TRP
Penegakan Hukum Libatkan PPNS Perkebunan
09 September 2015 \\ \\ 467

OGAN KOMERING ILIR - Penegakan hukum kasus kebakaran lahan yang menimbulkan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan diperkuat melibatkan penyidik pegawai negeri sipil perkebunan di Kementerian Pertanian. Langkah itu diharapkan menyentuh pelaku pembuka lahan dengan cara membakar di areal perkebunan kelapa sawit yang selama ini sulit ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Langkah perdana keterlibatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perkebunan itu dilakukan dalam pengumpulan barang bukti dan tahap awal penyelidikan atas kasus kebakaran lahan sawit PT Tempurai Palm Resources (TPR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan. Lahan yang mengalami kebakaran itu mencapai 45 hektar dan sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu.

Terkait hal itu, Ali Hanafiah, Ketua Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat PT TPR, mengatakan, api loncat dari lahan sebelah konsesi. Pihaknya berusaha memadamkannya, tetapi api terus merambat ke lahan konsesi yang masih kosong, yang belum ditanami. "Angin putar, ini alam. Api dari lahan masyarakat mengepung lahan kami," katanya.

Petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta kepolisian menyangsikan keterangan tersebut. Mereka akan melihat temuan bukti dan fakta di lapangan serta tetap memproses secara hukum. Selain di PT TPR, aparat juga menyegel lokasi kebakaran hutan seluas lebih dari 500 hektar yang diduga lahan hak guna usaha PT WMA.

"Pembakaran hutan dan lahan kejahatan luar biasa dengan dampak merugikan negara dan masyarakat. Penanganannya pun harus sangat serius. Terobosan terus kami cari untuk meningkatkan efektivitas dan rasa jera bagi pelaku. Kini kami minta dukungan PPNS perkebunan di Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah," kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Selasa (8/9), di lokasi PT TPR.

Di lokasi itu berdiri tenda posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Asap masih tampak keluar dari lahan gambut yang gosong. Di lokasi tersebut petugas memasang garis PPNS KLHK.

Turut dalam rombongan itu Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Yazid Fanani, pakar kebakaran hutan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo, Koordinator Harian PPNS Perkebunan Dudi Gunadi, serta Yuni Rusdinar dari Staf Kepresidenan. Bambang Hero hadir setelah pagi harinya menjadi saksi ahli penggugat (KLHK) kasus kebakaran hutan lebih dari Rp 7 triliun atas PT Bumi Mekar Hijau di Pengadilan Negeri Palembang.

Menurut Rasio, keterlibatan PPNS perkebunan akan dukung- mendukung dengan proses pidana/perdata serupa yang dilakukan PPNS KLHK serta kepolisian. PPNS perkebunan menggunakan UU No 39/2014 tentang Perkebunan dan PPNS KLHK menggunakan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No 41/999 tentang Kehutanan.

"Kami menerapkan kerja sama dengan penegak hukum dalam proses hukum multidoor menggunakan pasal dan undang-undang berlapis. Kami ingin pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan yang sangat-sangat merugikan negara, mengganggu perekonomian, dan menyiksa kesehatan masyarakat," lanjutnya.

Kondisi daerah

Dudi Gunadi yang juga Direktur Perlindungan Perkebunan mengatakan, saat ini pihaknya hanya punya enam PPNS. Bahkan, Anung Riyanto, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Sumsel, mengatakan hanya ada delapan PPNS, sedangkan semua kabupaten tak memilikinya.

PPNS perkebunan juga belum pernah menyidik kasus kebakaran hutan dan lahan. Padahal, selama 18 tahun, kebakaran terus terjadi dan sebagian kasus ada di perkebunan sawit.

Namun, pekan lalu, PPNS Perkebunan Sumsel memanggil semua penanggung jawab perusahaan yang pada konsesinya terdapat titik panas. "Kami tekankan pencegahan dan penanganan kebakaran tak hanya di wilayahnya, tetapi juga di sekitar wilayahnya yang dikelola masyarakat. Perusahaan punya dan mampu karena dalam syarat izin harus punya alat lengkap membuka lahan tanpa bakar," ujarnya.

Dudi mengatakan, UU Perkebunan pun melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. UU itu memberi sanksi maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar bagi pelanggar.

Sementara itu, Yuni Rusdinar mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan penanganan bencana asap pada aspek pencegahan dan penindakan hukum yang keras dan tegas.

"Kerja sama KLHK, kepolisian, dan perkebunan langkah awal penyempurnaan penegakan hukum itu. Mudah-mudahan kemarahan beliau (Presiden) ini bisa menjadi terapi kejut bagi para pelaku," katanya. (ICH)

Sumber: Kompas | 9 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.