TRP
Proses Pembebasan Lahan Dipercepat
01 September 2015 \\ \\ 339

JAKARTA — Proses pembebasan lahan untuk proyek kereta massal cepat atau MRT dipercepat. Pekan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan tiga bidang lahan dan 30 bidang lainnya menyusul dalam waktu dekat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengucapkan terima kasih kepada para pemilik lahan yang sudah bersedia merelakan tanahnya dibebaskan untuk proyek ini. "Saya tahu lahan ini dipakai untuk tempat usaha. Saya sangat menghargai warga yang mau membebaskan lahannya. Pembangunan memang butuh pengorbanan," tutur Basuki saat bertemu dengan perwakilan warga di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (28/8).

Menurut Basuki, pembangunan MRT tak mungkin ditunda. Terkait masih adanya sejumlah bidang lahan yang belum dibebaskan, Basuki menegaskan akan menempuh proses konsinyasi.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi menuturkan, ada 227 bidang lahan di wilayahnya yang akan dipakai untuk MRT. Dari jumlah itu, baru 16 persen luas lahan yang sudah dibebaskan. Guna mempercepat pembebasan, tim independen diterjunkan untuk menaksir harga tanah.

"Dengan harga appraisal, banyak warga yang setuju pembebasan lahan. Kami menyiapkan anggaran Rp 600 miliar untuk pembebasan ini. Targetnya, tahun ini semua bidang lahan selesai dibebaskan," ujarnya.

Menurut dia, saat ini pihaknya sedang memeriksa 30 berkas lahan di Jalan RS Fatmawati. "Warga sudah setuju. Kami sedang periksa berkasnya. Begitu selesai, langsung dibayar," katanya.

Tiga bidang lahan yang terakhir dibebaskan ada di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Lahan seluas 146 meter persegi itu terletak di perempatan Jalan RS Fatmawati dan Jalan TB Simatupang. Lahan itu akan dipakai untuk pembangunan tiang penyangga jalur layang MRT.

Agastia (43), kuasa hukum pemilik lahan, menuturkan, proses pembebasan sudah berlangsung sejak tahun 2011. Prosesnya memakan waktu karena selama ini Pemprov DKI Jakarta tak terbuka mengenai harga lahan. Selain itu, sebelumnya Pemprov DKI hanya bersedia membeli sebagian lahan. "Setelah negosiasi, baru Pemprov DKI setuju membeli seluruh lahan," kata Agastia. Lahan yang dibebaskan senilai Rp 25 juta per meter persegi.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, percepatan pembebasan lahan memperlancar pembangunan MRT. "Selama ini, tiang penyangga di perempatan Jalan TB Simatupang memang belum bisa dibangun karena lahannya belum dibebaskan," ujar Dono.

Setelah lahan dibebaskan, tiang penyangga bisa segera dibangun. Saat ini, PT MRT Jakarta sedang membangun depo MRT di bekas Terminal Lebak Bulus, tiang penyangga jalur layang, stasiun bawah tanah, serta menyelesaikan perakitan mekanik dan elektrik mesin bor terowongan. (DNA)

Sumber: Kompas | 29 Agustus 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.