TRP
Gugatan Mulai Disidangkan
11 September 2015 \\ \\ 498

Relokasi Warga Perlu Dibarengi Program Sosial Berkelanjutan

JAKARTA — Warga RW 004 Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, menggugat Pemprov DKI Jakarta atas rencana penggunaan lahan permukiman mereka untuk pembangunan inlet sodetan Sungai Ciliwung. Pemerintah diminta memberikan ganti rugi atas tanah dan bangunan yang dipakai untuk proyek tersebut.

Gugatan dalam bentuk gugatan kelompok (class action) itu diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tercatat 130 keluarga mengajukan gugatan. Sidang perdana digelar Kamis (10/9). Majelis hakim yang dipimpin Tapsir Sembiring menunda sidang hingga 5 Oktober karena dua tergugat lain tak hadir, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta mantan Gubernur DKI Joko Widodo.

Di luar persidangan, Robintang Panggabean, warga RW 004, mengatakan, warga sudah menempati lahan itu bertahun-tahun. Pada 1951, ada 25 keluarga yang menempati lahan di RW 004 Bidaracina dan merupakan cikal bakal keturunan sebagian warga RW 004 saat ini.

"Warga (waktu itu) sudah mengirimkan permohonan ke Wali Kota Djakarta Raya untuk mendapatkan hak atas tanah atau persewaan resmi atas lahan yang mereka tempati dan usahakan. Karena tak mendapatkan jawaban, warga kembali menyurati Wali Kota Djakarta Raya pada 1954 dan 1955. Namun, itikad baik warga tidak mendapatkan tanggapan," kata Robintang.

Warga, ujar Robintang, memiliki KTP serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena itu, mereka meminta ada kompensasi dari Pemprov DKI, bukan sekadar pemberian unit rusunawa.

Dalam gugatan ini, warga meminta ganti rugi Rp 25 juta per meter persegi tanah dan Rp 3 juta per meter persegi bangunan.

Kuasa hukum warga RW 004, Alex Simorangkir, mengatakan, warga tak seharusnya dikorbankan dalam karut-marut pertanahan di Jakarta.

"Warga tak menolak pekerjaan pembangunan yang dilakukan Pemprov, tetapi kami meminta agar diorangkan. Relokasi bisa dilakukan, tetapi dengan syarat," ucapnya.

Haratua Purba selaku kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses hukum dulu.

Kembalikan fungsi sungai

Menanggapi reaksi warga terhadap program normalisasi Sungai Ciliwung ini, termasuk yang terjadi di Kampung Pulo, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, dirinya hanya melaksanakan tugas untuk mendukung proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang dilakukan pemerintah pusat.

"Saya bukan memusuhi warga Kampung Pulo. Yang saya bereskan adalah mereka yang menguruk sungai menjadi kampung. Wajar, dong, kalau saya harus mengembalikan sungai agar tetap alami," kata Basuki.

Di beberapa titik, lanjut dia, cara alami tak mungkin dilakukan untuk menata kawasan bantaran sungai sehingga harus dipasang dinding penahan (sheet pile). "Yang terpenting, warga di tepi Sungai Ciliwung tidak lagi mengalami banjir," ujarnya.

Terkait penggantian bagi warga yang terkena proyek normalisasi, Basuki mengatakan, skema ganti rugi tetap berlaku. Bagi warga yang tanahnya bersertifikat, mereka bisa mendapat ganti rugi berupa unit rusun dengan luas 1,5 kali luas tanah yang terkena proyek. Namun, warga yang tak memiliki sertifikat hanya akan mendapatkan satu unit rusun untuk setiap bidang tanah.

Selasa lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyatakan mendukung normalisasi sungai. Dia menegaskan, bantaran sungai itu bukan tanah negara dan bukan pula milik pribadi. Itu adalah bagian daerah aliran sungai.

"Lagi pula, mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria, verponding dan eigendom sudah tidak diakui sejak 1980," ujar Ferry. Namun, ia mengingatkan perlunya Pemprov DKI merelokasi penduduk secara manusiawi.

Merumahkan warga

Senada dengan itu, Helga Leitner, Profesor Bidang Geografi dan Studi Global dari University of California, Los Angeles (UCLA), menuturkan, Pemprov DKI Jakarta harus memiliki skala prioritas pembangunan. Program pembangunan pun harus berpihak pada kelompok minoritas, terutama orang miskin.

"Apalagi jika melihat pola urbanisasi di Jakarta yang dilatarbelakangi motif ekonomi. Pemerintah perlu menyiapkan perumahan yang murah dan terjangkau bagi warga. Tetapi, dalam memindahkan orang, pemerintah juga harus punya program berkelanjutan untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial. Misalnya, pelatihan kerja atau memberikan ruang bagi orang untuk membuka toko di rusunawa," ujar Helga, Kamis.

Peneliti arsitektur dan tata kota Universitas Tarumanagara, Darrundono, menambahkan, dalam pembangunan kota, program berkelanjutan yang melibatkan peran dan komunitas sangat dibutuhkan. Pendampingan akan membuat masyarakat merasa dilibatkan dan merasa memiliki rumah barunya. (ART/FRO/DEA)

Sumber: Kompas | 11 September 2015

Berikan komentar.