TRP
KA Cepat Diperkirakan Batal
04 September 2015 \\ \\ 357

Kereta Berkecepatan Medium Menjadi Alternatif

JAKARTA — Hingga Kamis (3/9), pemerintah belum memutuskan pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Akan tetapi, dengan mendasarkan pada pernyataan beberapa pejabat yang mengatakan pemerintah tidak mengeluarkan jaminan dan anggaran serta dilaksanakan murni bisnis, maka secara teoretis proyek ini batal.

Pembatalan secara teoretis ini makin menguat karena proyek tersebut hanya akan dilakukan melalui kerja sama bisnis murni antar-BUMN. Akan tetapi, BUMN yang diperbolehkan ikut juga dilarang menggunakan anggaran, termasuk penyertaan modal negara (PMN). Otomatis, proyek tersebut tidak mungkin direalisasikan.

Kemarin, Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi dari tim konsultan dan jajaran kabinet yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution, terkait keputusan tentang pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung. "Memang sudah kita rumuskan Rabu malam dan tadi sudah kita laporkan rekomendasi kita kepada Presiden. Presiden yang akan mengumumkan," kata Darmin, Kamis (3/9), seusai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan.

Darmin tidak menjelaskan waktu Presiden akan mengumumkan keputusan mengenai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Saat ditanya mengenai apakah rekomendasi yang diberikan kepada Presiden itu memuat pemenang yang digandeng dalam proyek itu, Darmin menepisnya.

Darmin enggan menjelaskan secara rinci tentang pertimbangan apa yang menjadi dasar penentuan keputusan yang akan diambil. Namun, ia memberikan kisi-kisi yang prinsip, kerja sama pengembangan proyek pengembangan kereta cepat itu tidak membebani APBN dan tidak ada garansi dari APBN. Selain itu, kerja sama yang diinginkan pemerintah adalah antarbisnis, yakni antara mitra dari luar negeri dan BUMN.

Pemerintah juga akan mengundang perwakilan dari Pemerintah Jepang dan Tiongkok untuk menjelaskan keputusan yang diambil pemerintah.

Di sela-sela kunjungannya di Jakarta, Presiden menyatakan, pengembangan kereta cepat diperlukan di Indonesia. Namun, pengembangannya tidak menggunakan dana APBN dan tidak ada jaminan dari pemerintah. Pengembangan lebih dititikberatkan pada kerja sama bisnis dengan BUMN.

Presiden hanya mengatakan agar kerja sama itu dihitung lagi. Jika sebelumnya Darmin menyatakan, Presiden yang akan menyampaikan sendiri keputusan pengembangan kereta cepat itu, sebaliknya justru Presiden menyatakan Menko Perekonomian atau Menteri BUMN yang akan menyampaikan.

"Silakan bertanya ke Menko Perekonomian atau ke Menteri BUMN," katanya.

Pilihan ketiga

Di tempat terpisah, beberapa kalangan yang ditemui Kompas menyebutkan, dalam pembahasan semula memang ada dua pilihan, yaitu kereta cepat Jepang dan kereta cepat Tiongkok. Akan tetapi, dalam pembahasannya muncul alternatif kereta berkecepatan medium.

Kereta cepat mempunyai kecepatan di atas 300 kilometer per jam sedangkan kereta medium sekitar 200 kilometer per jam. Salah satu perdebatan yang muncul adalah pilihan kereta cepat tidak realistis. Dengan panjang sekitar 150 kilometer dan harus berhenti di beberapa stasiun, kecepatan kereta menjadi tidak maksimum. Dalam proposal Jepang disebutkan akan ada 4 stasiun sementara dalam proposal Tiongkok ada 8 stasiun. Oleh karena itu, proposal yang menyebutkan Jakarta-Bandung bisa ditempuh 36 menit dinilai tidak realistis.

Dari sisi biaya kereta dengan kecepatan medium dinilai lebih rendah. Akan tetapi, pembangunan kereta ini diperkirakan juga akan sulit direalisasikan karena pemerintah mensyaratkan proyek ini murni bisnis.

Terkait dengan hal itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan, pada dasarnya di semua proyek infrastruktur dunia, tidak ada yang dilakukan tanpa dukungan pemerintah. Jika pemerintah tidak punya APBN, pemerintah bisa mendukungnya pada saat dioperasikan atau nanti di saat terakhir.

"Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada proyek yang mau masuk, baik proyek komersial ataupun proyek antarpemerintah," kata Danang. (HAR/WHY/ARN/MAR)

Sumber: Kompas | 4 September 2015

Berikan komentar.