TRP
Tol Trans-Sumatera Jadi Penopang Kawasan Ekonomi
01 September 2015 \\ \\ 443

BANDAR LAMPUNG — Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan dapat menjadi penopang pengembangan sejumlah kawasan ekonomi di Sumatera. Jalan tol yang akan dilengkapi dengan jalur kereta api tersebut bakal menjadi tulang punggung infrastruktur logistik.

Hal tersebut mengemuka dalam Simposium Internasional Forum Studi Antar-Perguruan Tinggi dengan tema "Konektivitas Infrastruktur Transportasi yang Mendukung Sistem Logistik" di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jumat (28/8). Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hermanto Dardak yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, Tol Trans-Sumatera akan menjadi penghubung sejumlah kawasan industri.

"Tol Trans-Sumatera akan membentang dari Bakauheni, Lampung Selatan, hingga Banda Aceh, lebih kurang sepanjang 2.000 kilometer, dan didukung 700 kilometer jalan pendukung. Nanti ada beberapa kawasan industri yang akan terkoneksi, antara lain Merak, Bakauheni, Bandar Lampung, Palembang, dan Tanjung Api-api," ujarnya.

Mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum tersebut mengatakan, sejumlah kemajuan sudah mulai tampak, antara lain pengerjaan badan jalan di titik nol kilometer, Bakauheni-Lampung Selatan, dan di Kilometer 97 Sabah Balau, Lampung Selatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Lampung Budi Dharma menyatakan, tugas Pemerintah Provinsi Lampung untuk menetapkan lokasi sudah selesai 100 persen.

"PT Pembangunan Perumahan sudah mulai mengerjakan pembangunan badan jalan dari titik nol kilometer hingga 1 kilometer. Sementara PT Waskita Karya juga sudah memulai membangun pancang pilar untuk jalan susun di Kilometer 97-98. Target pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan perusahaan konstruksi, dalam tiga tahun pembangunan badan jalan sudah bisa sampai Palembang," ujarnya.

Guru Besar Transportasi Institut Teknologi Bandung Ofyar Z Tamin yang juga menjadi pembicara dalam simposium tersebut berharap proyek besar ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. "Saat ini yang dibutuhkan ialah kerja keras pemerintah dalam mencari dana dari para investor dan kerelaan masyarakat untuk menyerahkan lahannya sesuai dengan nilai ganti rugi yang disepakati," ujarnya.

Ditanya mengenai pendapat bahwa Tol Trans-Sumatera tidak layak secara finansial, Ofyar mengatakan, pandangan itu salah. Arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera memang masih sepi, tetapi lima tahun mendatang akan berbeda. Ini dipengaruhi potensi padatnya jalur penyeberangan laut di Selat Malaka.

"Kalau dilihat dari tahun ke tahun, kapal pengangkut logistik semakin lama ukurannya semakin besar dan jumlahnya semakin banyak. Dalam lima tahun ke depan, Selat Malaka sudah tidak mampu menampung kapal-kapal tersebut," kata Rektor Institut Teknologi Sumatera itu.

Digenjot

Di Sulawesi Selatan, pemerintah menggenjot perluasan terminal peti kemas di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, untuk mengejar target beroperasi paling lambat pada 2018. Perluasan terminal peti kemas ini adalah bagian dari proyek Makassar New Port (MNP).

Pembangunan terminal peti kemas dibagi tiga tahap dan jika ketiga tahap rampung, terminal peti kemas yang baru akan berkapasitas total 3,5 juta twenty foot equivalent units (TEU) per tahun atau 4,2 juta TEU per tahun jika ditambah dengan terminal peti kemas lama.

"Saat ini, kami dalam tahap mengumpulkan batu dan menimbun. Proses ini masih terus berjalan karena ini bagian pekerjaan yang agak berat. Tapi, kami genjot terus karena target pada 2018, terminal peti kemas tahap IA sudah bisa dioperasikan. Sejauh ini, proyek tak terpengaruh situasi ekonomi yang terjadi. Presiden juga mendesak agar proyek ini segera rampung," tutur Direktur Utama PT Pelindo IV Mulyono, di Makassar.

Perluasan terminal peti kemas tahap IA akan menghasilkan panjang dermaga 320 meter dengan luas 16 hektar dan kedalaman sekitar 14 meter atau lebih dalam 2 meter daripada terminal peti kemas lama. Terminal tahap IA ini akan berkapasitas 400.000 TEU per tahun. Terminal lama berkapasitas 700.000 TEU per tahun.

Proyek MNP diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp 7 triliun. Menurut Mulyono, anggaran ini berasal dari internal PT Pelindo sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. "Selain itu, kami mendapat kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp 3 triliun. Penandatanganan kredit ini akan dilakukan awal Oktober," katanya.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulsel Zulkarnain, perluasan pelabuhan, terutama peti kemas, penting untuk menunjang kegiatan ekspor atau pengiriman barang antarpulau. "Dengan kondisi sekarang dan aktivitas yang padat, kadang kapal butuh hingga empat hari baru bisa membongkar," ujarnya. (GER/REN)

Sumber: Kompas | 29 Agustus 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.