TRP
15 DAS Prioritas untuk Dipulihkan
07 September 2015 \\ \\ 1

SOLO — Pemerintah memprioritaskan pemulihan 15 daerah aliran sungai kritis di sejumlah daerah. Pemulihan itu direncanakan berlangsung selama lima tahun.

"Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sudah dicantumkan ada 15 DAS (daerah aliran sungai) prioritas untuk dipulihkan, dimulai tahun 2015 sampai 2019," ujar Djati Witjaksono Hadi, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9).

Sebanyak 15 DAS, prioritas untuk dipulihkan enam DAS, di antaranya di Pulau Jawa, yakni Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Solo, dan Brantas. Di Sumatera meliputi Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, dan Way Seputih. Selain itu Nusa Tenggara Barat, DAS Moyo; di Kalimantan, DAS Kapuas; serta di Sulawesi, DAS Jeneberang dan Saddang.

"Program pemulihan DAS sebagian besar dilakukan di daerah hulu, dengan melakukan penanaman lahan kritis. Selain itu pembuatan bendungan, bangunan konservasi air, normalisasi sungai, sodetan, dan lainnya," ujar Djati.

Menurut Djati, di Indonesia terdapat lebih dari 17.000 DAS. Dari jumlah itu, 108 dalam kondisi kritis yang harus dipulihkan. Namun, pemerintah sesuai RPJMN memprioritaskan 15 DAS yang akan dipulihkan terlebih dahulu. DAS lain dilakukan setelah 15 DAS ini dirampungkan pengerjaannya.

Djati menyatakan, upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan 2009-2014, hanya bisa mencakup luas total 2,5 juta hektar atau rata-rata 500.000 hektar per per tahun. Dalam RPJMN 2015-2019, upaya rehabilitasi hutan dan lahan akan dilaksanakan seluas 5,5 juta hektar untuk mendukung ketahanan air dan pangan.

Djati mengatakan, banyak DAS mengalami kerusakan yang disebabkan banyak faktor. Faktor utamanya pertambahan jumlah penduduk. Selain itu, pemanfaatan lahan untuk pertanian pangan dan pengolahan lahan yang tidak memperhatikan konservasi yang menyebabkan erosi sehingga mengakibatkan tingginya sedimentasi pada sungai dan waduk. Akibatnya, terjadi pendangkalan sungai dan waduk-waduk. "Sekarang kalau kemarau surut semua. Di saat musim hujan pasti banjir," katanya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, Hartiwiningsih, dalam seminar Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA), di Solo, Jumat, menyatakan, pemerintah perlu segera memformulasikan UU tentang sumber daya air yang baru setelah dibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi.

Adanya UU tentang SDA yang baru diharapkan melindungi sumber daya air sekaligus mengatasi kejahatan dan pelanggaran di bidang itu.

Siapkan lahan

Dari Kabupaten Brebes dilaporkan, sejumlah petani mulai membersihkan lahan mereka dan mempersiapkan peralatan untuk persiapan tanam. Meskipun kemarau masih berlangsung, mereka memperkirakan pada akhir September hujan mulai turun sehingga dapat mulai mengolah tanah.

Subkhan (42), petani di Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba, Jumat, mengatakan, sebagian besar sawah di wilayahnya kering. Hanya sekitar 20 persen lahan, atau mencapai luasan 35 hektar yang masih dapat ditanami bawang merah dan cabai.

Meskipun air hujan yang turun pada awal musim hujan belum cukup untuk mengairi sawah, akan membuat air dalam tanah meningkat. Air tanah pun akan mudah keluar saat dipompa menggunakan mesin.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Mekar Tani Desa Pagejugan, Kecamatan Brebes, Mashadi, mengatakan, meskipun banyak lahan sawah yang dibiarkan bero (tidak diolah), sebagian petani sudah mulai mempersiapkan diri untuk memulai tanam.

Hal itu terutama dilakukan petani yang sawahnya berada di pinggir sungai, seperti Sungai Pemali, yang merupakan sungai utama di Kabupaten Brebes. (RWN/WIE)

Sumber: Kompas | 5 September 2015

Berikan komentar.