TRP
Sanksi Pidana Bukan Jalan Keluar
01 September 2015 \\ \\ 419

JAKARTA — Penyelesaian konflik antara masyarakat dan pelaku usaha perkebunan sebaiknya tidak menggunakan pendekatan hukum yang mengedepankan sanksi pidana. Penggunaan pendekatan itu dikhawatirkan justru membuat konflik kian marak dan rakyat kecil, terutama masyarakat adat yang sudah menguasai lahan, kembali menjadi korban.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia Abetnego Tarigan menyampaikan hal tersebut, Minggu (30/8). Ia menyayangkan masuknya kembali sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Padahal, pada 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan sanksi pidana yang tercantum dalam UU No 18/2004 tentang Perkebunan.

"Paradigma UU yang baru belum berubah. Masih melihat masyarakat sebagai gangguan dan menjadi ancaman investasi sehingga harus diatur sedetail-detailnya. Motifnya, bagaimana yang berbadan hukum besar mendapatkan hak, tetapi tidak dengan masyarakat," ujarnya.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat adanya kenaikan konflik di bidang agraria. Pada 2013, KPA menemukan 180 konflik terkait perkebunan. Jumlah itu naik menjadi 185 konflik pada 2014. Luas wilayah yang terimbas konflik pun bertambah. Pada 2013, luas wilayah yang terimbas konflik 528.000 hektar di seluruh Indonesia, sementara pada 2014 meningkat menjadi 924.000 hektar.

Anggota Public Interest Lawyer Network, Andi Muttaqien, menegaskan, putusan MK dalam pertimbangannya menyebutkan, penyelesaian sengketa lahan dilakukan dengan mengedepankan musyawarah. Ketika itu, MK mengabulkan pengujian Pasal 21, 47 Ayat (1) dan (2) UU No 18/2004. UU Perkebunan terbaru memang mencantumkan poin musyawarah, tetapi pasal itu mengandung makna tersirat bahwa warga harus bersepakat dengan pelaku usaha.

Atas dasar hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Rakyat Pekebun akan membawa Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 55 UU No 39/2014 ke MK. (IAN)

Sumber: Kompas | 31 Agustus 2015 | Konflik Agraria

Berikan komentar.