TRP
Pengembangan KEK Belum Optimal
04 September 2015 \\ \\ 434

JAKARTA — Realisasi rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus dinilai belum maksimal. Selain fasilitas insentif fiskal dan nonfiskal, pengembangan kawasan juga belum banyak memberikan ruang kepada pelaku usaha lokal.

Hal itu merupakan salah satu hasil kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) berjudul "Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan".

Yose Rizal Damuri, Head of the Department of Economics CSIS, Selasa (1/9), di Jakarta, menyampaikan bahwa selama melakukan penelitian, pihaknya menemukan keluhan warga sekitar kawasan ekonomi khusus (KEK) tentang arah pengembangan KEK yang lebih mengutamakan penanaman modal semata.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK, pengembangan KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, antara lain pengolahan ekspor, logistik, industri, dan pariwisata. Dalam Pasal 3 Ayat 3 UU No 39/2009 disebutkan, setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi.

Pemerintah telah menetapkan delapan KEK. Dari 8 KEK itu, 2 KEK sudah beroperasi, yaitu Sei Mangke (Sumatera Utara) dan Tanjung Lesung (Banten), sejak Februari 2015.

Enam KEK yang lain ditargetkan beroperasi pada 2017. Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah mengembangkan lagi tujuh KEK baru di luar Jawa.

Berdasarkan hasil studi CSIS itu, realisasi operasional dua KEK masih menyimpan persoalan. Selain keterlibatan UMKM lokal, Yose menyebutkan beberapa tantangan pengembangan KEK yang belum teratasi, seperti struktur kelembagaan KEK.

Administrator KEK adalah badan penanggung jawab yang memfasilitasi perusahaan yang akan memulai usaha. Administrator KEK masih berperan sebagai mediator antara pihak investor dan pemerintah. Padahal, menurut Yose, administrator sebenarnya dapat berperan memberikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

"Proses mengurus perizinan untuk KEK panjang. Sebaliknya, pelimpahan kewenangan perizinan kepada administrator masih berlangsung lambat," kata Yose.

Administrator KEK Sei Mangke, misalnya, baru menerima pelimpahan kewenangan untuk mengurus 65 izin dari berbagai tingkat lembaga saat peresmian. Temuan CSIS lain, koordinasi lembaga di pemerintah pusat dan daerah masih lemah.

Chairman PT Jababeka Tbk Setyono Djuandi Darmono mengungkapkan, penyusunan skema tata ruang di KEK perlu melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan swasta.

"Pemerintah daerah biasanya sudah mempunyai data tata ruang dan rencana pembangunan infrastruktur. Data itu seharusnya dikoordinasikan dengan investor dan pemerintah pusat," kata Setyono.

Menurut Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto, pemerintah tengah mematangkan peraturan pemerintah tentang fasilitasi investasi untuk KEK. Bentuk fasilitasi berupa kebijakan fiskal dan nonfiskal. (MED)

Sumber: Kompas | 2 September 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.