TRP
Bangunan Bernilai Kurang dari Rp 1 Miliar Bebas Pajak
11 September 2015 \\ \\ 328

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghapus pajak bagi wajib pajak dengan nilai jual obyek tanah dan bangunan kurang dari Rp 1 miliar mulai tahun 2016. Kebijakan ini diharapkan mengurangi beban masyarakat kecil meski realisasi penerimaan pajak kerap meleset dari target dua tahun ini.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di kantor dinas teknis di Jalan Abdul Muis, Jakarta, Selasa (8/9), mengatakan, salah satu tugas pemerintah adalah administrasi keadilan sosial. Penghapusan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk obyek tanah dan bangunan dengan nilai jual (NJOP) kurang dari Rp 1 miliar jadi salah satu caranya.

Kebijakan itu melengkapi program lain bagi masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain penggratisan ongkos naik transjakarta di bidang transportasi, bantuan pendidikan lewat kartu Jakarta pintar, serta penyediaan hunian tarif terjangkau.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini di DKI Jakarta menunjukkan distribusi pendapatan yang meningkat, yakni dari 0,364 tahun 2013 jadi 0,436 tahun 2014. Artinya, pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah semakin timpang. Data lain, jumlah penduduk miskin Jakarta 393.980 jiwa atau 3,92 persen tahun 2014, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 354.200 jiwa atau 3,55 persen.

Menurut Basuki, angka kemiskinan di lapangan jauh lebih besar ketimbang data BPS. "Jika acuannya angka KHL (kebutuhan hidup layak), jumlah warga miskin bukan 4 persen, melainkan 17 persen. Padahal, KHL itu standar untuk lajang," ujarnya.

Menurut Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo, jumlah wajib pajak dengan NJOP kurang dari Rp 1 miliar mencapai 1,1 juta atau sekitar 57 persen dari total wajib pajak di DKI Jakarta. Namun, sumbangannya hanya sekitar Rp 50 miliar dari total PBB yang mencapai Rp 1,7 triliun.

Anggota Komisi C dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Selamat Nurdin, menyatakan, pengurangan atau penghapusan pajak sah-sah saja, tetapi pemerintah daerah perlu lebih cermat. Apalagi, terkait Pajak Bumi dan Bangunan, sebagian warga DKI Jakarta keberatan dengan besaran pajak yang harus mereka bayarkan seiring kenaikan NJOP.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo yang dihubungi kemarin mengatakan, penghapusan pajak akan berdampak positif terhadap sikap warga Jakarta. "Akan ada komitmen balik dari warga, antara lain kepatuhan terhadap kebijakan Pemprov DKI." (WIN/MKN)

Sumber: Kompas | 9 September 2015

Berikan komentar.