TRP
Pemerintah Perlu Tindak Korporasi Tidak Taat Asas
07 September 2015 \\ \\ 360

JAKARTA — Pemerintah perlu lebih tegas menindak perusahaan yang mendirikan pabrik di daerah pedesaan secara tidak taat asas. Sejumlah kasus sengketa lahan di daerah menghalangi program pembangunan sarana dan prasarana desa yang akhirnya berdampak pada perlambatan penyerapan anggaran.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nur Kholis, dalam diskusi di Jakarta, Minggu (6/9), mengatakan, harus ada terobosan untuk memutus mata rantai penyelewengan antara perusahaan dan pemerintah daerah berkait dengan perizinan.

"Negara harus lebih berani mengontrol korporasi. Saat ini, yang terjadi adalah ada 'perselingkuhan' antara korporasi dan negara, dalam hal ini pemerintah daerah setempat. Akhirnya, ketika perusahaan diadukan warga setempat ke pemerintah, tindakan terhadap perusahaan itu tidak tegas," kata Nur Kholis.

Penerapan konsesi hak guna usaha investasi, misalnya hutan tanaman industri (HTI), secara sepihak kerap memicu konflik sosial karena sengketa lahan, seperti di Riau dan Jambi. Kepala Departemen Lingkungan Sawit Watch Carlo Nainggolan mengatakan, selama ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung lebih berafiliasi pada kepentingan investor. "Ini adalah tanggung jawab negara untuk hadir di tengah masyarakat yang dilanda konflik," kata Carlo.

Pembangunan terkendala

Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Gunalan mengatakan, aliran dana ke desa terhalang status lahan warga akibat sengketa dengan korporasi yang tengah membangun pabrik.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan membangun sarana dan prasarana di 32 kabupaten, tetapi terkendala masalah lahan.

"Jadi, warga di sana mau membangun sarana, tetapi justru dihalangi korporasi dengan alasan mengganggu aktivitas perusahaan," kata Gunalan. (AGE)

Sumber: Kompas | 7 September 2015

Berikan komentar.