TRP
Mewujudkan Kehadiran Negara untuk Rakyat
01 September 2015 \\ \\ 427

Jalan berkelok dengan pemandangan pantai Samudra Hindia yang indah dan perkebunan kelapa sawit membentang sepanjang 210 kilometer dari Kota Bengkulu ke Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kondisi jalan selebar 10 meter yang sebagian rusak dan longsor akibat abrasi pantai membuat perjalanan dari Bengkulu ke Mukomuko membutuhkan waktu delapan jam.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengunjungi Bengkulu dan Mukomuko, Rabu-Kamis (26-27/8). Dia menyerahkan ribuan sertifikat tanah bagi petani di Mukomuko.

Anggota staf Kantor BPN Mukomuko, Suroso, mengatakan, Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2015 berhasil menyelesaikan sertifikat 3.400 bidang tanah di Mukomuko. Para petani, termasuk transmigran korban lumpur Lapindo dari Jawa Timur, yang merintis kehidupan baru di Mukomuko, kini sudah memiliki sertifikat tanah. Mereka kini bisa mengelola lahannya dengan tenang tanpa khawatir suatu ketika dirambah pihak lain karena sudah memiliki alas hak yang sah.

Ferry mengatakan, tanah memiliki dimensi sosial dan keadilan. "Kalau memang ada rakyat yang tinggal dan menggarap tanah itu sejak lama, tentu harus dijadikan enclave. Harus dibuat pola plasma dan inti antara petani dan perkebunan besar," kata Ferry.

Dia meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bank Bengkulu, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan akses permodalan bagi petani. Petani dapat meminjam modal dengan jaminan sertifikat agar mereka mampu memperbesar skala bisnis usahanya.

Potensi sektor pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet, cukup besar sehingga program sertifikasi lahan rakyat secara gratis sangat dibutuhkan. Selama ini, rakyat enggan mengurus alas hak tanah mereka karena khawatir biaya sertifikasi yang mahal dan pengurusan yang panjang.

Konflik sosial

Sutaji, petani asal Pacitan, Jawa Timur, yang pindah ke Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Bengkulu, sejak tahun 1991 mengatakan, pengurusan sertifikat kebunnya seluas 2 hektar memakan waktu dua bulan. "Saya tidak keluar biaya apa-apa," kata Sutaji.

Pasangan Tuji dan Ira, transmigran yang bermukim di Satuan Pemukiman 7, pemilik kebun sawit seluas 2 hektar di Danau Nibung, Mukomuko, mengeluhkan penyerobotan tanah yang kerap menimpa transmigran.

"Terkadang diserobot masyarakat setempat. Padahal, yang buka lahan di kawasan ini hampir seluruhnnya transmigran dari Jawa," kata Ira, yang berasal dari lereng Gunung Merapi di Kaliurang, DI Yogyakarta.

Di setiap daerah yang baru saja berkembang, selalu saja ada cerita penyerobotan lahan. Masyarakat pendatang biasanya bekerja lebih keras sehingga berhasil membangun lahan pertanian dan hidup lebih sejahtera daripada warga setempat.

Hal seperti ini yang terkadang mengundang kecemburuan horizontal sehingga kerap terjadi konflik sosial. Belum lagi konflik yang terjadi ketika ada alat berat investor yang tiba-tiba menggusur lahan masyarakat berbekal sertifikat hak guna usaha (HGU) seluas puluhan ribu hektar konsesi.

Pemerintah tidak boleh membiarkan potensi-potensi konflik lahan seperti ini. Sudah sepatutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional lebih aktif mengukur dan menerbitkan sertifikat tanah masyarakat dengan gratis.

Buchori, anggota Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), di Bengkulu, mengingatkan, meski sepintas terlihat makmur berkat kelapa sawit, potensi tumpang-tindih kepemilikan dan sengketa lahan membayangi Bengkulu.

"Tanah petani yang sudah dikelola sedemikian lama tahu-tahu masuk dalam areal konsesi HGU yang diberikan kepada perkebunan besar seperti di Kabupaten Seluma," kata Buchori.

Juru ukur terbatas

Pemerintah tentu bertanggung jawab mencegah rakyat kehilangan tanah akibat masuknya investor bermodal besar dengan proaktif menerbitkan sertifikat lahan secara gratis. Kepala Kantor BPN Mukomuko Gatot Puja mengatakan, mereka memiliki 19 anggota staf, termasuk 1 juru ukur untuk melayani Mukomuko seluas 4.000 kilometer persegi.

"Kami mendapat bantuan dua tenaga ukur yang sedang magang. Sementara staf berkurang dua orang karena sedang tugas belajar. Kami harus bekerja dengan segala sumber daya yang ada," kata Gatot yang berharap adanya tambahan tenaga juru ukur.

Ferry mengingatkan fungsi sertifikat tanah yang menjadi pengakuan negara atas kepemilikan seseorang. Sertifikat tanah memiliki dimensi sosial untuk menekan potensi konflik sekaligus dimensi ekonomi karena bisa menjadi agunan saat petani meminjam modal ke perbankan.

"Kami selalu mengutamakan mediasi dalam konflik. Perusahaan besar yang mendapat HGU pun kini diawasi. Dia harus membuktikan keseriusan mengelola tanah," kata Ferry.

Berbicara pelayanan publik demi menjamin tanah rakyat bersertifikat memang mudah. Mari kita buktikan realisasinya. (Iwan Santosa)

Sumber: Kompas | 30 Agustus 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.