TRP
Trase KA Ringan Disetujui
07 September 2015 \\ \\ 583

Pemprov DKI Tunjuk Jakpro Bangun Jalur LRT

JAKARTA — Dua hari setelah terbitnya Peraturan Presiden No 98/2015, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan izin trase untuk kereta api ringan yang akan dikerjakan PT Adhi Karya, Jumat (4/9). Trase yang diizinkan sesuai dengan jalur KA ringan di perpres tersebut.

Perpres No 98/2015 berisi percepatan penyelenggaraan kereta ringan (light rail transit/LRT) di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Perpres ini terbit 2 September lalu.

"Izin trase (kereta ringan) sudah saya setujui (Jumat) siang ini," kata Jonan saat dihubungi kemarin.

Trase atau sumbu jalur yang disetujui tersebut sesuai dengan gambar lampiran yang tercantum dalam perpres. Dalam perpres itu disebutkan ada enam lintasan layanan LRT yang saling terintegrasi, yakni Cawang-Cibubur, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas, Cawang-Bekasi Timur, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, Cibubur-Bogor, dan Palmerah-Grogol.

Dengan persetujuan ini, tahapan selanjutnya adalah pembuatan detail desain oleh PT Adhi Karya. Dalam perpres tersebut, BUMN itu juga diminta menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana KA ringan.

Kedua dokumen perencanaan itu harus disampaikan ke Menteri Perhubungan paling lama tiga bulan setelah perpres terbit.

Seluruh jaringan LRT sesuai trase yang sudah disetujui, menurut Jonan, menggunakan jalur layang.

Terkait pengadaan badan usaha penyelenggara sarana LRT, Jonan mengatakan, pihaknya akan melelang badan usaha ini pada waktunya. Dalam perpres disebutkan, pengadaan badan usaha penyelenggara sarana bisa dilakukan pada tahap pembangunan prasarana KA ringan.

Badan usaha penyelenggara sarana ini bertugas untuk pengadaan kereta-kereta ringan, pengoperasian, dan perawatan prasarana-sarana KA ringan.

LRT Jakarta

Presiden juga menandatangani Perpres No 99/2015 tentang percepatan penyelenggaraan KA ringan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. LRT di Jakarta ini ditentukan Gubernur DKI Jakarta. Namun, jalur LRT di Jakarta harus terintegrasi dengan KA ringan yang diamanatkan Perpres No 98/2015.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan peraturan gubernur (pergub) yang isinya, antara lain, menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro), badan usaha milik daerah DKI Jakarta, sebagai pelaksana pembangunan jalur LRT Jakarta.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, kemarin, mengatakan, pihaknya berkepentingan agar LRT selesai sebelum 2018. Setidaknya di koridor yang menghubungkan perkampungan atlet dan arena Asian Games. Oleh karena itu, produk hukum turunan yang mengatur teknis pelaksanaan perlu segera terbit.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati menambahkan, draf pergub tentang penunjukan PT Jakpro telah siap. "Kami tinggal ajukan draf peraturan gubernur dan menunggu pengesahannya. Targetnya kegiatan fisik sudah dimulai sebelum akhir tahun ini," kata Tuty.

Menurut dia, ada dua kegiatan terkait KA ringan di DKI Jakarta. Yang pertama adalah penyiapan infrastruktur berupa jaringan rel. Pembangunannya diserahkan ke PT Jakpro dengan sejumlah alternatif skema pembiayaan, antara lain melalui penyertaan modal daerah.

Terkait pengadaan kereta dan operasinya, Pemprov DKI berencana melelang secara terbuka.

Ada tujuh koridor LRT yang akan dibangun di Jakarta. Namun, yang diprioritaskan adalah koridor Kelapa Gading-Kebayoran Lama. Kebutuhan dana untuk membangun koridor ini diperkirakan Rp 10,5 triliun.

Menurut Tuty, Pemprov DKI punya cukup dana untuk itu, tetapi skema pendanaan lain juga dipertimbangkan. Tujuannya agar situasi keuangan dan usaha Jakpro tetap sehat.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakpro Abdul Hadi menyatakan optimistis bisa memulai pembangunan LRT setidaknya akhir tahun ini. Pihaknya tengah menyelesaikan desain teknis jalur LRT sekaligus proses administrasi bersama instansi terkait untuk menghindari persoalan hukum. (ART/MKN)

Sumber: Kompas | 5 September 2015

Berikan komentar.