TRP
Ganti Rugi Dibayarkan, Infrastruktur Siap Dikebut
07 September 2015 \\ \\ 579

JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia mulai membayarkan ganti rugi tanah kepada warga Tangerang yang bermukim di jalur KA akses bandara, Jumat (4/9). Setelah proses pembayaran ganti rugi ini, pembangunan prasarana KA bandara akan segera dimulai.

Kereta Bandara Soekarno- Hatta ditargetkan beroperasi pada awal 2017. Hingga kini, proses pembebasan lahan untuk jalur kereta tersebut telah mencapai 40 persen dari 815 bidang tanah.

Executive Vice President Pengembangan dan Logistik PT KAI Rochsjid Budiantoro mengatakan, total bidang tanah yang dimiliki warga dan beberapa perusahaan itu telah disepakati untuk pembangunan jalur kereta bandara. "Awal 2017 dapat beroperasi. Pengerjaan konstruksi akan selesai pertengahan tahun depan," ujarnya.

Jalur kereta bandara akan terhubung dari Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Duri, dan Stasiun Batu Ceper hingga Bandara Soekarno-Hatta. Dari sekitar 36,3 km jalur kereta bandara, sepanjang 12,3 km butuh pembebasan lahan dari Stasiun Batu Ceper hingga bandara, sedangkan 24 km merupakan jalur yang telah ada.

Ia menuturkan, jalur kereta itu akan membuat masyarakat yang ingin ke dan dari bandara mendapatkan kepastian waktu dan kecepatan lebih dibandingkan moda transportasi lain. Paling lambat butuh 50 menit dari Stasiun Manggarai ke bandara.

"Waktu headway hanya 15 menit," ucapnya. Selain itu, perbaikan beberapa stasiun dan pembangunan stasiun baru di Sudirman, Jakarta, akan dilakukan.

Untuk mencapai target 2017, PT KAI bersama Badan Pertanahan Kota Tangerang mulai membayarkan ganti rugi atas 322 bidang tanah atau 40 persen dari total bidang tanah 30 hektar.

Pembayaran pertama kali diberikan untuk 18 bidang tanah di Kelurahan Tanah Tinggi, Tangerang, dan Kelurahan Poris Plawad, Cipondoh, Jumat (4/9), di kantor BPN Kota Tangerang, Banten, Rp 4,7 miliar. Adapun dana yang disiapkan untuk pembebasan lahan Rp 1,3 triliun.

Setidaknya, setiap kepala keluarga memperoleh puluhan juta rupiah hingga satu miliar rupiah lebih per bidang tanah. Uang itu telah ditransfer ke buku tabungan setiap kepala keluarga.

Tidak sepakat

Namun, sekitar 100 kepala keluarga di Kelurahan Poris Plawad yang berada di sekitar Stasiun Batu Ceper tidak sepakat dengan nilai ganti rugi yang diberikan PT KAI dan BPN Kota Tangerang.

"Warga mendukung kebijakan itu (pembangunan jalur kereta), tetapi harga ganti rugi tidak adil," ujar Hermawanto, Wakil Direktur Lembaga Konsultasi Hukum Perburuhan Yayasan Urusan Sosial dan Ekonomi Tenaga Kerja, lembaga yang mengadvokasi warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi tanah.

Hermawanto mencontohkan, beberapa bidang tanah hanya dihargai Rp 2 juta per meter. "Padahal, harga pasar seharusnya Rp 5 juta per meter," ujarnya.

Hal itu berdasarkan, antara lain, harga tanah, bangunan, dan apa yang ada di bawah tanah, serta hal-hal yang dianggap dapat merugikan pemilik tanah.

Ketua pelaksana pengadaan tanah kereta bandara yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Himsar, mengatakan, pihaknya telah menempuh segala tahapan pembebasan lahan sejak 2013, seperti sosialisasi dan menyerahkan penentuan harga kepada penilai publik.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan mempercepat proses pembangunan stasiun di dalam bandara setelah pembayaran ganti rugi tanah tuntas. (B05/ART)

Sumber: Kompas | 5 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.