TRP
Macet Tak Terurai dengan Membangun Jalur Kereta Baru
11 September 2015 \\ \\ 278

Ada harapan tertumpah untuk mengurai kemacetan di Jakarta dengan banyaknya pekerjaan fisik bidang transportasi publik di Jakarta. Sebut saja pembangunan MRT Lebak Bulus-HI, jalan layang transjakarta Ciledug-Tendean, serta dua jalan layang tidak sebidang pelintasan kereta api di Permata Hijau dan Kuningan. Yang masih hangat, ground breaking pembangunan jalur kereta ringan (light rail transit/LRT) tahap pertama di TMII, kemarin pagi.

Setelah pembangunan fisik itu rampung, selesai jugakah problem kemacetan di Jakarta?

Visi kota

Mengutip hasil survei komuter Badan Pusat Statistik DKI Jakarta 2015, ada 2,4 juta komuter yang beraktivitas di Jakarta setiap hari. Sebagian adalah warga Jakarta yang bekerja lintas batas wilayah kota dan sebagian lainnya bermukim di Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi.

Mobil dan sepeda motor pribadi merupakan kendaraan yang paling banyak digunakan komuter, yakni 69-70 persen. Pengguna kendaraan umum, baik KRL, transjakarta, maupun kendaraan jemputan, masih rendah, yakni 23-30 persen.

Tidak heran, macet menjadi persoalan harian warga Jakarta.

Dalam diskusi bertajuk "Endless Traffic" di @America, perencana transportasi dari Amerika, James F Charlier, mengusulkan agar sebuah kota memiliki visi sesuai keinginan warga. Visi ini yang menentukan wajah kota seperti apa yang akan diwujudkan. Pejabat publik lantas menerjemahkannya menjadi tujuan yang spesifik.

"Dengan demikian, kita punya parameter pembangunan kota. Kita juga bisa mengoreksi jika ada kebijakan yang tidak tepat. Selain itu, kita bisa membangun kepercayaan publik karena publik tahu kegiatan pembangunan searah atau tidak dengan visi kota," katanya.

James berpendapat langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik. "Sayangnya, tidak banyak pejabat publik bersedia melakukannya karena langkah ini berisiko," ucapnya.

Pembangunan infrastruktur transportasi, menurut James, seharusnya berdasarkan visi kota itu. Transportasi publik membantu mewujudkan kota seperti yang diidamkan warga.

"Saya mencoba KRL ke Bogor. Penumpang berdesakan di dalamnya. Pendingin ruangan berfungsi meski tidak terlalu dingin. Stasiunnya juga bersih meski tidak terlalu hebat. Namun, mereka menggunakan kereta ini setiap hari. Transportasi publik seharusnya bisa menjawab kebutuhan mobilitas warganya," ucapnya.

Adanya visi kota akan mengurangi peluang pejabat baru mengganti program yang sudah dimulai pendahulunya. Sebuah persoalan yang, menurut James, jamak terjadi di banyak kota.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit berpendapat, pembangunan MRT atau LRT harus diikuti dengan pembangunan fasilitas dan moda pengumpan terintegrasi.

"Yang harus diperhitungkan juga adalah bagaimana masyarakat bisa memulai perjalanan dari titik keberangkatan hingga sampai tempat tujuan (first mile/last mile). Kalau ada MRT atau LRT, tetapi trotoar tidak bagus, ya, sulit juga," katanya.

Selama trotoar atau angkutan pengumpan belum memadai, muncul kebutuhan akan lahan parkir kendaraan di dekat stasiun, terminal, atau halte.

Danang menambahkan, teknologi komunikasi bisa menjadi salah satu solusi pengurang perjalanan. Sebab, ada urusan yang bisa diselesaikan melalui telepon, pesan singkat, video call, dan surat elektronik. Langkah ini bisa menggantikan perjumpaan fisik sekaligus mengurangi jumlah perjalanan. "Tapi, syarat untuk mobilitas virtual itu sistem teknologi informasi kita harus bagus," ujarnya.

Tingkatan

Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia, Alvinsyah, berpendapat, perlu ada tingkatan dalam pembuatan kebijakan transportasi. Pejalan kaki harus menduduki tingkat tertinggi. Pembangunan trotoar, jembatan penyeberangan, dan halte bus perlu diprioritaskan. Berikutnya adalah pengguna sepeda dan angkutan umum.

Pengguna kendaraan pribadi harus berada di tingkat paling rendah. Pemerintah bisa menerapkan jalan berbayar ataupun kebijakan tarif parkir mahal. Namun, kenyataannya, kebijakan ini masih sulit diterapkan karena benturan kepentingan.

Kereta api, ujar Alvinsyah, merupakan moda transportasi yang bisa diandalkan dari sisi waktu perjalanan dari satu titik ke titik lain. Namun, tak semua orang mudah mengakses stasiun. Tidak jarang orang menghabiskan waktu lama dan biaya tinggi karena harus menggunakan moda seperti ojek.

Oleh karena itu, kemacetan belum tentu bisa langsung terhapus setelah Jakarta punya MRT, LRT, atau tambahan jalur transjakarta. Masih perlu aneka pembenahan dan, tentu saja, sebuah visi yang sama, yakni membuat wajah Kota Jakarta bebas macet. (DEA/ART)

Sumber: Kompas | 10 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.