TRP
Pemda Perlu Terobosan
08 September 2015 \\ \\ 450

Sebagian Lahan Gambut di Sumatera Rawan Terbakar

JAKARTA — Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan guna menembus kekakuan birokrasi untuk memanfaatkan dana pembangunan 1.000 sekat kanal yang dialokasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp 15 miliar. Terobosan itu salah satunya melalui kewenangan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah.

Demikian dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar seusai memimpin rapat terkait bencana asap serta kebakaran hutan dan lahan, Senin (7/9), di Jakarta. "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mempertegas ruang-ruang diskresi pemerintah," ujarnya.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan bisa melakukan diskresi, yakni keputusan untuk mengatasi persoalan konkret saat peraturan yang ada tidak memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau ada stagnasi pemerintahan.

Selain itu, kata Siti, tidak benar jika penggunaan dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya bisa saat penanggulangan bencana berstatus tanggap darurat. UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah menyertakan persiapan dan kesiagaan terhadap darurat bencana sebagai bagian dari penanggulangan.

Seperti diberitakan, BNPB menyediakan dana Rp 15 miliar untuk pembangunan sekitar 1.000 sekat kanal di Riau guna meredam dampak kebakaran hutan dan lahan. Namun, Pemprov Riau belum menggunakannya karena masih mengkaji persoalan administrasi dan hukum menyangkut penggunaan dana itu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau Edwar Sanger mengatakan, Pemprov Riau tidak bisa sembarangan memakai dana itu karena kanal yang akan disekat kebanyakan berada dalam kawasan hutan yang merupakan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Kami tidak ingin ada kesalahan di kemudian hari dan berurusan dengan hukum," katanya di Pekanbaru, Riau, Senin (7/9).

Menurut Edwar, yang lebih tepat membangun sekat kanal adalah KLHK. "Kami sifatnya hanya membantu di lapangan," katanya.

Biaya sendiri

Tanpa dana dari pusat pun, kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Riau telah melaksanakan program sekat kanal. Ini antara lain dilakukan di Kecamatan Sepahat, Bukit Batu, dan Tanjung Leban sepanjang 2.400 meter. Badan Lingkungan Hidup Riau juga telah melakukan kajian demplot (demonstrasi plot) sekat kanal di enam wilayah yang akan diterapkan di enam kabupaten/kota.

Setelah kebakaran lahan tertangani, Pemprov Sumatera Selatan juga berencana membangun sekat kanal dan kolam-kolam guna mencegah kekeringan lahan gambut. Gubernur Alex Noerdin mengatakan, sekitar 30 persen dari lebih kurang 1,4 juta hektar lahan gambut Sumsel membutuhkan sekat kanal.

Sejak 2014, Sumsel telah menginstruksikan agar perusahaan-perusahaan perkebunan dan HTI di lahan gambut membuat sekat kanal. Namun, belum semua perusahaan melaksanakannya.

Di Tanjung Jabung Timur, Jambi, masyarakat berinisiatif membangun 2 sekat kanal dan 8 sumur hidran di sekitar areal pertanian lahan gambut. Anggota Project REDD+ UNDP, Rakhmat Hidayat, mengatakan, sekat kanal merupakan bentuk manajemen lahan gambut agar kawasan terhindar dari kebakaran.

Namun, kata Edwar, sekat kanal bukan satu-satunya cara efektif dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Dalam banyak kasus, kebakaran justru terjadi di areal sekeliling kanal yang ada airnya, seperti di Pelalawan.

Kepala Pusat Studi Bencana Universitas Riau Haris Gunawan mengatakan, selama hampir dua dasawarsa terjadi pengabaian akan sifat alami lahan gambut di Sumatera. Dari 7 juta hektar lebih areal gambut di Sumatera, hampir setengahnya mengering seiring masifnya pembangunan perkebunan yang diikuti pembukaan kanal. Gambut menjadi rentan kering pada musim kemarau sehingga mudah terbakar.

Berdasarkan data Walhi, kebakaran lahan semakin parah lima tahun terakhir. (jog/sah/ita/ire)

Sumber: Kompas | 8 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.