TRP
Kembalikan Kawasan Lindung Kota
09 September 2015 \\ \\ 505

Penertiban permukiman di sempadan sungai dianggap salah satu bukti keseriusan Pemprov DKI untuk menegakkan aturan tata ruang kawasan lindung. Keseriusan itu menuai dukungan warga.

Sempadan sungai dan daerah resapan air merupakan bagian dari kawasan lindung kota. Sempadan sungai adalah ruang di kiri-kanan badan sungai yang terlarang untuk dibanguni. Sempadan berfungsi menjaga kelestarian sungai. Apabila sungai meluap, masih ada kawasan yang menahan luberannya.

Adapun kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Menurut Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, daerah resapan air tidak boleh digunakan untuk kegiatan permukiman, industri, perdagangan, dan transportasi.

Kenyataannya, sempadan sungai di Jakarta banyak digunakan untuk bermukim dan berdagang. Bahkan banyak beralih fungsi jadi permukiman dan komersial. Alih fungsi ini dibiarkan selama puluhan tahun.

Baru dua tahun belakangan ini, pengembalian fungsi kawasan lindung gencar dilakukan untuk menanggulangi banjir Jakarta. Sebut saja penertiban hunian di sempadan Waduk Pluit dan Ria Rio. Kemudian dilanjutkan dengan penertiban permukiman di bantaran sungai Kampung Pulo. Penduduk yang tadinya menghuni sempadan sungai dan waduk tersebut harus pindah dan direlokasi ke rusun.

Publik Jakarta memberikan apresiasi positif. Dari jajak pendapat diketahui, hampir seluruh responden (9 dari 10) menilai ketegasan tersebut merupakan sikap yang semestinya diambil untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Tiga perempat responden mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan daerah resapan air yang telah beralih fungsi jadi kawasan terbangun.

Hampir separuh responden menyatakan bangunan di atas kawasan resapan air harus dibongkar untuk mengembalikan fungsi kawasan resapan. Subagio (50) mewakili pendapat tersebut. "Kalau aturannya melarang mendirikan bangunan di situ, ya, harus digusur karena melanggar aturan," kata responden yang tinggal di Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, ini.

Alasan persetujuan lainnya untuk mencegah terjadinya banjir, seperti yang diungkapkan oleh 36 persen responden. Juga untuk menegakkan aturan dengan tegas (15 persen).

Meski demikian, masih ada 21,5 persen responden menolak penertiban bangunan di kawasan resapan air. Mereka yang tidak setuju, 43 persen khawatir jika pembongkaran terjadi di area komersial atau perkantoran akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan 29 persen lainnya menyarankan lebih baik menegakkan aturan tata ruang agar tidak ada lagi penyimpangan, bukan menggusur bangunan. Sisanya, bahkan pesimistis karena kawasan yang sudah berubah fungsi tersebut malah "diputihkan" dengan aturan tata ruang yang baru.

Konsistensi pemerintah untuk menegakkan aturan tata ruang konservasi air tetap dinanti, mengingat ada kawasan konservasi lainnya yang masih berfungsi sebagai area terbangun. (Bey Julianery/Litbang Kompas)

Sumber: Kompas | 9 September 2015

Berikan komentar.