan bekas stadion dan Terminal Lebak Bulus seluas total 10,5 hektar.

Srisadewo menjelaskan, depo MRT terdiri dari tempat pengoperasian mesin serta ruang perawatan dan perbaikan kereta. Selain itu, akan ada tempat parkir kereta yang bisa menampung 16 rangkaian kereta. Setiap rangkaian terdiri atas 6 gerbong.

Pembangunan depo MRT ini direncanakan selesai awal 2018.

Dalam perkembangan lain, pembangunan dua stasiun MRT di kawasan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yakni Stasiun H Nawi dan Stasiun Cipete, masih terkendala pembebasan lahan.

Lurah Gandaria Selatan Muhammad Zen, Jumat, mengatakan, masih ada beberapa bidang tanah di wilayah dua stasiun ini yang belum bebas. "Kami menghadapi beberapa kesulitan pembebasan lahan. Ada beberapa sertifikat tanah yang masih dijadikan agunan di bank oleh pemiliknya," kata Zen.

Selain itu, ada juga tanah bersertifikat yang belum disepakati harganya. Zen menjelaskan, harga tanah sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP) 2015 di kawasan itu sekitar Rp 22 juta per meter persegi, sementara harga appraisal sudah mencapai Rp 26 juta per meter persegi.

Berdasarkan data kelurahan, dari 31 bidang lahan yang dibutuhkan untuk membangun Stasiun H Nawi, sebanyak 24 berkas sudah setuju dibebaskan. Dari jumlah itu, ada empat bidang yang dibayar dalam waktu dekat. Sementara dari 19 bidang lahan yang dibutuhkan untuk Stasiun Cipete, 14 bidang sudah setuju dan satu bidang sudah dibayar. (MKN/DNA/B03)

Sumber: Kompas | 12 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.