TRP
Ibu Kota Umbul-umbul
11 September 2015 \\ \\ 632

Cobalah melintas di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, hari-hari ini. Mata Anda pasti tertuju pada umbul-umbul reklame yang menyesaki median dan sudut jalan. Bahkan, tiang beton bekas rencana monorel yang mangkrak pun sempat dijadikan dudukan reklame. Para pemasang iklan memanfaatkan apa saja untuk mempromosikan beragam hal, mulai dari barang, jasa, kegiatan pameran, hingga pertunjukan musik.

Inilah salah satu cerminan betapa ruang publik Jakarta terampas umbul-umbul, spanduk, dan baliho. Pada musimnya, media luar ruang tersebut bercampur iklan-iklan politik. Pagar belakang Gedung MPR/DPR/DPD pun tak luput dari reklame politik. Bisa dibilang umbul-umbul dan spanduk itu bentuk kreativitas paling rendah dari para pemasang iklan. Gampang, murah, mudah dilihat, tetapi merusak pemandangan kota.

Sebenarnya sudah ada Peraturan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Perda DKI Jakarta No 9/2014) yang mengatur keberadaan media luar ruang tersebut. Perda itu mengatur berbagai ketentuan pemasangan reklame billboard. Selain berbagai ketentuan lokasi, izin, hingga pesan atau isi reklame, perda tentang reklame tersebut juga dimaksudkan untuk pengendalian aspek tata ruang kota, lingkungan hidup, kelaikan konstruksi, bahkan estetika kota.

Bagi mereka yang biasa memasang umbul-umbul di sebuah kawasan Ibu Kota, tidak perlu repot-repot. Ada pihak yang bisa membantu. "Kita tinggal membawa umbul-umbulnya saja ke dia. Nanti dia yang urus dari cap dari DKI hingga bambu dan memasangnya," ujar seorang penyelenggara acara. Tentu saja ada tarif untuk setiap umbul-umbul yang "pokoknya tahu beres" nanti terpasang itu.

Titik-titik media luar ruang di sejumlah lokasi strategis juga sudah umum diketahui "dikuasai" sejumlah pihak. Para agen pemilik lokasi strategis tersebut menawarkan titik-titik pemasangan reklame, mulai dari pajak, perizinan, materi billboard, hingga konstruksinya. Harganya bervariasi dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah, tergantung lokasi.

Agensi atau vendor yang menguasai titik-titik lokasi strategis media luar ruang itu sudah menguasainya untuk jangka waktu tertentu. Tidak sulit untuk menemukan billboard kosong karena belum terjual kepada pemasang iklan. Billboard "kosongan" biasanya hanya ditempel iklan layanan masyarakat ala kadarnya. Papan kosong semacam itu banyak tersebar di Ibu Kota.

Walaupun Perda Penyelenggaraan Reklame (Perda DKI Jakarta No 9/2014) menyertakan sanksi pidana dan administratif, pelanggaran bisa leluasa terjadi. Berbagai poster dari iklan rokok, pertunjukan, penyedia jasa pembantu, hingga sedot WC, misalnya, bertebaran di berbagai kawasan. Iklan-iklan tersebut lengkap dengan nama perusahaan, alamat web, hingga nomor teleponnya. Penempatannya berbaur dengan corat-coret grafiti anak "alay" di mana saja. Namun, sejauh ini kejadian tersebut terus berulang dan terkesan tidak ada efek jera karena lemahnya penerapan perda.

Kesemrawutan media luar ruang itu menjadikan Ibu Kota lebih mirip kota yang compang-camping di balik "dempul" kemegahannya. Reklame sejatinya bagian dari keindahan sebuah kota, bukan sebaliknya! Oleh Agus Hermawan

Sumber: Kompas | 11 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.