TRP
Tanah-tanah Keraton Segera Disertifikasi
08 September 2015 \\ \\ 567

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah DI Yogyakarta menginventarisasi tanah-tanah milik Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, dua institusi kerajaan di DIY. Selanjutnya, tanah-tanah itu akan didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan dari negara guna menjamin status hukumnya.

"Ini merupakan proses awal agar ada kejelasan status atas tanah-tanah tersebut," kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Beny Suharsono, Senin (7/9), di Yogyakarta. Untuk ini, Pemda DIY bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY dan aparat desa di semua kabupaten/kota di DIY.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menyatakan, Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah. Tanah milik Keraton Yogyakarta disebut Sultan Ground, sedangkan tanah milik Kadipaten Pakualaman disebut Paku Alam Ground. Tanah-tanah tersebut terbagi menjadi dua, yakni tanah keprabon dan tanah bukan keprabon.

Tanah keprabon merupakan tanah yang digunakan untuk istana dan kelengkapannya, dari bangunan keraton, alun-alun, hingga makam raja. Adapun tanah bukan keprabon merupakan Sultan Ground dan Paku Alam Ground yang berada di luar tanah keprabon.

Beny mengatakan, inventarisasi tanah keprabon sudah selesai karena lokasi dan luasnya sudah jelas. Selain itu, tidak ada pihak lain yang menduduki atau memanfaatkan tanah-tanah itu. Adapun inventarisasi tanah bukan keprabon dilakukan secara teliti dan hati-hati karena sebagian tanah itu sudah diduduki atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun.

Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice Gunawan mengingatkan, inventarisasi Sultan Ground dan Paku Alam Ground berpotensi memunculkan konflik apabila ada pihak lain yang mengaku memiliki tanah-tanah tersebut. Klaim kepemilikan ganda itu bisa muncul karena ketidakrapian administrasi pertanahan, baik di Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, maupun BPN. (HRS)

Sumber: Kompas | 8 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.