TRP
Forum Tata Kelola Toba Dibentuk
01 September 2015 \\ \\ 577

Fokus pada Perbaikan Wisata Danau Toba

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta kabupaten-kabupaten di sekeliling Danau Toba sepakat membentuk forum tata kelola pariwisata Danau Toba. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki wisata Danau Toba yang kian terpuruk.

Namun, satu kabupaten, yakni Dairi, tidak hadir dalam pertemuan penataan dan penguatan kelembagaan serta manajemen pengelolaan destinasi wisata Danau Toba yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata di Medan, Jumat (28/8).

"Meskipun tidak hadir, bupati sudah tanda tangan, jadi tetap konsisten untuk membangun Danau Toba," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumut Elisa Marbun.

Sebelumnya, enam bupati dan satu sekda di sekeliling Danau Toba, yakni Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Sekda Toba Samosir A Murphy Sitorus, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing, dan Bupati Dairi KRA Jonny Sitohang telah menandatangani kesepakatan untuk membangun pariwisata Toba berbasis geopark. Enam bupati dan satu sekda juga sepakat mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk membangun pariwisata.

Ini merupakan kesepakatan bersama yang pertama kali dilakukan oleh tujuh kabupaten itu. Kesepakatan juga ditandatangani Kementerian Pariwisata dan Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.

Elisa mengatakan, tim kerja lintas sektor akan segera dibentuk. Tim beranggota, antara lain, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Pemerintah Provinsi Sumut, serta kabupaten sekeliling Danau Toba untuk mendukung pembangunan di Danau Toba.

Langkah ini dilakukan untuk mencapai target kunjungan 1 juta wisatawan asing ke Sumut pada 2019 atau 20 juta orang untuk angka nasional. Selain itu, hal ini juga untuk menarik 15 juta wisatawan nusantara ke Sumut. Saat ini, wisatawan asing yang datang baru sekitar 200.000 orang per tahun dan wisatawan domestik 11 juta orang.

Fasilitator destinasi, Ricardo Chandra Situmeang, mengatakan, pariwisata di Sumut masih memberikan kontribusi sangat kecil pada produk domestik bruto di Sumut, yakni 2,67 persen. Bandingkan dengan Bali yang mencapai 20 persen, Yogyakarta 12 persen, atau Kepulauan Riau 4,21 persen. "Jakarta yang hanya punya kota tua saja bisa 6,24 persen," kata Ricardo.

Perbaiki lingkungan

General Manager Angkasa Pura II Jaya Tahoma Sirait mengatakan, pihaknya menyediakan lokasi di Angkasa Pura untuk promosi wisata daerah-daerah di Sumut, termasuk Toba. "Ada 8 juta orang tiba di Bandara Kualanamu tiap tahun. Silakan dimanfaatkan," ucap Jaya.

Pihaknya juga mendukung langkah perpanjangan Bandara Silangit yang saat ini baru 2.800 meter. Pihaknya mengusulkan tujuh kabupaten di sekeliling Danau Toba berinvestasi bersama menyediakan lahan untuk perpanjangan landasan. Perpanjangan landasan bisa dilakukan oleh Angkasa Pura.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir Ombang Siboro mengingatkan pentingnya memperbaiki kualitas air di Danau Toba. Jika diumpamakan kanker, pencemaran air Danau Toba sudah termasuk stadium IV. Tidak ada orang mau berenang di Danau Toba kalau airnya tidak diperbaiki.

Bahkan, kata Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Mangupar Manulang, kerusakan lingkungan telah membuat air Danau Toba begitu kotor. Sungai-sungai di sekeliling Toba kini juga mengering saat musim kemarau dan banjir jika hujan.

Padahal, kata pemilik Hotel Mutiara di Balige, Sebastian Hutabarat, yang dijual di Danau Toba adalah air. Namun, apa yang bisa dijual jika airnya tercemar. Kepercayaan menjadi rendah karena air danau tercemar dan lingkungannya rusak.

Hutan gundul, tutupan hutan tinggal 12 persen. Setiap hari, turis menyaksikan truk-truk berisi kayu hutan melintas di jalan lintas Sumatera di Parapat dan Balige. Soal promosi, begitu air bagus dan lingkungan baik, promosi gampang dilakukan.

Pemerintah harus menutup dan meninjau ulang perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan Danau Toba. Pemerintah juga perlu membuat peraturan daerah tentang bangunan di sekeliling Danau Toba berikut limbah masyarakat.

Pemilik Ecovillage di Silima Lombu, Samosir Thomas Heinle, menghitung, setiap hari ada 200 ton pakan ikan yang masuk ke Danau Toba dari perusahaan keramba ikan. Sementara kotoran ikannya bisa mencapai 600 ton per hari.

"Dikalikan 10 tahun sudah berapa?" kata Thomas. Belum lagi ikan dari keramba warga. Padahal, perlu waktu sampai 77 tahun agar satu sampah bisa keluar dari Danau Toba. (WSI)

Sumber: Kompas | 29 Agustus 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.