TRP
Tentang Dua RS Megah di Jalan Kyai Tapa
08 September 2015 \\ \\ 630

Tak berapa lama lagi, di lahan seluas 69.888 meter persegi di Jalan Kyai Tapa RT 010 RW 010, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, akan berdiri megah dua rumah sakit. Satu RS kanker dan jantung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setinggi 25 lantai dan RS spesialis stem cell (perawatan sel) dan infeksi milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras, 20 lantai. Kedua RS akan dibelah jalan besar dari depan satu pintu gerbang masuk sampai bagian belakang halaman kedua RS.

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara ketika ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu, menjelaskan, pada 15 Desember 2014, Pemprov DKI membeli sebagian lahan RS Sumber Waras seluas 36.410 meter persegi dengan harga senilai NJOP (nilai jual obyek pajak) tahun 2014, sebesar Rp 755.689.550.000. Harga tanah per meter persegi sesuai NJOP kala itu Rp 20.755.000.

Sebelum Pemprov DKI membeli lahan tersebut, PT Ciputra Karya Unggul (CKU) sudah lebih dulu membeli tanah bersertifikat HGB (hak guna bangun) nomor 2878 itu dengan harga Rp 564, 355 miliar. Tanah per meter persegi yang dibeli CKU pada 14 November 2013 itu dihargai Rp 15,5 juta. Harga tanah per meter persegi sesuai NJOP tahun itu adalah Rp 12,195 juta.

CKU membayar uang muka sebesar Rp 50 miliar dengan catatan, jika sampai 3 Maret 2014 peruntukan tanah tak bisa diubah untuk kepentingan komersial, pembelian batal. Karena tak kunjung ada perubahan peruntukan, pada 9 Desember 2014 CKU membatalkan kontrak. Yayasan Kesehatan Sumber Waras mengembalikan uang muka kepada CKU.

Kegaduhan

Cepatnya langkah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya membeli lahan dan merencanakan membangun RS kanker, membuat Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD DKI, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan lembaga survei curiga. Beberapa hal yang dianggap janggal antara lain soal nilai pembelian lahan yang dianggap berpotensi merugikan pemerintah daerah serta ketidaksiapan Pemprov DKI menyediakan tenaga kerja RS.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman merujuk halaman 198-199, Buku III BPK tentang Laporan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan menyebutkan, ada selisih harga pembelian lahan sebesar Rp 191.334.550.000 yang berpotensi merugikan pemerintah daerah. Angka itu dari selisih angka pembelian lahan yang dilakukan CKU sebesar Rp 564.355 miliar, dengan angka pembelian lahan yang dilakukan Pemprov DKI senilai Rp 755.689.550.000.

Pada bagian ini, buku BPK tidak menyebutkan bahwa nilai NJOP saat lahan dibeli CKU cuma Rp 12,195 juta per meter persegi, sedangkan NJOP saat lahan dibeli Pemprov DKI sudah mencapai Rp 20,785 juta per meter persegi. Tiadanya penjelasan mengenai adanya perubahan nilai NJOP ini, kata Yustinus Prastowo, memunculkan kesan, DKI membeli lebih mahal ketimbang niat CKU sebelumnya membeli lahan yang sama.

"Padahal kalau dasar pembeliannya adalah NJOP, maka Pemprov DKI justru lebih diuntungkan. Sebab, nilai pembeliannya hanya sebatas nilai NJOP. Berbeda dengan CKU yang hendak membeli lahan yang sama dengan nilai di atas NJOP," kata pakar pajak dari UI yang juga Direktur Eksekutif Centre for Indonesian Taxation Analysis (CITA) itu saat dihubungi, Selasa (1/9).

Prastowo berpendapat, tuduhan BPK bahwa ada selisih harga pembelian lahan sebesar Rp 191.334.550.000 yang berpotensi merugikan pemerintah daerah tidak benar.

Pada halaman 208 Buku III, BPK mempersoalkan kembali NJOP lahan tersebut. Menurut BPK, fisik tanah berada di Jalan Tomang Utara, bukan di Jalan Kyai Tapa. Oleh karena itu, nilai NJOP tanah yang dibeli DKI seharusnya hanya Rp 7,445 per meter persegi, bukan Rp 20, 785 juta per meter persegi.

Menurut Prastowo, apa yang tercantum dalam SPPT sah dan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. "Yang menentukan NJOP Direktorat Jenderal Pajak dan sejak 2014 oleh pemerintah daerah setempat seperti tertera dalam SPPT. Bukan BPK," tandasnya.

Pada halaman 201 Buku III, BPK juga menilai, DKI tidak akan mampu menyiapkan personel RS. Namun, Kepala Dinas Kesehatan DKI Kusmadi Priharto menjamin tidak ada kesulitan. (WINDORO ADI)

Sumber: Kompas | 8 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.