TRP
Menteri Siap Jalankan Putusan PTUN
01 September 2015 \\ \\ 436

JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan membuka dokumen-dokumen perizinan kehutanan kepada publik. Langkah itu diapresiasi karena semangat peningkatan partisipasi publik dalam pemantauan dan pengawasan membuat pengelolaan kawasan hutan lebih baik.

"Kami kasih tahu pihak swasta apa yang terjadi. Lalu, kami keluarkan surat keputusan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Jumat (28/8), di Jakarta, ketika ditanya putusan PTUN Jakarta yang menolak banding Kementerian LHK.

Diberitakan (Kompas, 27/8), PTUN Jakarta menolak banding Kementerian LHK atas keterbukaan informasi dokumen kehutanan.  Keputusan menolak pengajuan banding itu dibacakan Hakim Ketua Febru Wartati dalam sidang putusan PTUN Jakarta antara pihak pemohon, yaitu KLHK, dan Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai termohon.

Itu putusan kedua bagi KLHK untuk segera menyerahkan informasi yang dimohonkan FWI, setelah Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan dokumen rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan tiga dokumen lain di bidang kehutanan bisa diakses publik.

Majelis hakim memutuskan menguatkan amar putusan KIP yang memutus dokumen izin pemanfaatan hasil hutan dan industri kayu merupakan informasi publik, yang terbuka dan tersedia setiap saat. Menteri Siti Nurbaya mengingatkan diktum dalam putusan KIP mengecualikan informasi terkait finansial, strategi bisnis, dan pemasaran.

Dalam penjelasan sebelumnya, KLHK berpendapat strategi bisnis dan finansial merupakan rahasia perusahaan untuk menjamin persaingan usaha.

Pernyataan itu seiring amar putusan KIP yang mengecualikan keterbukaan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam pada sistem silvikultur, penggunaan dan penjualan, serta analisis finansial.

Adapun rencana kerja tahunan-hutan tanaman (RKT-HT), rencana pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu (RBBI), dan izin pemanfaatan kayu (IPK) semuanya terbuka.

Berharap nyata

Direktur Eksekutif FWI Christian "Bob" Purba menyatakan akan menunggu langkah KLHK mengeksekusi putusan PTUN. Ia berharap eksekusi itu segera dijalankan.

Selain itu, ia mengharapkan momentum ini digunakan untuk membenahi pelayanan informasi publik di lingkup KLHK. Ini karena dari sisi administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan (pada saat belum digabung), masing-masing memiliki aturan main.

Kementerian Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2011, sedangkan Kementerian Kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2011.

"Ini bisa dimulai dengan mengajak stakeholder untuk mengidentifikasi jenis data dan informasi yang harus terbuka, uji konsekuensi kepentingan publik," katanya. (JOG/ICH)

Sumber: Kompas | 31 Agustus 2015

Berikan komentar.