TRP
Pembangunan Diarahkan untuk Kesejahteraan Rakyat
11 September 2015 \\ \\ 451

JAKARTA — Pembangunan di daerah perbatasan haruslah tetap mendapat perhatian pemerintah, termasuk kalangan swasta. Namun, pendekatan pembangunan tidak bisa lagi sekadar pendekatan militeristik demi mempertahankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi forum terbuka "Merah Putih Berkibar Jaya di Perbatasan" yang diselenggarakan Markplus Center di Jakarta, Selasa (8/9).

Hadir sebagai pembicara mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko, Asisten Deputi Infrastruktur Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kafrawi Bakhtiar, serta calon gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie.

Moeldoko mengemukakan, dari sejumlah pengalamannya saat berkunjung ke daerah-daerah perbatasan, pembangunan konektivitas seperti infrastruktur jalan memang menjadi skala prioritas utama. Dia menilai, pembangunan tersebut belakangan ini mulai diwujudkan oleh pemerintah.

"Hampir setiap pemerintahan selama ini mengungkapkan jargon-jargon pembangunan daerah perbatasan," kata Moeldoko.

Sementara menurut Kafrawi Bakhtiar, pembangunan daerah perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga swasta dan masyarakat lokal. Ia mencontohkan kebutuhan pendidikan di wilayah perbatasan. Selama ini tentara tidak hanya membangun daerah perbatasan, tetapi juga ikut mengajar anak-anak sekolah di perbatasan.

Anggaran Rp 16,8 triliun

Kafrawi menyatakan, wilayah yang menjadi prioritas pembangunan berada di 13 provinsi, 43 kabupaten/kota, dan 187 kecamatan. Tahun 2014 anggarannya mencapai Rp 16,8 triliun.

"Presiden sempat marah-marah, ke mana saja uang Rp 16,8 triliun? Sebenarnya, uang tersebut adalah anggaran rutin kabupaten/kota di kawasan perbatasan. Tetapi, tiap-tiap kementerian juga menyampaikan dana pembangunan perbatasan. Pertanyaannya, apakah anggaran itu memang diprioritaskan untuk pembangunan perbatasan?" ujar Kafrawi.

Adapun Irianto sependapat bahwa pembangunan perbatasan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tetapi perlu mengajak investor dan masyarakat setempat. "Kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah, uangnya akan habis hanya untuk biaya koordinasi," katanya.

Untuk membangun daerah perbatasan, daerah perlu diberikan kesempatan membuat kreasi dan terobosan, sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. (OSA)

Sumber: Kompas | 9 September 2015

Berikan komentar.