TRP
Normalisasi Selesai 2025
04 September 2015 \\ \\ 368

Dibutuhkan Konsistensi serta Ketegasan Pemerintah Pusat dan DKI

JAKARTA — Setidaknya dalam 10 tahun ke depan, pada 2025, semua sungai di Jakarta ditargetkan telah selesai dinormalisasi. Kini, berbagai pekerjaan fisik terus dikebut. Di kawasan pesisir Teluk Jakarta mulai dibangun tanggul laut untuk melindungi Ibu Kota dari rob.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, Selasa (1/9), menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langah penanganan banjir komprehensif berupa konservasi waduk dan situ untuk penanganan banjir di bagian hulu; normalisasi sungai untuk penanganan banjir bagian tengah; serta penguatan tanggul laut untuk penanganan bagian hilir. Selain Sungai Ciliwung, pemerintah juga masih terus melaksanakan normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter (PAS) yang sudah dilaksanakan sejak 2012.

Menurut Mudjiadi, lambatnya progres normalisasi sungai di Jakarta karena masih terhambat masalah sosial, yakni pembebasan lahan.

"Program normalisasi PAS ini saja sudah tiga tahun berjalan dan kontrak kerjanya sudah mau habis, tetapi pekerjaannya belum selesai juga. Itu semua karena terhambat pembebasan lahan," ucapnya.

Namun, Mudjiadi yakin penanganan banjir di Jakarta bisa selesai dalam kurun waktu 10 tahun. Komitmen Pemerintah Provinsi DKI dalam menangani pembebasan lahan di bantaran sungai, ujar Mudjiadi, menjadi kunci kelancaran normalisasi kali guna penanganan banjir Jakarta.

Tidak hanya melaksanakan normalisasi, menurut Mudjiadi, proyek pengendalian banjir juga dilaksanakan di pesisir Teluk Jakarta. Tanggul laut yang telah dibangun di sepanjang pesisir itu kini akan diperkuat.

"Total panjang tanggul laut yang dibangun sepanjang 64 kilometer. Tahun ini kami baru diberikan anggaran untuk pembangunan sepanjang 8 kilometer," ucapnya.

Menurut Mudjiadi, penguatan tanggul di pesisir Jakarta ini harus dilakukan untuk melindungi warga Jakarta dari banjir pasang laut. Sebab, dalam kondisi normal saja permukaan tanah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. "Pekerjaan penguatan tanggul laut ini kami kerjakan semata untuk melindungi warga Jakarta dari banjir," ucapnya.

Meski rencana struktural sudah ada, penanganan banjir tidak akan berkelanjutan apabila tidak didukung dengan langkah-langkah nonstruktural. Salah satunya berupa implementasi rencana tata ruang wilayah di tingkat pemerintah daerah. "Kami sudah menyusun rencana daerah tampungan air. Ya, daerah itu jangan dijadikan hunian atau pusat perbelanjaan," katanya.

Selain itu, penanganan banjir juga harus didukung kesadaran masyarakat memelihara sungai.

Kali Krukut

Dari 13 sungai di Jakarta, Kali Krukut menjadi tantangan terbesar untuk normalisasi. Di sepanjang Kali Krukut berdiri rumah-rumah mewah yang diperkirakan akan memakan waktu untuk membebaskan lahannya. Saat ini, Kali Krukut mengalami pendangkalan akibat lumpur dan tumpukan sampah. Selain itu, sejumlah bagian kali juga menyempit karena sungai diokupasi hunian warga. Pendangkalan Kali Krukut membuat rumah warga di Kelurahan Pulo dan Petogogan kerap tergenang banjir.

Sambil menunggu rencana normalisasi, sejak akhir Juli lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeruk kali tersebut. Pengerukan Kali Krukut dimulai dari Jalan Wijaya Timur Dalam, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ekskavator amfibi yang dipakai untuk mengangkat sedimen bersinggungan dengan rumah-rumah penduduk, alat itu terpaksa harus dinaikkan dulu ke daratan. Begitu ada lahan lebih luas, ekskavator kembali diturunkan untuk mengeruk kali.

Selain Kali Krukut, normalisasi Sungai Ciliwung juga tidak mudah karena hunian warga berdiri di sepanjang sungai. Setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merelokasi warga Kampung Pulo, kini warga Bukit Duri juga akan direlokasi,

Untuk mencegah bentrokan antara warga dan petugas seperti saat relokasi Kampung Pulo, Pemerintah Kota Jakarta Selatan segera mendata penghuni warga Bukit Duri. Menurut Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, ada 458 bidang lahan di Kelurahan Bukit Duri yang akan dipakai untuk normalisasi Ciliwung. Jumlah ini lebih banyak daripada data sebelumnya yang menyebutkan ada 447 bidang lahan.

Jack Sandy, Ketua RT 005 RW 012 Kelurahan Bukit Duri, menyatakan tidak menolak normalisasi. "Saya mendukung, tetapi caranya harus memanusiakan warga," katanya. (MDN/DNA)

Sumber: Kompas | 2 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.