TRP
INDC Indonesia Kandung Banyak Ketidakjelasan
04 September 2015 \\ \\ 464

JAKARTA — Rancangan dokumen komitmen kontribusi nasional yang diniatkan mengandung banyak ketidakjelasan sehingga memunculkan kebingungan dan tidak ada kepemimpinan. Padahal, kejelasan dokumen itu penting sebelum disampaikan pada forum global.

Dokumen itu juga tidak menggambarkan proses belajar dari pembangunan 2010-2014, sejak Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen dengan kekuatan sendiri dan 41 persen dengan bantuan asing.

Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dan Pengampanye Politik Hutan Greenpeace Indonesia, Muhammad Teguh Surya, di Jakarta, Kamis (3/9). Rancangan dokumen komitmen kontribusi nasional yang diniatkan (INDC) berisi komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pasca 2020. Dokumen itu akan didaftarkan akhir September 2015 kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim yang akan jadi upaya global menanggulangi perubahan iklim.

Fabby dan Teguh menyoroti ketidakjelasan penentuan baseline, metodologi, dan asumsi- asumsi yang dipakai. Disebutkan, Indonesia akan menurunkan emisi 29 persen dari business as usual (kondisi tanpa intervensi/ BAU) pada tahun 2010 yang dibuat berdasarkan trayektori historis tahun 2001-2010.

"Ini tentang integritas penghitungan BAU. Inisiatif REDD+ harus dimasukkan, juga ada perubahan dari RPJMN 2010-2014 ke 2015-2019," ujar Fabby.

Teguh menambahkan, "Ada moratorium, ada komitmen kelompok bisnis, tidak dimasukkan. Inisiatif di luar pemerintah belum masuk. Padahal, itu penting. Kalau itu tidak diikat dengan jelas dan kuat oleh pemerintah, kita kehilangan banyak momentum menurunkan emisi."

Menurut Teguh, secara keseluruhan INDC tak memperlihatkan ada kepemimpinan karena masih terpisah-pisah. Selain itu, proses belajar dari pembangunan masa lalu tak kelihatan.

Titik berat energi

Pertanyaan mendasar lain adalah pernyataan bahwa pada pasca 2020, emisi dari sektor energi yang paling besar. Sebelumnya, 60 persen emisi GRK Indonesia aktivitas penggunaan dan konversi lahan.

"Basis argumentasinya tidak jelas. Bagaimana mengintegrasikan tata ruang dan komitmen tadi," kata Fabby. "Dari mana perhitungannya?"

Saat ini, ada kebijakan reformasi agraria sembilan juta hektar. Lalu, ada 12,7 juta hektar untuk hutan sosial dan kemasyarakatan. "Itu juga bisa dijadikan kebun kelapa sawit," kata Teguh. Juga ada 4 juta hektar dicadangkan untuk pangan. Semua itu berpotensi mengemisikan GRK.

"Jadi, antara satu bagian dan bagian lain tidak nyambung. Kalau dibiarkan saja, kita akan malu," katanya.

Dokumen INDC diunggah pada laman www.menlh.go.id menunggu masukan publik. (ISW)

Sumber: Kompas | 4 September 2015 | Perubahan Iklim

Berikan komentar.