TRP
Jangan Abaikan Kemanusiaan
11 September 2015 \\ \\ 450

Pemprov DKI Tambah 10 Unit Rusun untuk Warga Kampung Pulo

JAKARTA — Pembebasan lahan sepatutnya tidak semata mengedepankan pendekatan legal formal, tetapi yang tak kalah penting adalah aspek kemanusiaan. Jakarta yang kini menghadapi sederet pekerjaan pembebasan lahan terkait normalisasi Sungai Ciliwung jangan sampai mengabaikan dimensi itu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Rabu (9/9), pun mengingatkan bahwa di dalam tanah terkandung nilai martabat manusia yang rentan sekali terusik.

Ferry yang ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semestinya lebih proaktif menyampaikan sosialisasi program pembangunan berikut skema penggantian uang (untuk tanah bersertifikat) dan relokasi (untuk tanah yang tidak bersertifikat).

"Penolakan muncul karena minimnya rasa percaya dari warga kepada pemerintah. Warga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Mereka bertahan karena ada pembiaran selama puluhan tahun," ujarnya.

Ferry yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional mengingatkan, dengan kejelasan waktu sejak pemberitahuan hingga penggusuran, konflik sosial bisa dihindari. Langkah ini, menurut Ferry, penting mengingat di masa mendatang banyak tanah warga yang bakal terkena proyek pembangunan.

Menurut Ferry, ada banyak cara pendekatan kepada masyarakat. Misalnya, menerjunkan aparat berpenampilan lentur dan santun. Dengan demikian, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima warga.

Tata ruang Jakarta

Terkait penataan bantaran sungai di Jakarta, Ferry menyampaikan, tetap lebih baik merelokasi warga ke rusun. Sebaliknya, jika diberikan uang santunan, hal itu tak bisa menjamin warga dapat tetap hidup bersama dengan kerabat dan tetangga seperti di tempat tinggal asalnya.

Sementara itu, di tengah kondisi semakin sulitnya memperoleh lahan di Jakarta, rusun atau hunian vertikal dinilai sebagai jalan keluar relokasi warga. "Kampung Pulo adalah titik masuknya. Nanti semua perlakuannya akan sama. Jika ada kekurangan, caranya akan terus diperbaiki," katanya.

Setelah Kampung Pulo, pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung bakal berlanjut di Bidaracina, Bukit Duri, dan sejumlah wilayah lain yang terkena proyek normalisasi sungai.

Normalisasi Sungai Ciliwung, misalnya, dilaksanakan sepanjang 19 kilometer. Namun, pekerjaan yang selesai baru sepanjang 4 kilometer atau kurang dari 21 persen.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan, pembebasan lahan di Bidaracina akan dilakukan selambat-lambatnya bulan depan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI menambah 10 unit rusun bagi warga Kampung Pulo yang telah direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat. Tambahan unit itu diberikan kepada sejumlah warga yang menempati satu unit bersama dua keluarga dengan sembilan jiwa. Sebelumnya sudah disediakan 520 unit.

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III, Dinas Perumahan dan Gedung DKI, Sayid Ali menyampaikan, penambahan 10 unit itu atas perintah Gubernur DKI. "Atas dasar perintah itu, kami menginventarisasi kembali jumlah penghuni di setiap unit. Ada 10 keluarga yang perlu disediakan unit lagi," ucap Sayid.

Untuk 10 keluarga itu disediakan 10 unit di Rusunawa Pulogebang, Cakung, berada 12 kilometer dari Rusunawa Jatinegara Barat.

Sayid mengatakan, 10 keluarga itu tak direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Selatan yang lokasinya lebih dekat dengan Rusunawa Jatinegara Barat. Sebab, rusunawa itu akan digunakan untuk relokasi warga Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, yang juga terkait sodetan Sungai Ciliwung.

Sementara itu, puluhan bangunan liar di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Rabu, dibongkar sendiri pemiliknya sebelum ditertibkan aparat. Hal ini tak lepas dari tindakan persuasif aparat. (NAR/ONG/FRO/MDN/B03)

Sumber: Kompas | 10 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.