TRP
23 Lokasi Disegel PPNS, Puluhan Menyusul
04 September 2015 \\ \\ 1

JAKARTA — Penyegelan lahan perkebunan dan hutan tanaman hingga kini masih dilakukan di lahan-lahan terbakar. Tindakan represif diharapkan menimbulkan efek jera sekaligus peringatan bagi pembuka lahan secara mudah dan murah.

Hingga kini, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) menyegel 23 lokasi kebakaran. Lokasi tersebut berada di Riau (14), Jambi (2), dan Kalimantan Tengah (7). "Masih banyak yang menyusul untuk disegel. Personel kami masih di lapangan," kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Kamis (3/9).

Lokasi yang disegel adalah kebun sawit dan hutan tanaman, tanpa dibedakan status milik perseorangan atau korporasi. Banyak lahan sangat luas disebut dimiliki masyarakat kecil. Padahal, menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, kebun sawit lebih dari 25 hektar harus dikelola badan hukum alias memiliki izin usaha perkebunan untuk budidaya.

Menurut Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Muhammad Yunus, penyegelan untuk melindungi barang bukti kebakaran hutan dan lahan. Langkah itu sekaligus jadi pelajaran bahwa pembukaan lahan dengan membakar bukan murah dan mudah.

"Kami segel sampai proses hukum selesai. Kalau sampai lima tahunan, ya, selama itu lahan tak boleh diapa-apakan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Ari Rompas mengapresiasi penyegelan itu. Namun, hal itu tak menyelesaikan masalah. "Harus ditindaklanjuti rehabilitasi lahan gambut dan menghentikan perizinan perusahaan yang berakibat konversi lahan gambut skala luas berbasis lahan," ujarnya.

Proses sidang

Proses sidang kasus pembakaran hutan dan lahan masih berlanjut di beberapa daerah. Di PN Palembang, KLHK menggugat PT Bumi Mekar Hijau atas kebakaran 20.000 hektar di Ogan Komering Ilir.

KLHK menggugat kerugian negara Rp 2,687 triliun dan biaya pemulihan lingkungan hidup Rp 5,299 triliun. Kini, masih tahap mendengarkan keterangan saksi fakta.

Di PN Jakarta Utara, KLHK juga menggugat perdata PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) atas pembakaran hutan dan lahan 1.000 ha di Rokan Hilir, Kepulauan Riau. Gugatan senilai Rp 119,888 miliar dan biaya pemulihan lingkungan hidup Rp 371,137 miliar. Dalam sidang pidana, beberapa waktu lalu, PN Rokan Hilir memvonis PT JJP dengan 2,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. (ICH)

Sumber: Kompas | 4 September 2015

Berikan komentar.