TRP
Pemerintah Siapkan Alat dan Personel
09 September 2015 \\ \\ 366

JAKARTA — Pemerintah Indonesia berniat mengambil alih pengelolaan informasi penerbangan wilayah udara (flight information region/FIR) di kawasan Natuna dan Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini dilakukan demi menegakkan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Sejalan dengan rencana ini, pemerintah akan membuka dialog dengan Singapura dan Malaysia.

"Arahan Presiden, dalam 3-4 tahun ini kita mempersiapkan peralatan dan personel yang lebih baik sehingga ruang udara kita nantinya bisa dikelola sendiri. Selama ini Singapura ditugasi untuk mengelolanya. Jadi, ini yang berada di atas Natuna, berbatasan Singapura dan Malaysia," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, Selasa (8/9), seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden.

Rapat kabinet yang khusus membahas pengelolaan ruang udara untuk lalu lintas penerbangan itu dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rapat diikuti antara lain Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Priatna, Menhub, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut Jonan, ruang udara yang masih dikelola Singapura meliputi wilayah Natuna yang berbatasan Singapura dan Semenanjung Malaka, Malaysia, dan bagian utara Kalimantan yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia.

"Kita akan bicara dengan Malaysia dan Singapura. Jika kita sudah siap, akan ada pengalihan dan diharapkan bisa berjalan dengan baik," kata Jonan.

Pengelolaan ruang udara untuk lalu lintas penerbangan itu, menurut dia, dalam perspektif penerbangan sipil lebih terkait dengan keselamatan. Saat ini Indonesia juga mengelola ruang udara negara lain, di antaranya untuk wilayah Pulau Christmas (Australia), seluruh wilayah Timor Leste, dan Pulau Auckland di Pasifik (Amerika Serikat).

Menurut Gatot, pengaturan informasi wilayah ruang udara di wilayah Batam dan Natuna selama ini dikelola Singapura karena sebelum tahun 1982 Indonesia belum menyelesaikan batas-batas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pada tahun 1996, pemerintah membuat perjanjian dengan Singapura bahwa pengelolaan kawasan itu diserahkan kepada Singapura. Dengan status tersebut, setiap penerbangan sipil yang melintasi kawasan itu harus melapor kepada otoritas Singapura. Namun, Pemerintah Indonesia tidak menerima jika kawasan itu dipakai untuk latihan militer negera tetangga itu. Dalam konteks itulah Indonesia ingin menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Menurut Gatot, sumber daya manusia Indonesia siap mengambil alih pengelolaan kawasan itu. Terlebih lagi, mengacu perjanjian internasional wilayah udara yang tercantum dalam Annex 11 Ayat 1 Poin 1, perjanjian kerja sama navigasi dan keselamatan penerbangan hanya bersifat operasional, tidak menyangkut masalah kedaulatan.

"Jika wilayah itu dipakai untuk latihan perang, hal inilah yang akan diingatkan Indonesia," kata Gatot.

Kepentingan Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan kawasan udara di wilayah Natuna lebih pada persoalan kedaulatan negara. Dalam perspektif pertahanan, kata Gatot, Indonesia berhak mengelola kawasan itu secara mandiri.

Jonan memastikan tidak ada motif ekonomi terkait rencana pemerintah tersebut. Sebab, selama dikelola Singapura, tarif melintasi kawasan itu dikembalikan ke pihak Indonesia. Adapun tarif melintasi kawasan itu nilainya miliaran rupiah. (NDY/WHY)

Sumber: Kompas | 9 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.