TRP
Pemanfaatan untuk Kepentingan Sosial
04 September 2015 \\ \\ 893

YOGYAKARTA — Meskipun Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman diberi hak untuk memiliki tanah oleh undang-undang, tetapi dua institusi kerajaan di Daerah Istimewa Yogyakarta itu tidak bisa memanfaatkan tanah milik mereka secara sembarangan. Sesuai Undang-Undang Keistimewaan DIY, tanah milik keraton dan kadipaten harus dimanfaatkan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

"Dua kerajaan itu tak bisa memanfaatkan tanah tersebut berdasarkan keinginan mereka sendiri karena UU mengatur pemanfaatannya," kata Ketua Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice Gunawan dalam diskusi tentang keistimewaan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (1/9), di Yogyakarta.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menyatakan, Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah. Tanah milik Keraton Yogyakarta biasa disebut Sultan Ground, sementara tanah milik Kadipaten Pakualaman disebut Paku Alam Ground.

UU Keistimewaan DIY juga menyatakan, pengelolaan dan pemanfaatan Sultan Ground dan Paku Alam Ground ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, hak pemanfaatan sebagian Sultan Ground atau Paku Alam Ground diberikan kepada masyarakat dan lembaga, baik untuk rumah tinggal maupun keperluan bisnis.

Gunawan menyatakan, sesudah pengesahan UU Keistimewaan DIY, Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman tidak bisa sembarangan memberikan hak pemanfaatan Sultan Ground dan Paku Alam Ground kepada pihak tertentu. Pemberian hak pemanfaatan itu harus mempertimbangkan aspek pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. "Masyarakat juga bisa mempertanyakan apakah pemberian hak itu sudah sesuai aturan atau belum," katanya.

Gunawan menuturkan, saat ini, sebaiknya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menghentikan dulu pemberian hak pengelolaan Sultan Ground dan Paku Alam Ground kepada pihak lain. Sebab, hingga sekarang, pendataan Sultan Ground dan Paku Alam Ground belum selesai sehingga luas dan lokasi tanah-tanah itu belum bisa dipastikan. Aturan detail soal pemanfaatan tanah-tanah itu juga belum ada karena Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY tentang Pertanahan, yang merupakan aturan turunan UU Keistimewaan DIY, belum disahkan.

Ke depan, Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman juga perlu menyusun rencana umum pemanfaatan Sultan Ground dan Paku Alam Ground agar tanah- tanah itu tak dimanfaatkan sembarangan. Selain itu, kedua institusi tersebut harus segera menyusun mekanisme dan menentukan penanggung jawab pengelolaan tanah-tanah tersebut.

"Sebelum semua itu selesai, sebaiknya pemberian hak pengelolaan Sultan Ground dan Paku Alam Ground kepada pihak lain dihentikan dulu. Hal ini juga untuk menghindari konflik," ujar Gunawan.

Anggota Tim Hukum Keraton Yogyakarta, Achiel Suyanto, mengatakan, pemberian hak pengelolaan Sultan Ground kepada pihak lain dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya adalah adanya surat pengakuan dari kepala desa atau lurah bahwa petak tanah yang hendak dimanfaatkan itu benar-benar merupakan milik Keraton Yogyakarta. Selain itu, pemanfaatan Sultan Ground juga harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota di DIY.

"Harus ada surat dari bupati atau wali kota bahwa pemanfaatan Sultan Ground yang akan dilakukan sudah sesuai dengan RTRW kabupaten atau kota. Kalau tidak ada hal itu, hak pengelolaan tidak bisa diberikan," ujar Achiel.

Dia menambahkan, saat ini, Keraton Yogyakarta memilih menghentikan sementara pemberian hak pengelolaan Sultan Ground kepada pihak lain. Sebab, Perdais DIY tentang Pertanahan belum terbit sehingga aturan detail soal Sultan Ground belum ada. "Terakhir kami memberikan hak pengelolaan Sultan Ground itu tahun 2013. Kami berharap Perdais DIY tentang Pertanahan bisa segera terbit," ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral DIY Rani Sjamsinarsi mengatakan, Rancangan Perdais DIY tentang Pertanahan masih disusun. "Kalau aturan tersebut nanti jadi, penataan tanah milik Keraton dan Kadipaten bisa mulai dilakukan," ujarnya. (HRS/DRA)

Sumber: Kompas | 2 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.